Penguatan Manajemen Fraksi: Meningkatkan Kinerja Fraksi dan Penyusunan Indika…

Sejak tahun 2000, Sekretariat Jenderal DPR RI bekerjasama dengan United Nation Development Programme (UNDP) telah melakukan fasilitasi terhadap DPR RI di dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, melalui bantuan teknis terhadap anggota, alat kelengkapan dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Melalui bantuan teknis tersebut beberapa buku panduan dan buku kompilasi telah diterbitkan. Salah satunya adalah bu…

Reformasi Birokrasi Indonesia dan revolusi industri 4.0

Revolusi industri 4.0 turut melanda berbagai dimensi birokraso Indonesia. Reformasi birokrasi yang selama ini didorong tampaknya belum memperhitungkan dengan sungguh-sungguh dampak dari revolusi industri 4.0 itu sendiri. Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkesan sejalan dengan revolusi industri 4.0,tapi sesungguhnya ketentuan tersebut hanya mengakomod…

Reformasi birokrasi era pemerintahan Joko Widodo

Reformasi birokrasi merupakan sebuah pilar bagi terwujudnya demokrasi sebuah bangsa. Reformasi birokrasi yang digagas pada tahun 2014 melalui UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengadopsi pendekatan manajemen pengembangan sumber daya manusia strategis (strategic human resource management) menggantikan perspektif manajemen kepegawaian. Perubahan pendekatan ini diharapkan dapat men…

Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia

Tulisan dalam buku ini hadir dalam semangat mendorong perubahan menyeluruh. Selain bertujuan memajukan efisiensi layanan, pemerintahan digital juga diyakini mampu meningkatkan akuntabilitas birokrasi. Tulisan ini mampu meningkatkan tantangan di depan. Arena internal (ekosistem digital) masih membutuhkan hadirnya SDM Aparatur model baru: e-literasi dan manusia pembelajar; kultur terbuka dan mau …

Kajian Akademik: Kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi…

Buku ini berisi hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Buku Kajian Akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang layak, berkualitas, dan prima kepada masyarakat, dalam implementasinya tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan hingga lebih dari 7 (tujuh) tahun perlakuannya. Menurut buku ini, keberhasilan implementasi UU Pelayanan P…

Evaluasi terhadap pemekaran daerah dan potensi penggabungan daerah: kasus Kab…

Buku ini mengulas secara empiris mengenai kebijakan pemekaran daerah di Indonesia. Penelitian ini mengajukan pertanyaan pokok mengenai bagaimana evaluasi atas pemekaran daerah serta melihat potensi penggabungan daerah. Studi kasus daerah otonom baru yakni Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang dimekarkan pada tahun 2008 dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi yang dimekark…

Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua

Tulisan dalam buku ini memberikan rangsangan ide kepada para pengambil keputusan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam menyusun kebijakan baru terhadap Papua. Menjelang berakhirnya pengucuran dana Otsus pada tahun 2021, dapat dijadikan momentum untuk memberikan Papua sebuah kebijakan baru yang berasal dari kehendak dan partisipasi masyarakat Papua dengan melihat capaian Otsus selama i…

Pantauan Proses Pembahasan UU Pemilu Legislatif

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-19565-1-2

Deskripsi Fisik

Vi, 591 hal. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

324 KHA p

Kajian Terhadap Peraturan Tata Tertib DPR RI

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-9052-49-0

Deskripsi Fisik

v, 157 hlm. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Menciptakan relasi seimbang antara Dewan Perwkilan Rakyat Daerah dan pemerint…

Dalam tulisan ini diungkapkan bahwa relasi antara DPRD dan Pemda khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dan sulawesi Utara diwarnai dengan rivalitas antara keduanya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rivalitas terjadi disebabkan karena kurangnya dukungan anggaran dan fasilitas pendukung dari Pemda terhadap DPRD.

Pegawai Negeri Sipil sebagai wakil kepala daerah

Gagasan pemerintah untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai wakil kepala daerah yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menarik untuk dikaji. Kajian dilakukan dengan cara melihat alasan yang dikemukakan dan selanjutnya dianalis menurut teori administrasi. Tulisan ini menyimpulkan bahwa beberapa alasan yang dikemukakan penggagas tidak tepat diatasi dengan p…

Posisi wakil menteri dan implikasinya terhadap birokrasi di Indonesia

Kehadiran wakil menteri berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ternyata menimbulkan masalah baru. Fenomena bertambahnya jumlah wakil menteri dan posisi wakil menteri sebagai pegawai karir dan bukan anggota kabinet namun diangkat oleh Presiden telah menimbulkan tafsir bahwa wakil menteri diintervensi oleh pejabat politik. Wakil menteri telah menimbulkan implikasi baru dalam …

Analisis terhadap Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara La…

Tulisan ini menyoroti salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, yaitu mengenai pendaftaran pemilih. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap proses pendaftaran pemilih pada pemilihan Walikota Payakumbuh memperlihatkan bahwa aktor yang berperan penting dalam proses pendaftaran pemilih adalah Kantor Catatan Sipil dan KPUD, dibantu PPK dan PPS. Organis…

Pemisahan Birokrasi : Gagasan Mewujudkan Birokrasi yang Bertanggung Jawab

Penciptaan good governance di Indonesia harus diikuti dengan reformasi birokrasi. Masalah utama dalam birokrasi negara yang dihadapi saat ini adalah kurangnya akuntabilitas pejabatnya. Untuk alasan ini, reformasi harus mampu membuat birokrasi melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan pada akuntabilitas publik. Penulis mengatakan dalam esai ini bahwa reformasi birokrasi harus dilaksanakan dal…

Komisi Ombudsman Nasional : Evaluasi terhadap Formasi dan Implementasi Kebija…

Salah satu persoalan yang saat ini sedang berkembang di kalangan rakyat Indonesia adalah bagaimana mereka memperoleh pelayanan yang baik dari aparatur pemerintah. Sebuah usaha yang telah dilakukan oleh Presiden adalah menyediakan pelayanan terbaik dengan menerbitkan Keputusan Presiden No 44 Tahun 2000 mengenai Komisi Ombudsman Nasional. Pembentukan komisi ini bertujuan untuk menciptakan situasi…

Reformasi Birokrasi di DPR: Upaya menciptakan Anggaran yang Berpihak Pada Rak…

Reformasi birokrasi di lingkungan DPR dalam rangka mendukung anggaran yang berpihak pada rakyat miskin. Selama ini DPR dinilai belum dapat memperjuangkan anggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin. Ketidakberpihakan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek penyusunan anggaran, aspek peneriamaan dan aspek pembelanjaan.

Jurnal Politica Vol. 2 No. 2, November 2011

Jurnal Politica memuat kajian dari para peneliti DPR RI; antara lain Reformasi partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia (Lili Romli); Ancaman keamanan non-konvensional di pulau terluar di Indonesia: Kasus Kepulauan Morotai (Poltak Partogi Nainggolan); Posisi wakil menteri dan implikasinya terhadap birokrasi di Indonesia (Riris Katharina); Konflik Ambon: Kajian terhadap beberapa akar pe…

Kajian terhadap peraturan tata tertib DPR RI

Tatib DPR merupakan peraturan yang ditetapkan oleh DPR yang berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota dan lembaga DPR. Semakin detil isi dari Tatib DPR akan semakin lebih baik. Namun, dalam kenyataannya masih ada beberapa ketentuan di dalam Tatib DPR yang justru menimbulkan ketidakjelasan dan perbedaan interpretasi, maka perlu dikaji materi muatan yang …

Kamus Batak Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 942 p. : il. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-