Transformasi digital telah menghadirkan peluang besar bagi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan aksesbilitas pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan public menjadi suatu keniscayaan. Namun demikian, untuk mewujudkan digitalisasi pelayanan public tersebut harus melewati berbagai tantangan terutama dalam hal regulasi kebijakan yang belum mengikuti perkembangan zaman. Buku ini berusaha men…
Buku ini berupaya untuk menyingkap akar masalah dari isu tenaga honorer yang berkepanjangan di Indonesia. Secara garis besar, setidaknya ada empat factor yang paling berkontribusi melahirkan masalah tenaga honorer di Indonesia. Pertama, ketentuan manajemen ASN (kekosongan hukum, tumpang tindih aturan, hingga aturan yang tidak ramah terhadap prinsip desentralisasi). Kedua, kemampuan keuangan pem…
Buku ini berisi tentang kepulangan TKI yang ada di Indonesia, terutama yang fokus pada fasilitas, pelayanan, perlindungan, dan keadilan bagi para TKI yang pulang, terutama para TKW yang sering mendapatkan diskriminasi dan penipuan dalam proses pemulangannya. Sangat ironis, bahwa TKW sering dianggap sebagai "sumber" pemasukan devisa terbesar atau bahkan pahlawan devisa di Indonesia, tapi pelayan…
Perkembangan politik Indonesia di era reformasi ini memasuki babak baru. Bukan karena dampak dari tingginya suhu politik setelah Pemilu 2019 saja, tetapi Pandemi Covid-19 yang berdampak global turut merubah nuansa politik tanah air. Bahkan, berpotensi menjadi ancaman terhadap kualitas penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 du 270 daerah seluruh Indonesia. Buku ini menyajikan analisis yan…
dalam kajian ini dijelaskan bahwa daerah istimewa jogjakarta adalah sebuah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. hal tersebut sesuai dengan undang undang negara republik indonesia tahun 1945 pasal 18b ayat 1 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus…
kajian ini berbasis pada hasil pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial PKH serta hasil diskusi dengan berbagai narasumber yang memiliki kompetensi di bidang kesejahteraan sosial khususnya terkait bantuan sosial PKH. dalam kajian ini diungkap berbagai permasalahan pelaksanaan PKH, antara lain 1 pada tahun 2017 dan 2018, tidak seluruh penerima bantuan komponen kesejahteraan s…
Kajian ini berbasais pada hasil pemerisakaan BPK RI atas pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran ang dilakukan melalui penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 rahun pada kementerian pendidikan dan kebudayaan dan 48 pemerintah daerah, meliputi: 9 pemerintah provinsi, 31 pemerintah kabupaten dan 8 pemerintah kota. penjaminan mutu pendidik…