Filsafat Politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-1157-52-0

Deskripsi Fisik

122 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

320.011 JAS f

Kebebasan Ekonomi dan Hak Asasi Manusia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-1157-61-2

Deskripsi Fisik

xviii, 128 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

341.48 SUK k

Pancasila, Kebebasan dan Keadilan Sosial

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-1157-58-2

Deskripsi Fisik

142 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

320.5 PAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Info…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan tanggal 30 April 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846, merupakan undang-undang yang membahas tentang Informasi publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan dan atau penyelengg…

Mengadvokasi Hak Sipil Politik

Buku ini merupakan kumpulan artikel Hendardi yang tersebar di berbagai media. Semua dalam bingkai penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), yang digelutinya sejak mahasiswa hingga kemudian aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), lalu mendirikan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) serta Setara Institute. Tema yang penting disorot adalah hak ber…

Kebebasan informasi publik versus rahasia negara

Buku ini memberikan ulasan penting dan komprehensif mengenai hak informasi publik. Namun, perkembangan saat ini menunjukkan gejala kebebasan yaitu pada dasarnya, masyarakat Indonesia dan semua masyarakat di dunia berpegang pada dasar dan hasrat yang kuat untuk memiliki kebebasan, keterbukaan, dan kepemilikan informasi.

Is free speech racist ?

IndeksBibliografi : halaman 140-152Pertanyaan tentang kebebasan berbicara tidak pernah jauh dari berita utama dan sering dinyatakan dalam krisis. Berawal dari pengamatan bahwa debat semacam itu begitu sering berfokus pada apa yang bisa dan tidak bisa dikatakan dalam kaitannya dengan ras. Beralih dari perdebatan berulang tentang batas-batas berbicara untuk memeriksa bagaimana prinsip kebebasan b…

Kebebasan politik: mengenal prinsip dasar dalam berpolitik

Ruang publik (forum ekstemum) dalam tindakan politik sudah dengan sendirinya teridentifikasi dalam tiga varian utama yakni kehendak bebas, kemampuan untuk melakukan pengadaptasian dan kondisi internal dari siapa pun penguasanya. Ketiga poin ini secara inheren terserap dalam budaya kehidupan yang tak pernah absen dari sosok penguasa politik dalam kebebasan politiknya (political freedom). Kebebas…

Catatan Delapan Windu Made Mangku Pastika : Menjawab Hak Jawab

Paparan buku ini merupakan hasil kontemplasi dari dua perjalanan. Perjalanan pertama adalah atas sengketa Pers antara Made Mangku Pastika (MMP), Gubernur Provinsi Bali, dengan Bali Post (BP). Sengketa itu terbawa ke ranah hukum dan berbingkai perkara perdata dalam upaya memperoleh dan menemukan keadilan. Berperkara, bersengketa atau berkasus, pada dasarnya adalah mengelola konflik, akibat perge…

Kebebasan Politik: Mengenal Prinsip Dasar dalam Berpolitik

Kebebasan Politik, Mengenal Prinsip Dasar dalam Berpolitik; berisikan berbagai gagasan penting bagi para penguasa politik, mulai dari suprastruktur politik sampai pada infrastruktur politik. Urat nadi sebuah kekuasaan ditarik begitu kencang dalam perhelatan politik dan bisa menyeret para penguasa politik mengalami kegelapan mata dan bisa buta tersesat di ruang publik. Ruang publik (…

Menegakkan Kemerdekaan Pers

Buku ini berisi himpunan makalah dan artikel yang pernah dimuat di suratkabar.

Bela negara: norma, internalisasi nilai bela negara dan penegakan hukum

Sebanyak tiga puluh empat esai yang ditulis di dalam buku ini mencoba mengangkat gagasan bela negara kontemporer yang menjadi optic guna melihat persoalan-persoalan khususnya di bidang hukum. Satu tulisan yang menarik menyoroti era Society 5.0 dari perspektif aspek bela negara, di mana segala bentuk informasi bisa diungkapkan dan didapatkan oleh semua orang di berbagai negara. Implementasi nila…

Krisis Kebebasan

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-461-028-3

Deskripsi Fisik

xiii, 118 Hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

844 CAM k

Hukum dan Kebebasan Berpikir

Buku ini berisi mengenai apa sebenarnya hukum itu, benarkah hukum itu bersifat relatif, dan apa hubungannya dengan kebebasan berpikir yang dimiliki manusia. Buku ini juga membahas mengapa masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam justru lebih mengenal hukum asing yang datang dari luar. Pada bab akhir dalam buku ini dibahas mengenai perbedaan hukum syari’ah dan hukum nasional.

Kebebasan Berserikat Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

91 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

323.5 PRA

Menggugat kebebasan Pers

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-228-0

Deskripsi Fisik

139 p. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

323.445 ARM m

Pers Perlawanan

Surat kabar pertja selatan adalah salah satu tipikal pers yang kritis terhadap penindasan kolonial pada zamannya, dan konsisten menyuarakan rasa dan sikap nasionalisme kebangsaan. Dalam buku ini penusi ini menunjukka kegigihan dan jatuh bangun pertja selatan berikut para awak redaktur dan jurnalisme tersebut.

On liberty

Kebebasan, menurut buku John Stuar Mill bukanlah asal semau-maunya sendiri (liberal). Kebebasan juga bukan berarti control ketat segala lini kehidupan masyarakat oleh Negara, sehingga daya-daya masyarakat harus tetap tiarap.

Kebebasan bersuara di Radio

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 157 p. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

621.384.1 SIM k

Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum

Bagir Manan tidak hentinya mengingatkan pengertian negara hukum tidak sekedar hukum, tetapi negara hukum yang demokratis. Hukum yang dimaksud baik dalam arti substantif maupun prosedural. Walaupun ada hukum substantif yang menjamin kebebasan pers, tanpa diikuti dengan prosedur yang berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum dapat terjadi kesewenang-wenangan. Pers bukan pranata yang kebal terhadap…