Satu Data Indonesia (SDI) merupakan manifestasi upaya pemerintah dalam menyediakan data berkualitas yakni data yang kredibel, akuntabel, dan mutakhir dengan membangun database yang dipergunakan sebagai acuan untuk setiap pengambilan kebijakan public dan pelaksanaannya. Data yang dimiliki juga perlu dibagipakaikan oleh seluruh stakeholders sehingga data tersebut bermanfaat. Implementasi atas SDI…
Secara sistematis dan kritis, penulis memaparkan kondisi riilmengenai kondisi dan permasalahan penyelenggaraan penyiaran publiksaat ini. Penulis selanjutnya memberikan gagasan tentang peleburan RRIdan TVRI menjadi Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) yangperintah untuk membuat rancangan undang-undang telah termuat dalamProgram Legislasi Nasional 2014-2019. Penulis juga …
Buku bunga rampai ini merupakan hasil penelitian yang difokuskan pada kebutuhan penguatan KPI sebagai otoritas pengawasan konten siaran digital di Indonesia. Buku ini membahas beberapa aspek masalah yang menarik dan penting untuk memperkuat peran dan fungsi KPI dalam mengawasi penyiaran digital. Buku ini memberikan kontribusi, masukan, dan bahan bacaan bagi pihak-pihak yang terkait dan tertarik…
Pilkada serentak bisa menjadi pintu masuk membangun demokrasi yang berkualitas. Memang, ini pekerjaan berat dan kompleks yang tidak hanya menjadi beban pihak KPU Pusat dan KPU di daerah sbeagai penyelenggara dan lembaga pengawas Pemilu yang bertanggungjawab untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Para kandidat, partai politik pengusung, dan masyrakat juga memiliki andil untuk mewujudkan Pi…
Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Volume 15 Nomor 2 Juni 2010 memuat: Pengelolaan BUMD/ Perusahaan Daerah di Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan (Mandala Harefa); Penegakan Hukum terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Puteri Hikmawati); Aspek Hukum dan Sistem Pembiaya…
Demokrasi desa yang sudah mengakar tersebut, sayangnya padaera Orde Baru melalui UU No. 5 tahun 1979, diberangus. Bukanhanya itu saja, struktur pemerintahan desa pun diseragamkan. Ketikaera reformasi, regulasi tentang desa diatur melalui UU No. 22 Tahun1999, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2014.Dalam kedua UU tersebut, ada perubahan tentang desa …
Ujaran kebencian adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk merendahkan, mendiskriminasi, atau menghasut kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas mereka. Di Indonesia, ujaran kebencian sering kali terkait erat dengan isu-isu SARA. Buku ini disusun berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai pengaturan ujaran kebencian dan materi bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antargolo…
Defence and security atau pertahanan dan keamanan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Karena kemampuan pertahanan suatu negara berdampak langsung terhadap kemampuannya dalam menciptakan dan memelihara keamanan, serta juga untuk memenangkan peperangan, jika mendapat serangan agresor dari negara lain. Konsep pertahanan juga bukan berarti hanya identik dengan tujuan pasif, jika mendapat seranga…
Kota Palopo dan Kabupaten Sekadau memiliki sejarah pemekaran daerah yang hampir sama. Kondisi geografis yang cukup jauh dengan daerah asal menyebabkan pelayanan publik menjadi terkendala. Butuh pengorbanan waktu dan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat apabila memerlukan pelayanan dari pemerintah daerah. Sehingga sentimen bahwa daerah di "nomor duakan" oleh daerah asal, semakin menguat dan m…
Buku ini difokuskan kepada bagaimana kesiapan lembaga penyiaran terhadap penerapan program digitalisasi penyiaran di Indonesia. Melalui tulisan dalam buku ini kita akan mengetahui kesiapan lembaga penyiaran menghadapi kebijakan digitalisasi penyiaran di Indonesia dan prospek kebijakan digitalisasi bagi lembaga penyiaran di masing-masing daerah.
Pengelolaan persandian di pemerntahan daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi…
Buku ini menjelaskan beragam fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019.
Tatanan demokrasi desa yang berjalan secara alamiah atau yang bisa disebut sebagai kearifan lokal berkembang secara beragam di setiap wilayah di tanah air,yang pada gilirannya mendukung tesis tentang aspek “genuine” dari demokrasi yang dianggap sebagai kekhasan di Indonesia. Beberapa unsur dari substansi denokrasi desa yang dihidupkan dapat dilihat dari lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (…
Buku ini memaparkan persoalan-persoalan yang menghadang pemapanan komisi penyiaran Indonesia sebagai lembaga regulator penyiaran yang seharusnya mengawal proses demokratisasi penyiaran. Dibahas pula persoalan-persoalan yang menghambat pengembangan lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran komunitas, serta kesulitan yang dihadapi media lokal untuk menjalankan fungsi penyedia informasi yang …
Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Jika akses public terhadap informasi itu dilakukan, terwujudnya pemerintahan yang terbuka, sebagai upaya strategis pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dan terciptanya pemerintahan yang baik.
Tulisan ini menguraikan tentang dinamika komunikasi politik pada pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Oleh penulis digambarkan bahwa dalam proses pemilihan komunikasi politik menjadi penting bagi setiap bakal calon yang bertarung dalam pilkada tersebut. Komunikasi politik menjadi penting mengingat potensi konflik rentan terjadi di wilayah kabupaten atau kota yang komposisi etnis p…
Ditinjau dari segi peran antara DPR dan Pers memiliki hal komplementer, terutama yaitu berkenaan dengan upaya pengawasan yang mengarah pada kepentingan rakyat banyak. Kedua institusi tersebut senantiasa dituntut untuk membela pihak yang lemah, yang tertindas dan sebaginya. Memang di satu sisi harus diakui dalam menjalankan peranan itu baik pers maupun DPR dihadapkan pada suatu kenyataan yang su…
Makalah ini menjelaskan limitness dan kendala yang dihadapi oleh pers Indonesia dalam pelaporan operasi militer di Aceh. Dengan membahas beberapa peraturan tentang operasi militer, fungsi pers, dan pelaksanaan kebebasan pers, penulis berpendapat bahwa kontradiksi antara peraturan tentang operasi militer dan regelations terhadap pers menjadi salah satu faktor menciptakan limitness dan kendala.