Rujukan atas politik rezim dalam menjalankan landasan politik nasionalisme yang inklusif tentu menjadi bisa saling terjadi persilangan kepentingan yang positif di satu pihak. Sebaliknya, juga bisa di lain pihak justru menegasikan atas keberagaman nilai-nilai partikulatistik dalam politik kebudayaan dan sosial ekonomi di setiap lapisan masyarakat. Tarikan di antara masing-masing kutub politik di…
Buku ini mengkaji posisi birokrasi dalam persaingan pemilukada. Dalam pemilukada posisi birokrasi pemda cenderung bersifat sebagai instrumen mobilisasi dukungan berbagai tugas pemerintahan pada konteks yang luas. Secara politis, dimensi mobilisasi memegang peranan penting untuk mendukung secara teknis administratif dan alokasi berbagai sumber daya terhadap proses penyelenggaraan Pilkada. Birokr…
Tingginya penggunaan internet seiring dengan maraknya keterkaitan internet dengan kehidupan sehari-hari, mengakibatkan frekuensi serangan dan kejahatan cyber space semakin meningkat. Kejahatan-kejahatan cyber space atau yang dikenal dengan istilah cybercrime tersebut meliputi pencurian indentitas dan data (sumber daya informasi), pembajakan account (email, IM, social network), penyebaran malwar…
Pilkada serentak bisa menjadi pintu masuk membangun demokrasi yang berkualitas. Memang, ini pekerjaan berat dan kompleks yang tidak hanya menjadi beban pihak KPU Pusat dan KPU di daerah sbeagai penyelenggara dan lembaga pengawas Pemilu yang bertanggungjawab untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Para kandidat, partai politik pengusung, dan masyrakat juga memiliki andil untuk mewujudkan Pi…
buku ini merupakan laporan penelitian individu mengenai peran panwas dalam proses peneteapan pasangan calon pemilukada gubernur provinsi bengkulu
Buku ini ditulis oleh beberapa peneliti di Pusat Penelitian, Badan Keahlian Setjen DPR RI ini, "Tantangan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dalam Era Pandemi Covid-19" adalah penting untuk dibaca dan menjadi masukan bagi setiap pihak pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini menjadi kuat alasannya, karena pemilu dan pilkada sebenarnya sudah menjadi agenda yang bisa menyatu satu sama la…
Tesis ini mencoba mengkaji masalah supremasi sipil yang terjadi di era informasi politik. Seperti diketahui, politik supremasi sipil tidak saja ditandai oleh wewenang penuh Presiden sebagai Kepala Negara terhadap TNI sebagai cermin berlakunya nilai-nilai demokrasi, tetapi juga dicerminkan oleh dinamika di tingkat parlemen yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu. Sebagai hasil Pemi…
Pengelolaan persandian di pemerntahan daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi…
Buku ini menjelaskan beragam fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019.
Perkembangan politik Indonesia di era reformasi ini memasuki babak baru. Bukan karena dampak dari tingginya suhu politik setelah Pemilu 2019 saja, tetapi Pandemi Covid-19 yang berdampak global turut merubah nuansa politik tanah air. Bahkan, berpotensi menjadi ancaman terhadap kualitas penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 du 270 daerah seluruh Indonesia. Buku ini menyajikan analisis yan…
Tatanan demokrasi desa yang berjalan secara alamiah atau yang bisa disebut sebagai kearifan lokal berkembang secara beragam di setiap wilayah di tanah air,yang pada gilirannya mendukung tesis tentang aspek “genuine” dari demokrasi yang dianggap sebagai kekhasan di Indonesia. Beberapa unsur dari substansi denokrasi desa yang dihidupkan dapat dilihat dari lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (…
Buku ini memaparkan persoalan-persoalan yang menghadang pemapanan komisi penyiaran Indonesia sebagai lembaga regulator penyiaran yang seharusnya mengawal proses demokratisasi penyiaran. Dibahas pula persoalan-persoalan yang menghambat pengembangan lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran komunitas, serta kesulitan yang dihadapi media lokal untuk menjalankan fungsi penyedia informasi yang …
Buku ini menceritakan tentang DPR RI menuju parlemen modern secara konseptual , sosok parlemen modern yang transparasi, mudah diakses informasi berkaitan dengan kegiatan semua alat kelengkapan DPR (AKD). Teknologi informasi untuk membuka akses bagi masyarakat memperoleh informasi melalui website dan media social, dan representasi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memperjuangkan aspirasi ra…
Peran DPR dalam menjalankan kontrol demokratis atas pembaruan sektor keamanan (Poltak Partogi Nainggolan), Lembaga Penyelenggara pemilihan umum di Indonesia: berbagai permasalahannya (Indra Pahlevi), Menimbang calon perseorangan dalam pemilu presiden (Prayudi), Model kaderisasi PDIP dalam menghadapi pemilu legislatif 2009 (Aryojati Ardipandanto), Penguatan paradigma desentralisasi dalam pengatu…
Dalam kaitan dengan kondisi dan kinerja daerah otonomi baru (DOB) hasil pemekaran, para peneliti Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan kajian di dua provinsi baru, yaitu Sulawesi Barat dan Maluku Utara, yang kemudian diterbitkan dalam buku ini. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pengambil kebijakan terkait dengan pemb…
Keinginan pemekaran daerah tidak terlepas dari peran konsensus elit yang mendorong gagasan tersebut, hingga menjadi agenda politik di tingkat nasional terkait pengambilan kebijakan secara kelembagaan. Pada konteks transformasi gagasan kepada gerakan politik pemekaran daerah, para elit politik menggunakan jalur partisipasinya. Hal ini melalui lobi dan unjuk kekuatan massa pendukung yang sangat k…
Melalui amandemen UUD 1945 telah melahirkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bukan lagi sebagai lembaga negara tertinggi, tetapi sebagai lembaga negara yang berposisi setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Kedaulatan berada langsung ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Posisi demikian, menghasilkan transisi politik kedaulatan rakyat yang tidak lagi tampak…
Respon militer Indonesia (TNI) 's untuk reformasi saat ini masih menjadi pertanyaan besar. Paradigma baru TNI menjadi institusi tentara profesional telah sejauh ini telah menerima dengan kecurigaan karena selama beberapa dekade TNI telah menjadi instrumen politik rezim orde baru. Kondisi masyarakat sipil itu sendiri belum banyak berubah, stiil lemah, dan kurang memperhatikan kebutuhan masyaraka…
Keberadaan pers Indonesia sejak awal Orde Baru ditandai dengan peran dominan (regulasi) peran pemerintah. Hubungan subordinasi tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan pemerintah untuk menegakkan stabilitas politik. Pencabutan lisensi pers, menjadi instrumen strategis bagi pemerintah untuk mengontrol pers dalam mengembangkan fungsinya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu, meningkatnya…
Mengupas pemilihan Gubernur Kalimantan Barat pada tahun 2007 dengan mengacu pada analisis tentang bagaimana peranan partai dalam menonminasikan pasangan calon dan berbagai hal yang mempunyai peranan dalam menentukan sikap partai terhadap pasangan calon yang diusungnya.