Buku ini merupakan hasil penelitian Tim Peneliti Politik Dalam Negeri Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI mengenai tata kelola dana desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik. Secara apik buku ini menyajikan tata kelola dana desa dan good governance pemerintahan desa, peran BUMDes dalam pembangunan desa dan tata kelola website desa dalam mewujudkan transparansi dan akunta…
Buku ini ditulis oleh beberapa peneliti di Pusat Penelitian, Badan Keahlian Setjen DPR RI ini, "Tantangan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dalam Era Pandemi Covid-19" adalah penting untuk dibaca dan menjadi masukan bagi setiap pihak pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini menjadi kuat alasannya, karena pemilu dan pilkada sebenarnya sudah menjadi agenda yang bisa menyatu satu sama la…
Pandemi Covid-19 telah mengharuskan pemerintah Indonesia untuk bersikap dan merespons dengan keputusan yang cepat dan tepat. Salah satu hasil dari respons pemerintah pada masa awal terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia dilaksanakan melalui penerbitan produk hukum peraturan perundang-undangan, yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 pada masa periode awal penanganan pand…
Pada tataran implementatif,UU Desa masih menemui beragam kendala yang tidak mudah dipecahkan. Diantara kendala yang kerap ditemuinya adalah masalah kualitas sumber daya manusia, kesulitan desa dalam pengoperasiannya sistem aplikasi, masalah pendapmpingan,kurang optimalnya peran pemerintah supradesa, dalam hal ini kabupaten, dalam mendorong desa mengembangkan potensi wilayahnya. Untuk meningkatk…
Tatanan demokrasi desa yang berjalan secara alamiah atau yang bisa disebut sebagai kearifan lokal berkembang secara beragam di setiap wilayah di tanah air,yang pada gilirannya mendukung tesis tentang aspek “genuine” dari demokrasi yang dianggap sebagai kekhasan di Indonesia. Beberapa unsur dari substansi denokrasi desa yang dihidupkan dapat dilihat dari lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (…
Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang layak, berkualitas, dan prima kepada masyarakat, dalam implementasinya tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan hingga lebih dari 7 (tujuh) tahun perlakuannya. Menurut buku ini, keberhasilan implementasi UU Pelayanan P…
Buku ini mengulas secara empiris mengenai kebijakan pemekaran daerah di Indonesia. Penelitian ini mengajukan pertanyaan pokok mengenai bagaimana evaluasi atas pemekaran daerah serta melihat potensi penggabungan daerah. Studi kasus daerah otonom baru yakni Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang dimekarkan pada tahun 2008 dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi yang dimekark…
Jurnal Politica memuat kajian dari para peneliti DPR RI; antara lain Reformasi partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia (Lili Romli); Ancaman keamanan non-konvensional di pulau terluar di Indonesia: Kasus Kepulauan Morotai (Poltak Partogi Nainggolan); Posisi wakil menteri dan implikasinya terhadap birokrasi di Indonesia (Riris Katharina); Konflik Ambon: Kajian terhadap beberapa akar pe…