Untuk mencapai kesajahteraan yang diamanahkan oleh konstitusi kita tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen fiskal yang dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia.Pada hakikatnya, APBN merupakan rencana kerja negara untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan yang dituangkan dalam bentuk angka nominalterperi…
Buku ini mendeskripsikan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh TKI. Penanganan atas permasalahan kompleks itu perlu dilakukan secara terintegrasi, terpadu, dan multisektoral di antara semua stake holders yang terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI.
Buku dengan judul “Ke-bijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Masa ke Masa”, merupakan kajian lebih lanjut dari penulis, yang berangkat dari perso-alan-persoalan yang muncul selama mendalami masalah APBN. Dengan diter-bitkannya buku ini semoga akan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan bahwa begitu besar persoalan yang dihadapi APBN yang belum terpecahkan…
Kajian ini bertolak dari persoalan-persoalan yang dihadapi di Biro Keanggotaan dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR RI. Secara keorganisasian, sedang terjadi perubahan paradigma peran Setjen DPR RI. Pada awalmya Setjen DPR RI mengembangkan paradigma pelayanan kemudian berubah menjadi paradigma pendukung. Dalam perjalanannya, apradigma pendukung tersebut dipandang masih kurang optimal. Kondi…
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias masih berjalan dan telah banyak kemajuan berarti yang dirasakan masyarakat, khususnya bagi korban dan keluarganya. BRR memang telah melakukan peningkatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam berbagai sektor. Namun secara umum pembangunan yang dilakukan oleh BRR belum optimal dan jika dilihat dari konsep pembangunan yang direncanakan sem…
Buku ini menganalisis undang-undang yang terkait dengan pembangunan ekonomi agar tercapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun demikian diperlukan beberapa kondisi dasar yaitu: pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan sektor ekonomi yang kokoh, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Dalam buku ini dibahas tujuh topik yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan desentralisasi fiskal. Bagian pertama menjelaskan implementasi konsep desentralisasi fiskal dalm rangka hubungan keuangan pusat dan daerah. Bagian kefua mengetengahkan mengenai kegiatan ekonomi daerah,bagian ketiga menjelaskan bagaimana kesiapan daerah menghadapi desentralisasi fiskal. Bagian keempat membahas mengen…
Buku ini mendeskripsikan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh TKI. Penanganan atas permasalahan kompleks itu perlu dilakukan secara terintegrasi, terpadu, dan multisektoral di antara semua stake holders yang terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI.
Buku ini memberikan penjelasan bahwa proses pernecanaan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.Adapun permasalahan yang muncul adalah tidak sinkronnya proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Begitu juga terjadi politisasi birokrasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan dokumen se…
Buku ini mengusung tiga sub-tema, yaitu: (a) sektor pendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan; (b) pemerataan pembangunan: pengembangan sektor informal dan revitalisasi pasar tradisional; dan (c) pembangunan daerah tertinggal dan pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, membutuhkan dukungan infrastruktur, hilirisasi industri mineral, serta ketersediaan dan akses te…
Dalam era desentralisasi fiskal, dengan keterbatasan keuangan daerah, maka peranan investasi, baik asing maupun dalam negeri memegang peranan penting, disamping perbankan di daerah amat penting. Tetapi kenyataan jumlah bank belum mendukung bagi akselerasi pembangunan. Bank-bank di daerah harus diarahkan untuk pengembangan proyek maupun perusahaan nasabahnya, bukan hanya berfungsi sebagai pember…
Perkembangan usaha kecil memunjukkan peningkatan. Dari penelitian di dua daerah yaitu Provinsi Bali dan Sulawesi Utara memperlihatkan bahwa kedua daerah menghadapi masalah yang sama yaitu dukungan pemerintah tidak diikuti dengan peraturan, serta senantiasa menghadapi kesenjangan dalam sumberdaya dan modal. Selain itu, pengembangan koperasi hanya bersifat kuantitatif, tidak diikuti dengan kualitas.
Tesis ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa terdapat perbedaan karakteristik masyarakat dan individu dalam menentukan banyaknya anak yang dilahirkan atau juga memperlihatkan preferensi fertilitas wanita yang menikah sekali dan tidak disterilisasi. Preferensi fertilitas ditinjau dari perbandingan antara jumlah anak aktual dengan jumlah anak yang diinginkan, hasrat menambah anak dan jumlah anak…
Selama dua dekade terakhir, fenomena tenaga outsourcing dan kegiatannya telah muncul sebagai tren penting dalam berbagai organisasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kerangka hukum yang menjadi dasar outsourcing adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meskipun di dalamnya tidak ada definisi tentang outsorcing. Peraturan pelaksanaan outsourcing adalah Keputusan Menteri Tenaga Ke…
Penelitian yang berfokus pada permasalahan kebijakan sektor pertanian dan secara khusus kebijakan yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan pertani yang dilihat dari perspektif ekonomi pembangunan.