/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":subject" => "'+\"undang undang\"'" ]
Buku-buku terkait refleksi 10 tahun reformasi sering kali membahas: Evaluasi pencapaian dan kegagalan reformasi; Kritik terhadap arah reformasi.; Perlunya memurnikan cita-cita awal reformasi; Tantangan dalam sistem ketatanegaraan.
buku ini menjawab sebagian besar masalah praktek sehubungan dengan tanah sebagai jaminan kredit. Didalamnya memuat pertimbangan tanah; hipotek atas tanah; credietverband; hak pakai; hak sewa; kavling; garapan, dll. Kasus praktek tanah yang semuanya berhubungan dengan kredit.
Buku ini menjelaskan tentang fungsi undang-undang yang sangat tergantung dari tujuan penyelenggaraan negara untuk menjalankan roda pemerintahan dan sebagai pengatur masyarakat dengan memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum mengenai ilegal right, privelege, function, duty, status, or dispotition dalam berbagai aspek kehidupan
Istilah money laundering berasal dari Amerika Serikat, dan istilah ini telah memiliki sejarah yang cukup panjang, yakni sejak tahun 1930. Pada waktu itu para pelaku kejahatan terorganisir menyembunyikan/menyamarkan harta hasil tindak pidana dengan cara melakukan investasi pada perusahaan binatu atau laundery (Yunus Husein, 2004). Di Indonesia istilah money laundering diterjemahkan menjadi pencu…
Buku ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan banyak pemula ketika pertama kali mempelajari politik konstitusional. Buku ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu pendekatan historis; perbandingan politik konstitusi; dan nasionalisme dan internasionalisme.
Buku ini menjelaskan mengenai undang-undang no.13 yaitu tentang outsourcing dimana tenaga kerja dijadikan sebagai ajang kompetitif dan menjadikan suatu yang sangat fleksibel dan efisien dalam dunia kerja. Buku tersebut menjelaskan lebih dalam hukum outsourcing dalam pasal-pasal yang berlaku di Indonesia yang dijadikan sebagai kebijakan dalam outsourcing tersebut.
Meluasnya kelembagaan perbankan syariah telah merambah kepada aspek-aspek ekonomi syariah sebagai bentuk-bentuk produk perbankan syariah. Perbankan syariah sebagai suatu lembaga dalam perbankan, menuntut adanya kepastian hukum, penegakaan hukum, dan keadilan, serta antisipasi hukum apabila terjadi konflik antara pihak nasabah dengan pihak bank. Buku ini berisi peraturan perbankan secara umum da…
Buku ini berisi tentang peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dimana kita bisa mengenali batasan-batasan yang ditetapkan oleh kitab Undang-Undang HAKI seiring dengan perkembangan perdagangan dunia yang mengarah kepada liberalisasi perdagangan, dimana semua negara harus membuka pasar masing-masing globalisasi perdagangan.
jilid 11, 12, dan 13
Berisi kumpulan resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap undang-undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus dalam persidangan Mahkamah pada bulan Juli - Desember 2019
Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan dilembagakan untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadah dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Di Indonesia ketentuan mengenai wakaf telah dituangkan ke dalam sebuah Undang-undang khusus yang mengatur tentang wakaf yaitu p…
Buku ini memberikan gambaran bagaimana implikasi perubahan UUD 1945 terhadap pembangunan sistem hukum nasional, yang disajikan berdasarkan permasalahan-permasalahan hukum tertentu. Dari tulisan-tulisan dalam buku ini diharapkan menjadi suatu ajakan dan dorongan bagi para politisi, akademisi, praktisi, maupun birokrat untuk memikirkan bagaimana menata sistem hukum nasional, kemana pembangunan hu…