Buku "Pedoman Manajemen Bagi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan COVID-19 dan Dampaknya" disusun oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan panduan terintegrasi bagi pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19. Buku ini mencakup berbagai strategi yang melibatkan pencegahan penyebaran, peningkatan kapasitas sistem kesehatan, ketahanan pangan, serta penguatan jaring pengaman sosial. Set…
Buku "Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19" yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam mengurangi pembatasan dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Pedoman ini meliputi berbagai aspek, seperti kesehatan, kesiapan sektor usaha, protokol untuk kegiatan publik, serta kebijakan pemulihan ekonomi. Tujuan utamanya adalah membe…
Setiap musim hujan, masyarakat ibukota Jakarta selalu menghadapi masalah banjir. Kehadiran banjir membawa sederet masalah lain yakni: kemacetan, wabah penyakit, kekurangan air bersih, penyumbatan sampah, akses jalan dan segudang masalah lainnya. Perlu pemahaman menyeluruh dalam mengatasi banjir Jakarta. Perlu usaha Bersama dalam upaya pengelolaan tata kota yang baik, efisien dan terintegrasi. D…
Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah orang yang paling tinggi di dalam organisasi atau unit kerja dimana beliau bekerja. Dengan kondisi demikian tentu Pa/KPA tidak hanya menangani pekerjaan sebagai PA/KPA, namum juga menangani kegiatan lain, bahkan kegiatan sebagai PA/KPA hanya sebagian kecil dari tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dengan begitu banyaknya tugas yan…
Buku ini menyajikan pedoman kebencanaan berbasis pengalaman korporasi, membahas mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana guna membangun ketangguhan masyarakat dan organisasi dalam menghadapi risiko bencana.
Pulau Jawa pada saat ini sedang mengalami krisis ekologi dan kebencanaan, terutama di wilayah pesisir, sering terdampak perubahan iklim ekstrem, dengan curah hujan tinggi hampir sepanjang tahun. Kota-kota di wilayah pesisir berisiko tinggi terpapar kebencanaan mulai dari bencana perubahan iklim, banjir, rob, tanah amblas, krisis air bersih, longsor, gelombang tinggi, sampah plastik, hingga urba…
Konsep drainase yang diaplikasikan sebagian besar pengambil kebijakan di Indonesia masih konvensional, yaitu berupaya mengalirkan air secepat mungkin ke hilir. Paradigma seperti ini harusnya mulai digeser, yakni dengan seoptimal mungkin meresapkan air ke dalam tanah.
Masalah kemiskinan dan kesenjangan pembangunan tetap menjadi agenda utama pemerintah. Dari tahun ke tahun, pemerintah selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan antara lain, melalui berbagai program pengentasan kemiskinan yang terbagi dalam 4 klaster program penanggulangan kemiskinan antara lain Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Kesehatan, Jamkesmas dan Jampersal, Progra…
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan dan tahapan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. UU Penanggulangan Bencana sebagai dasar dan sekaligus payung hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin …
INPRES adalah salah satu dari berbagai kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Tujuan dari Inpres adalah menyediakan perawatan kesehatan, pendidikan dasar, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur baru infrastruktur yang ada dan membangun, pemerintah melalui Inpres menyediakan sarana bagi masyarakat miskin untu…
This book provides forward-looking operational assistance to policy makers and technical specialist in the rapidly expanding cities and towns of the developing world on how best to manage the risk of floods. It takes a strategic approach, in wich appropriate risk management measures are assessed, selected and integrated in a process that both informs and involves the full range of stakeholders.
Buku ini berisi kajian yang menunjukkan adanya problematik pendekatan atau konsep pembangunan yang berpihak kepada orang miskin (kelompok miskin). Masalah ini terkait dengan tidak adanya kaitan konsep penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Program-program penanggulangan kemiskinan – khususnya PNPM Mandiri, PPIP dan PUAP yang merupakan program pemerintah p…