Hukum tentang Akuisisi, Take Over dan LBO

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-840-7

Deskripsi Fisik

xvi, 378 hal.;21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.065 FUA h

Hukum akuisisi

Edisi

I

ISBN/ISSN

978-623-01-0807-5

Deskripsi Fisik

303 hlm.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.065 UNT h

Penegakan hukum tindak pidana cyber crime di Indonesia

Buku yang ditulis oleh DR. Yurizal, SH., MH., menggambarkan tenang apa itu Cyber Crime, pertanggungjawabanya dan juga penegakkan hukum tekait kejahatan cyber crime. Kehadiran buku ini tentu sangat membantu, tidak hanya bagi kalangan kepolisian untuk menangani kejahatan di dunia maya, tetapi juga bagi mahasiswa yang terkait untuk menekuni bidang hukum terkait hukum cyber.

Dasar-dasar hukum beracara di pengadilan niaga

DASAR DASAR HUKUM BERACARA DI PENGADILAN NIAGA ini berisikan telaah tematik norma hukum beracara di pengadilan niaga secara teoritik dan normatif agar bahasannya bersifat ilmiah dan sesuai serta berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum pada pengadilan negeri Keberadaannya diben…

Hukum Investasi Internasional

Buku ini membahas aturan dan prinsip hukum yang mengatur investasi lintas negara. Buku ini mengupas tentang hak dan kewajiban para pelaku investasi internasional, perlindungan hukum bagi investor asing, serta peran pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum bagi investasi. Juajir Sumardi juga menguraikan perjanjian-perjanjian investasi internasional, penyelesaian sengketa investasi…

Pengantar Hukum Perkawinan

Buku ini membahas tentang sejarah hukum perkawinan, pengertian perkawinan, dan permasalahan-permasalahan dalam hukum perkawinan, karena seperti diketahui bersama bahwa perkawinan merupakan hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 t…

Penegakan Hukum Pemilu: Perspektif Penguatan Demokrasi

Buku Hukum berjudul Buku Penegakan Hukum Pemilu Perspektif Penguatan Demokrasi merupakan karya Sarjiyati, Anik Tri Haryani & Bambang Heru Sutrisno. Pemilihan umum di Indonesia adalah salah satu upaya guna mewujudkan negara demokrasi. Secara teoritis pemilihan umum merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu menjadi motor penggera…

Kedudukan Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Implikasi hukum terhadap kedudukan pemerintah dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki kedudukan yang setara dengan pihak swasta dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dan tunduk pada hukum privat. Meskipun perjanjian tersebut termasuk dalam hukum privat akan tetapi pemerintah tetap terikat atau tidak terlepas dalam kapasitasnya sebagai pelaku hukum publik karena adanya peng…

Regulasi dan konsep dasar dalam hukum dagang

Hukum dagang aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Hukum dagang ialah hukum perdata khusus. Pada mulanya kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul di kalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya ialah kebiasaan diantara mereka yang timbul dalam pergaulan di b…

Penahanan prapersidangan di Indonesia: Pre-trial detention in Indonesia

Penahanan sering juga disebut sebagai necessary evil untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau menghilangkan barang bukti. Oleh karena itu, upaya paksa pengekangan sementara atas kebebasan tersangka atau terdakwa diperlukan dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Namun di lain sisi, penahanan dapat dikenakan terhadap mereka yang di hadapan hukum masih h…

Justice collaborator dalam sistem peradilan pidana Indonesia

Baru-baru ini kehadiran Justice Collaborator (0C) sempat menjadi daya tarik publik dalam persidangan kasus Sambo. Berkat JC, kasus yang sempat direkayasa itu terungkap. Sang JC Bharada Ricard Eliezer akhirnya dapat “diskon” banyak dalam putusan pengadilan. Bahkan dia "selamat" tidak dipecat dan Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Kejadian JC memang sangat membantu penegak huk…

Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara

Buku ini merupakan pengantar Hukum Tata Negara yang menjelaskan tentang Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif kita. Penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi definisi, metode hingga pada pergeseran orientasi yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum tata negara dalam perkembangannya di Indonesia.

Pengantar ilmu hukum: urgensi dan penerapannya di Indonesia

Pengantar ilmu hukum mencakup seluruh hal yang berhubungan dengan hukum, mulai dari pengertian hukum, fungsi hukum, tujuan hukum, serta bagaimana hubungan ilmu hukum dengan ilmu lain seperti ilmu politik. Pengantar ilmu hukum dapat disamakan dengan peta globe yang didalamnya tergambar bagian-bagian serta unsur-unsurnya. Pengantar ilmu hukum merupakan hal yang wajib dipelajari bagi seseorang yan…

Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Manual…

Buku ini membahas tentang hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penulis memaparkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku secara umum, kemudian dilengkapi dengan ketentuan hukum acara yang secara khusus berlaku dalam pemeriksaan sengketa ekonomi syariah. Buku ini disusun dalam enam bab. Bab Pertama menjelaskan prinsip-prinsip hukum acara perdata secara umum, Bab K…

Antropologi hukum kontemporer

Buku ini membahas antropologi hukum sebagai disiplin yang berasal dari gabungan ilmu antropologi dan hukum, menjadikannya menarik untuk dipelajari di Fakultas Hukum maupun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Berbeda dari sosiologi hukum yang lebih kaya literatur, antropologi hukum memiliki keterbatasan sumber, terutama dalam bentuk buku. Penulis menawarkan pendekatan baru yang kontekstual ta…

Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional

Di Indonesia, sering terjadi perdebatan mengenai hukum hak asasi manusia menginduk pada hukum apa. Buku ini memberi jawaban bahwa hukum hak asasi manusia justru harus menjadi rujukan bagi pembahasan kategori hukum lain. Hukum hak asasi manusia seyogianya menjadi ruh hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, dan juga hubungan int…

Usangnya hukum perkawinan: sebab hancurnya romantisme perkawinan

Penjelasan dalam buku ini adalah keinginan penulis untuk dilakukannya perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang saat ini berlaku, agar para calon pengantin memiliki perbekalan yang cukup untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan mengurangi angka perceraian yang sering terjadi pada para pasangan muda. Melihat perkembangan Indonesia yang semakin pesat dari pertumb…

Penegakan hukum pencucian uang lintas juridiksi

Buku ini dimulai dari rasa skeptis penulis terhadap realitas banyaknya para buronan Indonesia khususnya pelaku pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi yang bebas berkeliaran tanpa tersentuh hukum di jurisdiksi asing khususnya di Singapura. Para buronan ini tidak dapat diekstradisi ke Indonesia semata-mata karena Indonesia dan Singapura tidak memiliki perjanjian ekstradisi beberapa wakt…

Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia

Hampir sembilan puluh persen penduduk Indonesia mengaku beragama Islam namun tidak serta merta Negara Indonesia memberlakukan Hukum Islam. Namun karena alasan sejarah, penduduk, yuridis, konstitusional dan ilmiah, pengajaran Hukum Islam secara khusus menjadi mata kuliah di fakultas hukum, serta “wajib” dipelajari oleh para pegawai, para pejabat pemerintahan atau para pemimpin yang akan beke…

Penghapusan Paten di Indonesia dan Perbandingan Negara Lain

Buku ini berisikan uraian dan analisis tentang implementasi asas dan teori hukum dalam UU Paten terkait penghapusan paten akibat tidak membayar biaya tahunan atau biaya pemeliharaan paten. Beberapa permasalahan yang dikaji dan diuraikan antara lain adalah: jangka waktu penundaan pembayaran biaya tahunan atau biaya pemeliharaan yang lebih singkat (dari 3 tahun pada UU Paten sebelumnya menjadi 12…