Hukum pidana korupsi di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kejahatan terhadap tubuh & nyawa

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-798-0

Deskripsi Fisik

xiv, 168 hal. ; 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kejahatan mengenai pemalsuan

cet.2

Kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-896-0

Deskripsi Fisik

xv, 200p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

355 CHA k

Hukum pembuktian tindak pidana korupsi

Salah satu bentuk hukum penyimpangan ialah memberlakukan sistem pembebanan pembuktian terbalik kedalam UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001. Sistem pembebanan pembuktian terbalik bertitik tolak pada asumsi bahwa setiap orang yang didakwa korupsi, dianggap bersalah sudah melakukan korupsi.

Lembaga peninjauan kembali (PK) perkara pidana: penegakan hukum dalam praktik…

Secara filosofi, jiwa asas PK pidana:”hanya dapat diminta oleh terpidana atau ahli warisnya”,berpijak pada dasar bahwa dengan mempidana terdakwa yang tidak bersalah dengan putusan yang tetap, negara telah merampas keadilan dan hak terpidana secara tidak sah. Untuk memulihkan hak dan keadilan terdakwa tersebut, maka negara memberikan hak PK pada terpidana. Belakangan MA menafsirkan, bahwa be…

Tindak pidana pornografi

Pada hakikatnya pornografi mengandung tiga sifat, yaitu kecabulan, eksplotasi seksual, dan melanggar norma kesusilaan. Dalam Undang-undang pornografi ada terdapat 33 perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana pornografi, seperti persenggamaan, eksploitasi seksual, ketelanjangan yang dikemas dalam 10 pasal. Tindak pidana pornografi dalam UU Pornografi lebih lengkap daripada di dalam KUHP, lebih…

Tindak pidana mengenai kesopanan

2 eks.

Malapraktik kedokteran

Tuntutan terhadap dugaan malapraktik seringkali kandas karena sulitnya pembuktian. Pihak dokter perlu membela diri dalam hal mempertahankan hak-haknya dengan mengemukakan alasan-alasannya atas tindakannya, baik penggugat, pihak dokter maupun para praktisi (hakim jaksa dan advokat) sering kali mendapat kesulitan dalam menghadapai masalah malapraktik kedokteran, terutama dari sudut teknis hukum.

Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3

Buku Pelajaran Hukum Pidana II ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I, II dan III) yang membahas asas-asas hukum pidana. Buku ini membahas Percobaan Kejahatan dan Penyertaan dalam Tindak Pidana. Materi pelajaran Hukum Pidana ini dipelajari dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PHI), Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsesl Pidana, Tindak Pidana, Teori Pemid…

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dpat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia, yang di antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan.

Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2

Buku Pelajaran Hukum Pidana II merupakan salah satu bagian dari rangkaian Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I, II dan III) yang membahas asas-asas hukum pidana. Sebagai lanjutan buku Pelajaran Hukum Pidana I, buku ini akan membahas Penafsiran dalam Hukum Pidana, Dasar-dasar Pemberatan Pidana, Dasar-dasar Peringanan Pidana, Samenloop, Pengajuan dan Penarikan dan Ajaran Kausalitas. Buku ini juga mer…

Tindak Pidana Pemalsuan

Buku ini membicarakan macam-macam tindak pidana pemalsuan baik di dalam maupun di luar KUHP. Pemalsuan adalah tindak pidana yang mengandung palsu atau dipalsunya isi tulisan maupun palsunya berita yang disampaikan secara verbal.