"Buku ini berisi tentang tinjauan struktur politik, konstitusi Belanda, dan wilayah lautnya setelah perang. Menurut banyak pihak, konstitusi Belanda sudah tidak memenuhi tuntutan zaman. Ini tidak hanya berarti konstitusi tanah air, tetapi juga seluruh kerajaan Belanda yaitu kerajaan di Eropa dan wilayah seberang laut. Banyak orang Belanda berpendapat bahwa sistem kenegaraan telah gagal secara s…
Berikut beberapa hal yang dibahas dalam buku ini. Pasal 1 Signifikansi artikel ini sejak 1848 (p. 1). Penggantian "kata-kata« koloni dan kepemilikan> dengan daftar nominatif (h. 2). Meskipun perubahan tersebut sejalan dengan maksud bahwa Pasal 1 telah bermakna sejak tahun 1848, pasal tersebut bisa saja sudah tidak berlaku lagi, terlebih lagi karena amandemen tidak menyelesaikan pertanyaan lama…
Buku ini berisi tentang perbandingan Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda yang dengan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda dan dikerjakan oleh Dr. Mr. I. A. Nederburgh. Pada pendahuluan buku ini dijelaskan bahwa banyk orang yang kesulitan untuk mempelajari Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda dan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda karena penamaan dan urutan pasal yang berubah setelah diame…
"Buku ini merupakan laporan Komite Pengkajian Konstitusi Negara Hindia-Belanda yang ditetapkan oleh keputusan pemerintah tanggal 17 Desember 1918 No.1. Buku ini terdiri dari 3 bagian. Bagian 1 adalah pembahasan menyeluruh tentang keadaan politik di Hindia Belanda, seperti kebutuhan untuk pembentukan sebuah konstitusi, pemerintahan, hukum mengenai perbedaan ras antara pribumi dan Orang Belanda y…
Dalam buku yang dikarang oleh Dr. F. J. A. Huart dan diterbitkan oleh S. Gouda Quint / Arnhem pada tahun 1925 ini, pembaca akan menemukan perjalanan reformasi konstitusi Belanda 1917 dan 1922. Lengkap dengan segala perubahan yang terjadi dan penjabaran pelaksanaan / penerapan hukum itu sendiri. Penulis juga memasukkan beberapa pembahasan seperti peran dari Dewan Negara, Kekuatan Kerajaan secara…
"Tulisan ini adalah sebuah tugas akhir yang diajukan sebagai persyaratan agar penulis ( Hendrik Jacob Albert Mulder ) dapat meraih gelar Hoogeschool ( Sekolah Tinggi pada masa itu). Buku berjudul ""De Raad van State"" ini menelusuri bukti historis-konstitusional Dewan Negara Belanda melalui studi hukum komparatif. Tulisan ini terdiri dari 3 bagian dan 5 BAB. Penulis membuka pembahasan denga…
Kurangnya sistematika mengenai siapa yang secara resmi ditugaskan untuk mengajar hukum konstitusional Hindia-Belanda yang pasti - yang dengan demikian biasanya menjelaskan, menerangkan dan menegaskan bahwa bagian dari hukum yang 'berlaku saat ini', cepat atau lambat merasa dihadapkan dengan pertanyaan, di mana sebenarnya terletak karakter ilmiah perusahaan yang dipercayakan kepadanya. penggamba…
"Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara bebas, buku ini berjudul Hukum dan Administrasi Umum dalam Konstitusi Belanda. Menurut penulis, perlu diperjelas kembali bagaimana hukum administrasi umum yang berlaku secara konstitusional di Belanda. Pendapat tersebut dapat dijelaskan atas dasar pertarungan yang telah diperjuangkan terhadap Belanda mengenai hubungan antara hukum dan adminis…
"Buku ini membahas tentang hukum tata negara Kerajaan Belanda. Beberapa bab pembahasan yang dibahas dalam buku ini yaitu otoritas konstitusional, otoritas legislatif, otoritas eksekutif, dan pegawai negeri. Dalam paragraf pertama dari bab pertama, penulis telah menjelaskan bahwa kedaulatan dalam arti aslinya menunjukkan kekuatan orang yang diberi wewenang untuk mengatur secara independen kepad…
"Buku ini membahas tentang konstitusi negara Belanda. Dalam buku ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana negara Belanda diatur. Pembahasan tersebut mencakup seluruh badan hukum dan badan pemerintahan lainnya. Ketika edisi baru ini muncul, penulis dapat kembali menunjukkan bahwa buku ini berguna bagi mereka yang ingin memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang konstitusi dan operasi negar…