Optimalisasi Pengelolaan Piutang PNBP pada Kementerian ESDM dalam Meningkatka…

data dari laporan keuangan KESDM menunjukan realisasi PNBP merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting disamping penerimaan yang bersumber dari pajak bagi pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara. oleh karena itu, optimalisasi PNBP perlu dilakukan agar pendapatan negara mampu mencapai hasil yang maksimal. bedasarkan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2015 s.d tah…

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi akibat hukum yang timbul sebagai permohonan pengujuan sebagian pasal, dan mengetahui gambaran mengenai implikasi hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. …

Pemecahan Krisis Utang Global: Strategi dan Kontroversi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 233 hlm. : il. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

336.36 BIN p

Utang Luar Negeri Indonesia: Argumen, Relevansi dan Implikasinya bagi Pembang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-428-360-6

Deskripsi Fisik

x, 194 hlm. : il ; 15.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

336.373.5 SUP u

Cessie, subrogatie, novatie, kompensatie, & percampuran hutang

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

979-414-171-2

Deskripsi Fisik

viii, 256 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

336.3 Sat c

Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1950 tentang Pinjaman Republik…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Nopember 1950. Undang-undang ini mengatur tentang pinjaman Republik Indonesia pada bank impor, Bank of Washington. Bank of Washington bersedia memberikan kredit kepada Indonesia demi melancarkan pembelian barang-barang di Amerika Serikat untuk kepentingan perekonomian rakyat di Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang…

Undang-undang ini disahkan di Jakarta tanggal 29 Maret 1955 dan diundangkan di Jakarta tanggal 7 April 1955 dalam Lembaran Negara nomor 19, Tambahan Lembaran Negara nomor 785. Mengingat dalam tahun 1945-1949 merupakan suatu keadaan darurat, maka tidak selalu dapat disyaratkan, bahwa sesuatu utang Pemerintah harus dapat dibuktikan dengan bukti asli sebagaimana diminta dalam Undang-undang Perben…

The handbook of mortgage-backed securities

Mortgag acked securities continue to be one of the most exciting, fastest growing sector of the fixed income market. According to the Mortgage Bankers Association, of the estimated $3 trillion in mortgage loans made in 2005, fully 80 percent ended up in mortgage-backed securities, representing a phenomenal 61 percent growth since 2001. This book draws upon the insights and expertise of an impre…

Collateralized debt obligations

Edisi

ed. 2

ISBN/ISSN

0-471-71887-4

Deskripsi Fisik

Xxii, 505 hal. : il. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Utang Pemerintah Mencekik Rakyat

Sebagai orang yang masih berfikir bahwa kebijakan ekonomi neoliberal yang ditempuh sekarang akan mampu memperbaiki tingkat kesejahteran bangsa ini. Kenyataanya setelah puluhan tahun tunduk dengan cara berpikir seperti ini, ekonimi kita tidak bertambah baik. Dengan diterbitkanya buku ini, memberikan pemahaman berbagai komponen masyarakt tentang kondisi dan dinamika perekonomian Indonesia.