Paradigma arus balik masyarakat pinggiran

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 114 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.74 PAR

Penduduk dan masa depan perkotaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiv, 268 hal.; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.76 PEN

Urbanisasi, pengangguran, dan sektor informal di kota

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv, 429 hal.; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.76 URB

Transmigrasi, harapan dan tantangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 393 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.2598 RAM t

Mobilitas migrasi dan urbanisasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-404-229-3

Deskripsi Fisik

84 hal. : il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.02 PAR m

Ayo ke tanah sabrang

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-91-0003-8

Deskripsi Fisik

xxvi, 357 hal. : il.; 24 hal

Judul Seri

-

No. Panggil

307.2 LEV a

Transmigrasi : Dari Kolonialisasi sampai Swakarsa

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 198 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.2 TRA

Sepuluh windhu transmigrasi di Indonesia 1905-1985

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8034-17-1

Deskripsi Fisik

xxv, 383. : il.; 22,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.209.598 SEP

Transmigrasi : Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-421-428-0

Deskripsi Fisik

xv, 256 hal. : il.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan risalah DPR RI tahun 1971/1972 rapat ke- 20 s/d 28 tentang ruu keten…

Himpunan risalah DPR RI masa persidangan IV tahun sidang 1971/1972 rapat ke-20 s/d 28 jilid 2 acara pembahasan tentang laporan penindjauan komisi VII dan VIII. Peninjauan komisi IX tentang kenaikan harga gula. pembicaraan tingkat I mengenai RUU tentang ketentuan2 pokok transmigrasi. laporan peninjauan komisi I, II, III, IV, V dan VI.dan pidato perdana Menteri Australia William Mc.Mohan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2009 dalam Lembaran Negara nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5050. Undang-undang ini mempertegas peran pemerintah daerah mulai dari penyediaan kawasan, pembangunan kawasan, sampai dengan pengembangan kawasan transmigrasi. Pemerintah daerah memberikan fasilitasi dan kemudahan untuk meningkatkan partisipasi…

Undang-undang Repubik Indonesia nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 1997 dalam Lembaran Negara nomor 37 dan tambahan lembaran negara nomor 3682 merupakan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan transmigrasi yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Bahwa undang-undang nomor 3 tahun 1972 sudah tidak dapat lagi mengantisipasi tuntutan perkembangan dan orientasi transmi…