Buku ini menyajikan secara keseluruhan perangkat pengaturan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan menjelaskan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penegakan hukumnya. Pembahasannya dimulai dari arti penting diterbitkannya undang-undang ini, perbandingannya dengan praktik di negara-negara lain, yang telah lebih dahulu menerapkan undang-undang ini, keseluruhan ruang li…
Buku dengan judul “Ke-bijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Masa ke Masa”, merupakan kajian lebih lanjut dari penulis, yang berangkat dari perso-alan-persoalan yang muncul selama mendalami masalah APBN. Dengan diter-bitkannya buku ini semoga akan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan bahwa begitu besar persoalan yang dihadapi APBN yang belum terpecahkan…
Buku ini adalah edisi ke-9 dari Undang-Undang Negara Belanda & Undang-Undang Dasar. Revisi pada edisi ini mencakup penambahan Undang-Undang Dasar sesuai dengan hasil amendemen pada tahun 1917 dan juga perubahan nomor-nomor pasal dari Undang-Undang sebelumnya yang dinilai tidak selaras, sehingga pada edisi ke-9, penomoran pasal kembali mengacu pada Undang-Undang Dasar tahun 1887. Setiap awal bab…
Buku ini membahas Rancangan Undang-undang (RUU) yang diajukan oleh Menteri Kan mengenai revisi UU Perkotaan pada November 1928. Proposal ini berusaha untuk menggantikan RUU yang diajukan oleh Menteri Ruys De Beerenbrouck pada tahun 1923, yang sebagian besar didasarkan pada proposal Staatscommissie-Oppenheim, yang diangkat pada tahun 1918. Rancangan terkini oleh Kan berupaya untuk tetap membata…
Buku ini adalah edisi kedua yang sudah diperbesar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada edisi ini telah dicantumkan beberapa penambahan, yaitu ketentuan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tarif biaya pengadilan untuk masalah hukum pidana, hukum ekstradisi yang baru disahkan dalam Undang-Undang 13 Mei 1927, perubahan Lembaran Negara no.…
"Buku ini berisi tentang revisi undang-undang kota. Bagian pertama memberikan gambaran luas tentang undang-undang di berbagai negara dan praktiknya di berbagai kota. Manchester dan London memberi bahan pemikiran. Kedua kota tersebut menunjukkan bagaimana pekerjaan kongregasi telah berkembang dibandingkan dengan masa lalu. Di berbagai kota secara umum ada kecenderungan menjadikan kota sebagai pe…
Buku ini berisi tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1948. Pada bagian awal buku terdapat penjelasan sejarah secara singkat terkait hubungan antara amendemen Undang-Undang Dasar 1948 dengan terbitan ‘Undang-Undang Dasar 1938’ yang dipublikasi oleh Mr L. A. Kesper. Hal tersebut bertujuan agar para pembaca dapat memiliki gambaran umum tentang perubahan antara Undang-Undang Dasar 1938 dan 194…
"Dalam bukunya yang berjudul Arbeidsrechtelijke Opstellen, Mok menjelaskan tentang penyusunan undang-undang ketenagakerjaan di Belanda. Hukum perburuhan adalah salah satu bagian hukum termuda. Belum lama berselang kontrak kerja dianggap sebagai ikatan hukum murni antara pemberi kerja dan pekerja, sebagai pertukaran dua jasa, sebagai pembelian komoditas tenaga kerja dengan harga upah. Kemajuan p…
buku ini dilengkapi dengan peraturan perundang undangan tentang perlindungan konsumen tahun 2001. selain itu, buku ini juga berisi mengenai himpunan undang undang paten dan merek khususnya yang terbit dari tahun 1992-1997
buku ini merupakan kumpulan segala topik yang berhubungan dengan pendidikan politik generasi muda, mulai dari kumpulan keputusan presiden RI mengenai topik tersebut serta juga bada pidato dan ceramah para tokoh politik seperti menteri dan tenaga ahli mengenai kepemudaan dan pendidikan politik
"Buku ini menjelaskan tentang Undang-Undang Provinsi di Belanda. Sudah cukup lama penulis sadar bahwa tidak ada tinjauan sistematis tentang ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Provinsi. Hal tersebut menggerakkan hati penulis untuk membuat buku yang isinya sebuah seruan untuk menjelaskan dan mengkritik. Buku ini memiliki karakter yang agak campuran: sebagian kompilasi, sebagian kritis, sebag…
buku ini merupakan kumpulan undang undang RI tahun 1999 tentang pemerintah daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan delapan kotamadya dan kabupaten daerah tingkat II, buku ini juga dilengkapi dengan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd tahun anggaran 1999-200, uu no 7 tahun 1999 tentang apbn. 1999-2000, dan keppres no 6 tahu 1999 tet…
dalam buku ini memuat peraturan perundang undangan menegani pelayanan dan informasi publik yang terdiri dari undang undang, peraturan pemerintahm peraturan presiden, peraturan DPR RI, peraturan MA, dan peraturan komisi informasi publik.
DPR Ri bersama dengan Pemerintah membahas rancangan undang undang tentang pengusaha kecil untuk disahkan menjadi undang-undang. maka melalui tahap demi tahap dibahas baik dalam sidang sidang khusus dan sampai akhirnya melalui sidang paripurna dapat disetujui oleh dpr untuk disahkan menjadi undang. undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dan disahkan pada tanggal 26 desember 1995
"Edisi kesepuluh dari buku Undang-undang dengan julukan ""Rode Grondwet"" atau dalam bahasa Indonesia ""Konstitusi merah"" ini memasukkan perubahan yang dibuat pada hukum negara tertinggi Belanda pada tahun 1946 dan 1948. Fondasi sistem negara, yang tidak tersentuh sejak 1849, dibahas dalam buku konstitusi ini. Bab 14 baru Konstitusi tentang pembentukan masa depan tatanan hukum baru untuk wilay…
Sejalan dengan peran Sekjen dalam mendukung DPR dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan APBN serta dalam rangka pengembangan profesionalisme pegawai negeri sipil maka dibentuklah jabatan fungsional analis APBN sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 9 tahun 2014 tentang jabatan fungsional analis anggaran pendapatan dan b…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 44, Tambahan Lembaran Negara No. 5669, merupakan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, terjadi (a) perubahan Rencana Kerja Peme…