Buku ini berisikan rangkaian sejarah panjang dalam perjuangan mewujudkan regulasi untuk kebangkitan dan kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia
Buku ini memotret secara cukup lengkap dinamika pelaksanaan demokrasi dan pemilu pasca-reformasi. Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi langsung seperti Indonesia, pemilu merupakan instrumen yang sangat fundamen. Kualitas demokrasi akan sangat bergantung pada kualitas penyelenggaraan Pemilu. Sehingga menjadi penting untuk mendesain sistem Pemilu yang berkualitas agar mampu meng-upgr…
Dalam kurun waktu lebih kurang limabelas tahun selepas reformasi politik 1998-1999, dinamika ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut untuk menemukan desain kelembagaan negara dengan sistem hubungan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Banyak permasalahan ketatanegaraan yang mencuat ke permukaan yang menarik untuk dikritisi. Buku ini mengkritisi 12 (duabela…
Buku ini membahas beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang dan sengketa Pemilukada. Dari sekian banyak putusan MK tentang pengujian UU maupun sengketa Pemilukada, penulis ingin mengkaji beberapa diantaranya karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Buku ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dari sejumlah literatur yang membahas tentang ketatanegaraan Indo…
Buku ini merupakan hasil penelitian yang pernah penulis lakukan sejak tahun 1997 sampai hari ini tentang permasalahan keistimewaan DIY. Secara sistematis, buku ini diawali dengan kajian tentang Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus dalam Konstitusi Indonesia. Ini dimaksudkan untuk memberikan landasan konstitusional keberadaan daerah istimewa dalam NKRI sejak berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS, UU…
Menurut penulis buku ini Islam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Buku ini juga menganalisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang menurut penulis memberikan dukungan kepada penerapan hukum kekayaan intelektual yang dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam.
membahas tentang serangkaian penelitian terhadap lembaga keuangan syariah yang disusun berkaitan dengan perbankan Islam, pasar modal Islam, dan evaluasi terhadap permasalahan dalam asuransi Islam
Buku ini mengenalkan berbagai lembaga keuangan syariah, khususnya yang terdapat di Indonesia berikut sejarah, landasan hukum, dan perbedaannya dengan lembaga sejenis dalam sistem keuangan konvensional. Di antara lembaga yang menjadi pusat pembahasan dalam buku ini adalah: Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Lembaga Zakat dan Wakaf, Dana Pensiun, BMT, Leasing, dan Modal Ventura Islam.
Buku ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah konstitusi dan gagasan amandemen ulang, di antaranya teori konstitusi dan konstitusionalisme, cita negara dalam UUD 1945, cita hukum Pancasila, Pembukaan dan Penjelasan UUD 1945, sejarah konstitusi Indonesia, reformasi konstitusi, gagasan amandemen ulang kelembagaan MPR, dan relasi kekuasaan Presiden dan DPR serta calon perseorangan pres…
Buku ini adalah sebuah usaha konstruktif merespon perkembangan kontribusi terhadap pengembangan konsep dan teori ekonomi bernuansa Islam, khususnya dalam bidang makroekonomi. Karenanya tiga unsur utama ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran) akan menjadi fokus utama buku ini.
Maraknya lembaga-lembaga independent ataupun komisi negara dalam ketatanegara Indonesia patut mendapat perhatian dan kajian yang serius, karena tumapang tindih kewenangan bisa saja tejadi dan akhirnya sengketa antar lembaga/komisi pun tidak terhindarkan. Untuk itu agar ke depanya tidak menambah persoalan baru bagi bangsa ndonesia dan transisi menuju demokrasi dapat berjalan baik, maka perlu ad…
Buku ini terdiri dari 8 bab diantaranya membahas lingkup kajian HTN;sumber-sumber hukum tata negara;asas-asas hukum tata negara; sejarah ketatanegaraan Indonesia; lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945; lembaga-lembaga independen;demokrasi di Indonesia; sistem pemerintahan daerah di Indonesia.
Kajian ini berbasais pada hasil pemerisakaan BPK RI atas pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran ang dilakukan melalui penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 rahun pada kementerian pendidikan dan kebudayaan dan 48 pemerintah daerah, meliputi: 9 pemerintah provinsi, 31 pemerintah kabupaten dan 8 pemerintah kota. penjaminan mutu pendidik…
Pemasar atau marketer di ranah pemasaran syariah perlu meramu berbagai strategi dan taktik pemasaran yang berdaya guna secara rasional dan syar’i. Pemahaman tentang dinamika pemasaran yang selalu berubah dan marketer andal yang memahami baik pelanggan maupun pesaingnya adalah kunci kesuksesan dalam berbisnis pada umumnya, dan bisnis syariah pada khususnya. Buku ini memberikan pedoman teoretis…
Berbicara tentang hukum parpol dan pemilu tentu berbeda dengan berbicara tentang pemilu. Bicara pemilu itu berbicara berbagai dimensi keilmuan, namun hukum parpol dan pemilu berbicara tentang pemilu dari perspektif hukum. Substansi Hukum Parpol dan Pemilu merupakan substansi hukum yang bersifat ekstra yuridis, karena di dalamnya bukan hanya membahas apa itu pemilu, sejarah pemilu saja, tetapi h…