Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan…

Buku ini merupakan hasil penelitian yang pernah penulis lakukan sejak tahun 1997 sampai hari ini tentang permasalahan keistimewaan DIY. Secara sistematis, buku ini diawali dengan kajian tentang Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus dalam Konstitusi Indonesia. Ini dimaksudkan untuk memberikan landasan konstitusional keberadaan daerah istimewa dalam NKRI sejak berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS, UU…

Yogyakarta Ibukota Republik Indonesia 1946-1949

2 Eks

Monarki Yogya Inkonstitusional?

Buku ini berisi paparan lugas soal penerapan status keistimewaan Yogyakarta, diteropong dari perspektif sejarah, budaya, dan yuridis ketatanegaraan. Berisi pula pembeberan gaya kepemimpinan seorang Sultan di Yogyakarta serta uraian dan analisis dari sikap dan kebijakan pemerintah atasstatus keistimewaan Yogyakarta beserta segala konsekuensi yang bakal terjadi.

Daerah Istimewa Yogyakarta

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 336 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 POE d

Akuntabilitas Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

dalam kajian ini dijelaskan bahwa daerah istimewa jogjakarta adalah sebuah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. hal tersebut sesuai dengan undang undang negara republik indonesia tahun 1945 pasal 18b ayat 1 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus…

Keisitimewaan Yogyakarta ditinjau dari Hukum Adat,Hukum Pertanahan,dan Hukum …

Merupakan kajian tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari hukum adat,hukum pertanahan,hukum ketatanegaraan dan perspektif masa depan DIY. Secara khusus DIY tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta dan Pura Pakualaman, yang berkembang dan mempengaruhi tatanan hukum yang hidup di DIY. Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya dipengar…

The Times Travel Library: Yogyakarta

Edisi

-

ISBN/ISSN

981-204-026-9

Deskripsi Fisik

96 hlm.; ilus.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

915.982 ALL y

Yogyakarta: Insight Pocket Guides

Edisi

-

ISBN/ISSN

962-421-529-4

Deskripsi Fisik

125 hlm.; ilus.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930

Buku ini menceritakan keadaan Yogyakarta pada saat tahun 1756-an. Buku ini memaparkan akar-akar pembentukannya, kehidupan serta proses penyesuaian kelompok penduduk kota kerajaan dengan kolonialisme Belanda yang mulai mencengkram kota itu sejak abad ke-19. Buku ini juga mengulas kontak bahkan perbenturan budaya antara kekuatan tradisional dengan kekuatan kolonial yang membawa modernisasi.

Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta

Polemik dalam memaknai keistimewaan Yogyakarta yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan adanya kencenderungan kea rah tersebut, dimana keberadaan Yogyakarta sebagai daerah istimewa seperti sebuah mitos. Kajian ini melihat secara kritis berbagai persoalan yang ada di balik status keistimewaan Yogyakarta dan mencoba memberi tawaran alternatif dalam konteks demokrasi dan desentralisasi yang sesuai…

Modal sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Tegal …

Salah satu contoh konkrit modal sosial adalah "Segoro Amarto" di Yogyakarta yang merupakan gerakan masyarakat dengan dilandasi oleh semangat "Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta."Gerakan ini mendorong masyarakat berinisiatif dalam kegiatan pembangunan melalui kepercayaan, kerjasama dan norma-norma yang berlaku di Yogyakarta umumnya dan khususnya di Kelurahan tegal Panggung. Pokok permasala…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Dae…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 3 September 2012 dalam Lembaran Negara no. 170, Tambahan Lembaran Negara no. 5339, merupakan undang-undang yang mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka-tunggal-ik…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daer…

Undang-undang ini ditetapkan dan diundangkan di Jogjakarta tanggal 14 Agustus 1950. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan daerah kota besar dalam lingkungan propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Dengan adanya undang-undang ini, keempat propinsi tersebut berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.