Peraturan Pemerintah RI dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang Ketenagake…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 550 p. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 344.01 PER

Hubungan Pemerintah Pengusaha dan Buruh dalam Era Pembangunan

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

698 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 344.01 HUB

Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah

Buku Manajemen KInerja Pemerintah Dearah ini dimaksudkan sebagai buku referensi yang dapat digunakan oleh para pegawai dan pejabat eselon dilingkungan pemerintah daerah, serta para praktisi dan peneliti manajemen kinerja. selain membahas perbedaan pokok antara organisasi swasta dan organisasi publik dan bagaimana memanajemeni kinerja pemerintahan daerah, juga mendeskripsikan teori manajemen, te…

Melawan korupsi dari Aceh sampai Papua

Sepuluh cerita dalam buku ini ditulis dalam Bahasa Indonesia. Berbagai pengalaman yang ditulis dalam buku iji jga dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam mendorong dan membangun gerakan antikorupsi dan atau melakukan advokasi terhadap kasus-kasus yang mempunyai indikasi korupsi.

Memaknai Kebijakan Berorientasi Manusia

Buku ini memuat sepuluh kajian dengan menggunakan beragam perspektif dan metodologi ilmiah. Sepuluh kajian tersebut terangkum dalam tiga tema besar yang menjadi corak pembabakan. Pada bagian awal pembabakan, kajian berfokus pada people-oriented policy menggunakan bottom-up approach dengan mengangkat isu transformasi kehidupan masyarakat. Pembahasan pada babak selanjutnya menekankan pada perubah…

Dasar-Dasar Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan dipelajari untuk mengembangkan wawasan keilmuan mengenai berbagai pemikiran manajemen pemerintahan sebagai ilmu yang murni memiliki teoretisasi yang telah dirumuskan oleh para ahli. Teori-teori yang ada terus dikembangkan hingga tercapai suatu kematangan bagi ajegnya ilmu manajemen pemerintahan. Pembahasan utama dalam manajemen pemerintahan adalah beberapa aspek yang meny…

Governansi, Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Akuntansi Menuju Keberlanjutan Or…

Edisi

Ed. 1

ISBN/ISSN

978-623-01-3900-0

Deskripsi Fisik

xii, 144 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.35 Mar g

Pembangunan inklusif dan kebijakan sosial di kota Solo, Jawa Tengah

Konseptualisasi pembangunan inklusif adalah sebuah pendekatan pembangunan sosial yang secara luas menganalisis suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat, atau suatu sistem sosial secara keseluruhan, menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi, dalam bentuk pembangunan inklusi. Inklusi sosial merupakan pendekatan baru untuk membangun dan mengembangkan sebuah li…

Akuntabilitas Birokrasi di Indonesia

Sikap heroik masih terlihat di wajah birokrasi Indonesia saat itu, Bapakisme menjadi trend yang terus berkembang dalam suasana serba kesederhanaan, namun ethos membangun rasa cinta nasionalisme yang tinggi selalu menggelora, Merdeka Bung. Budaya birokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai norma-norma yang mempengaruhi sikap dan perilaku partisipan dalam sebuah sistem birokrasi. Rohdewohl…

Governansi Digital dan Penerapan Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik

uku Governansi Digital dan Penerapan Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik menggali esensi transformasi E-Government dan konsep Smart City dalam konteks governansi modern. Dari bab pertama hingga bab terakhir, buku ini membahas pola-pola governansi, konsep Open Government, serta pentingnya informasi dan CBIS dalam administrasi negara. Bab-bab selanjutnya memperkenalkan konsep database dan Bi…

Sepintas Atas Kajian Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pad…

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari semua warga negara, baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,, kesetaraan dan kewajaran, atau biasa disebut sebagai Good Government. Good Government ini wajib diwujudkan oleh semua Kementerian/Lembaga maupu…

Pemetaan Korupsi Di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif = Strategi P…

Maraknya kasus korupsi ini tent saja menimbulkan kerugian negara tidak hanya dari sisi keuangan saja, akan tetapi sampai menimbulkan kerugian baik dari sisi kesehatan, kesejahteraan masyarakat, sampai dengan pendidikan. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini dilakukan tidak hanya secara perseorangan, akan tetapi sudah bersifat terstruktur dan masif.

Model Tata Kelola Pemerintah Desa Yang Demokratis

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-79-202-6

Deskripsi Fisik

xii+142hlm.;14.8 x 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

711 MOD

Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 200 hlm, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.093 KAB a

Minding the gaps

By integrating their poverty reduction strategies (PRSs), national budgets, and the corresponding reporting processes, low-income countries can strengthen domestic accountability and the implementation of pro-poor policies. Minding the gaps, based on nine low-income-country case studies and a review of relevant experience in four higher-income countries, offers practical insights for donors and…

A New Perspective Of Intergovermental Fiscal Relations

This book was undertaken to provide information and analyses of developments in intergovermental fiscal relations in Indonesia. The book provides an overview of the existing state of intergovernmental fiscal relations in Indonesia and suggests appropriate directions for future outlook.

Anggaran pemerintah dan inflasi di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-511-163-9

Deskripsi Fisik

32 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.41 Gun a

The craft of bureaucratic neutrality

Are political understandings of bureaucracy incompatible with weberian features of administrative neutrality? in examining the question of whether interest groups and elected officials are able to influence how government agencies implement the law, this book identifies the political origins of bureaucratic neutrality.

Menjadi ornop mandiri

Buku ini layak menjadi referensi penting untuk pembentukan ornop yang independen, memahami arti definisi dan keberlanjutan hidup ornop dan menilai pada tahap mana organisasinya kini berada, sehingga dapat diketahui seberapa independen / dependennya organisasi. Serta cara berfikir strategis agar mendapat peluang baru.

Akuntabilitas instansi pemerintah : survei pada pemerintah Dati II di Yogyakarta

Masyarakat di seluruh penjuru dunia saat kini terus menyuarakan tuntutan akan suatu kepemerintahan yang baik berupa penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.