Sepintas Atas Kajian Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pad…

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari semua warga negara, baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,, kesetaraan dan kewajaran, atau biasa disebut sebagai Good Government. Good Government ini wajib diwujudkan oleh semua Kementerian/Lembaga maupu…

Pergeseran Garis Politik dan perundang-Undangan mengenai Pemerintah Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

349.91 LUB p

Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah

Buku Manajemen KInerja Pemerintah Dearah ini dimaksudkan sebagai buku referensi yang dapat digunakan oleh para pegawai dan pejabat eselon dilingkungan pemerintah daerah, serta para praktisi dan peneliti manajemen kinerja. selain membahas perbedaan pokok antara organisasi swasta dan organisasi publik dan bagaimana memanajemeni kinerja pemerintahan daerah, juga mendeskripsikan teori manajemen, te…

Berbagai Tantangan dan Permasalahan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakya…

Disamping sebagai sarana untuk melatih menganalisa berbagai persoalan dalam masyarakat dan pemerintahan khususnya di bidang ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, penulisan buku hasil penelitian lapangan ini juga dapat diharapkan untuk memperkaya informasi dan merupakan sumbangan pemikiran terhadap upaya perbaikan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya penggunaan anggaran bagi pelayana…

New Public Service dan Musrenbang Desa: Sebuah Pengembangan Model Produksi Ke…

Buku ini berisi bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam memproduksi kebijakan publik yang unggul (excellence public policy) melalui forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa), sehingga kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa bisa terwujud. Pembahasan dilakukan melalui implementasi perspektif new public service (demokratik), dilengkapi dengan gagasan…

Peran Pengawasan DPRD Terhadap LKPJ dan LPP APBD/LKPD Audited Serta TLHP BPK

DPRD sebagai wakil rakyat daerah memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Fungsi legislasi (penyusunan PERDA); 2. Fungsi budgeting (penyusunan PERDA APBD); dan 3. Fungsi controlling (pengawasan pemerintah daerah). Dalam melakukan fungsi ke-3, pengawasan DPRD akan dilaksanakan terhadap seluruh siklus penyelenggaraan pemerintah daerah terutama LKPJ, APBD/LKPD AUDITED, serta TLHP BPK. Buku ini akan mem…

Gubernur kedudukan, peran dan kewenangannya

Upaya pemerintahan pusat untuk mereposisi peran dan kewenangan Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat akhirnya terjawab dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010. Terbitnya peraturan ini laksana sebuah hadiah diawal tahun yang diharapkan akan membawa kemajuan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang terbingkai dengan kesatuan. Namun demikian, peraturan ini bukan merupakan akhir da…

Perencanaan partisipatif pemerintah daerah

Sejak reformasi 1998,pemerintah daerah kabupaten/kota mendapatkan kewenangan yang sangat besar. Pemerintah daerah memiliki otonomi luas dan utuh. Dengan demikian, pemerintahan kabupaten/kota menjadi subjek penentu penciptaan kesejahteraan masyarakat. Buku ini berisi model perencanaan partisipatif sehingga buku ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai panduan prktis, baik ba…

Menilai Kinerja Pemerintahan Daerah

Buku ini memberikan gambaran yang lengkap mengenai acuan apa yang seharusnya dipergunakan dalam menilai LKPJ-AMJ, LKPJ-AT dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Indikator apa saja yang diperlukan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian misi dan visi Kepala Daerah; Data apa yang diperlukan dan darimana diperoleh serta bagaimana menganalisa dan me…

Penyusunan & analisis laporan keuangan pemerintah daerah

Edisi

Edisi 1

ISBN/ISSN

979-731-716-1

Deskripsi Fisik

vi, 68 hal. : il. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.1 PRA p

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan dan Penghapusan D…

Pengembangan daerah yang dilakukan selama era reformasi, selain berdampak positif juga melahirkan persoalan-persoalan baru. Hasil penelitian menunjukkan adanya daerah yang stagnan dan ada juga daerah yang kesulitan memenuhi kebutuhannya sebagai daerah otonomi. Dalam kaitan ini ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabu…

Tantangan Pemekaran Daerah

buku ini membahas khusus mengenai detail fenomena pemekaran daerah Indonesia yang sedang berlangsung, fenomena pemekaran daerah di Indonesia serta membahas masalh desentralisasi pemerintah di Indonesia.

Naskah akademik tata hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah

Penyusun Bhenyamin Hoessein

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2003 tentang Pembentukan …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabuaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. yang mencakup s…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Lebong dan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu yang mencakup seluruh kewenangan bida…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang mencakup selu…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan …

Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan yan…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan K…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4345. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdan berbagai di Provinsi Sumatera Utara yang mencakup seluruh kewenangan bidang pemeri…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat yang mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2003 tentang Pembentukan …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4341. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, keberadaan parlemen da…