Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan Mahkamah Agung, secara limitatif mempunyai kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan (2) yaitu; menguji undang undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memut…
Apakah politik hukum itu? Sebagai sebuah studi, apa dan bagaimanakah wilayah kajian politik hukum tersebut? Paradigma apakah yang bekerja di balik studi politik hukum? Apa pula manfaat atau arti penting mempelajari politik hukum? Lalu, dihubungkan dengan pemilu, bagaimanakah politik hukum pemilu itu, khususnya di Indonesia? Buku ini menyajikan tidak belaka konsep-konsep dasar politik hukum, …
Dalam buku ini diulas berbagai hal baru serta penting tentang perubahan UUD 1945 dan berbagai akibat perubahan tersebut terhadap struktur kelembagaan negara Republik Indonesia, serta hubungan antar lembaga negara baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945. Perubahan pola hubungan antar lembaga negara ini menarik untuk disimak dan perlu untuk diketahui baik bagi kalangan mahasiswa, para akad…
The principal mission of this book is to serve as a text in undergraduate courses on law and society. The relatively large number of references cited also makes the text a valuable source for both graduate students engaging in research on the sociology of law and instructors who may be teaching this subject for the first time..
kamus bidang hukum