Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
    Lihat Lebih Banyak
  • Bahasa
    Lihat Lebih Banyak
Ditemukan 3 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="penghasilan negara"
# Debug Box 
/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"

Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"

SQL ⚙️: array:2 [
  "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))"
  "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 0"
]

Bind Value ⚒️: array:1 [
  ":subject" => "'+\"penghasilan negara\"'"
]
cover
Analisa Pendapatan Nasional
Komentar Bagikan
Kadariah

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
93 hlm. ; 20.5 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
-

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
93 hlm. ; 20.5 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
-
cover
Hukum penerimaan negara bukan pajak
Komentar Bagikan
Muhammad Djafar SaidiRohana Huseng

Penerimaan negara bukan pajak sebagai salah satu unsur pendapatan negara dalam APBN merupakan aspek yang sangat potensial untuk meningkatkan penerimaan negara diluar sektor pajak. Hukum penerimaan negara bukan pajak adalah sekumpulan peraturan tertulis yang mengatur bagaimana cara negara memberikan pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam sehingga mendapat imbalan secara langsung dari yang me…

Edisi
-
ISBN/ISSN
978-979-769-212-4
Deskripsi Fisik
x, 186 hal. ; 21 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
343.9598 03 SAI h
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Ta…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 November 1964 dalam Lembaran Negara Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2705. Undang-undang ini mengatur tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan Tahun 1932. Sebagaimana diketahui peraturan pajak kekayaan, yang berlaku dewasa ini disusun berdasarkan suatu azas, bahwa pemilik harta kekayaan yang mendatangkan…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-