Seorang pemimpin akan dinilai dari rekam jejaknya. Apakah ia termasuk pemimpin yang sukses atau sebaliknya. Apa indikasi suksesnya seorang pemimpin? Jika terkait secara personal, ia seorang yang tulus dicintai rakyatnya. Jika terkait dengan kebijakan, ia berhasil menciptakan keadilan sosial di tengah-tengah rakyatnya. Keadilan sosial adalah kata kunci. Karena, apalah arti gedung yang megah t…
Buku ini bukan hanya mengupas tentang siapa sebenarnya kedua sosok ini, melainkan juga berisi terawangan dari si penulis mengenai apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang seharusnya tidak dilakukan, dan apa yang seharusnya diwaspadai oleh tim sukses Jokowi-Basuki. Sebuah buku berisi paduan antara strategi-taktik, kiat-siasat serta jurus jitu cespleng, memenangkan kandidat dengan cara di luar dugaan.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Juli 2016 dalam Lembaran Negara No.130 Tambahan Lembaran Negara No. 5898, merupakan undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Beberapa…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Februari 2015 dalam Lembaran Negara No. 23, Tambahan Lembaran Negara No. 5588, merupakan undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terse…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 57, Tambahan Lembaran Negara No. 5678, merupakan undang-undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun…
Negara kesatuan Indonesia yang dilandasi dalam konsep negara hukum menghendaki jabatan gubernur sebagai jabatan kenegaraan yang memiliki kekuasaan dan kewenangan itu untuk dapat dipertanggungjawabkan. Kedudukan dan fungsi gubernur sebagai kepala daerah dan kepala wilayah menuntut adanya peran gubernur yang negarawan sebagai penghubung dan penyelaras kepentingan nasional dan kepentingan daerah d…
Pidato Presiden Soeharto dihadapan para Gubernur dari seluruh Indonesia., dalam rangka pelaksanaan kedua tugas Nasional itulah, terutama, para Gubernur dipanggil ke Jakarta untuk menerima penjelasan-penjelasan, menyusun program-program pelaksanaan bagi Daerahnya masing-masing, tentu saja tanpa mengabaikan masalah-masalah lainnya seperti keamanan dan ketertiban, kesejahteraan Rakyat dan sebagain…
Pidato Presiden Soeharto pada Konferensi Kerja Gubernur di Istana Negara. Tertcapainna program Nasional dan kelancaran Pemerintahan,merupakan dua hal yang mutlak harus dapat kita wujudkan. Pada Konferensi Kerja ini, Presiden mengharapkan para Gubernur dapat memberikan gambaran-gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi didaerahnya masing-masing,…
Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai politik hukum negara terhadap mekanisme pengisian jabatan gubernur sebagai kepala pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta undang-undang organiknya yang secara khusus mengatur mekanisme pengisian jabatan gubernur yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 243, Tambahan Lembaran Negara No. 5586, merupakan undang-undang mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Agar te…