Ditapis dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Pen…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 24 Nopember 1965 dalam lembaran Negara nomor, tambahan lembaran Negara nomor 2785 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan pengadilan tinggi Bukit Barisan. Undang-undang ini mengatur tentang pengembangan perangkat pengadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Propinsi Daerah Sumatera Barat d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Pen…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 Sepetmber 1965 dalam lembaran Negara nomor, tambahan lembaran Negara nomor 2780 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan pengadilan tinggi Banjarmasin. Undang-undang ini mengatur tentang pengembangan perangkat pengadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Tuju…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang nomor 14 tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Goron…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tangga l6 Juli 2004 dalam Lembaran Negara nomor. 64, Tambahan Lembaran Negara nomor 4398., merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo. Dengan semakin berkembangnya pembangunan di wilayah provinsi Gorontalo, khususnya di bidang hukum pada saat ini telah sampai pada tahap yang menghendaki perlunya p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2004 tentang Pembentukan Peng…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Juli 2004 dalam lembaran Negara nomor 63, tambahan lembaran Negara nomor 4397 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan pengadilan tinggi Bangka Belitung. Undang-undang ini mengatur tentang pengembangan perangkat pengadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Propinsi Banten. Tujuan dari und…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2004 tentang Pembentukan Peng…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Juli 2004 dalam lembaran Negara nomor 62, tambahan lembaran Negara nomor 4396 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan pengadilan tinggi Banten. Undang-undang ini mengatur tentang pengembangan perangkat pengadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Propinsi Banten. Tujuan dari undang-undan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2004 tentang Pembentukan Peng…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Juli 2004 dalam lembaran Negara nomor 61, tambahan lembaran Negara nomor 4395 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan pengadilan tinggi Maluku Utara. Undang-undang ini mengatur tentang pengembangan perangkat pengadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Propinsi Maluku Utara. Tujuan dari …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1968 tentang Pembentukan Penga…
Pembentukan Pengadilan Tinggi Menado yang meliputi daerah hukum pengadilan negeri Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang sebelumnya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Makasar
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1968 tentang Pembentukan Penga…
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh untuk menangani dan memutuskan perkara-perkara yang ada di wilayah hokum Pengadilan Negeri Daerah Istimewa Aceh yang sebelumnya berada di bawah Pengadilan Tinggi di Medan. Dengan demikian Undang-undang ini merubah dan mengurangi kewenangan hukum Pengadilan Tinggi Medan atas perkara-perkara hukum di Pengadilan Negeri Daerah Istimewa Aceh.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1992 Pembentukan Pengadilan T…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Agustus 1992 dalam lembaran Negara nomor 86, tambahan lembaran Negara nomor 3492 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan pengadilan tinggi agama di Yogyakarta, Bandar Lampung, dan Jambi. Bahwa sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama, telah terdapat 18 badan pengadilan aga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Peng…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Pebruari 1993 dalam Lembaran Negara Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3513, undang-undang ini mengenai Pembentukan Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam rangka mengupayakan pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat serta tercapainya penyelesaian perkara…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Peng…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 30 Oktober 1990 dalam Lembaran Negara Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429 merupakan undang-undang yang dibentuk mengenai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai bagian dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Per…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Penga…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 27 April 1995 dalam Lembaran Negara Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan peradilan karena perkembangan keadaan dan kebutuhan yang menyebabkan semakin beratnya beban kerja Peradilan Tinggi Agama di Palembang, di Manado, di Ujung Pandang, dan di Mataram yang daerah huk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1966 tentang Pembentukan Penga…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Oktober 1966 dalam Lembaran Negara nomor 31, Tambahan Lembaran Negara nomor 2810. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tinggi di Ambon. Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sekarang ini dalam prinsipnya di tiap-tiap daerah propinsi perlu diadakan Pen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pembentukan Peng…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 20 Agustus 1982 dalam Lembaran Negara nomor 43, Tambahan Lembaran Negara nomor 3230. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar. Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, di tiap-tiap propinsi perlu diadakan pengadi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1982 tentang Pembentukan Peng…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 20 Agustus 1982 dalam Lembaran Negara nomor 42, Tambahan Lembaran Negara nomor 3229. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, di tiap-tiap propinsi perlu diadakan pengadilan t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pembentukan Peng…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 20 Agustus 1982 dalam Lembaran Negara nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3228. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, di tiap-tiap propinsi perlu diadakan pengadilan tinggi, sep…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Peng…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 20 Agustus 1982 dalam Lembaran Negara nomor 40, Tambahan Lembaran Negara nomor 3227. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang. Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, di tiap-tiap propinsi perlu diadakan pengadilan tinggi, sep…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah