The Future of Higher Education: Dilemmas and Opportunities in Global Setting

Tulisan ini mencoba melihat beragam kompleksitas pendidikan tinggi dengan melihat bahwa perubahan kuantitas dan kualitas pendidikan tinggi sudah merupakan suatu keharusan. Sejalan dengan pertumbuhan di segala bidang, pengembangan pendidikan tinggi pada akhirnya diarahkan untuk kesejahteraan umat manusia.

Kementerian Negara dalam Sistem Presidensiil di Indonesia

Pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia mempengaruhi pembentukan kabinet atau Menteri Negara. Ini telah lebih jauh berkontribusi ke posisi kuat Presiden dalam pengangkatan, pemakaian, dan mengganti menteri kabinetnya. Setelah amandemen UUD 1945 situasi ini berubah karena peran baru dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pembentukan, perubahan, dan pemberhentian Menteri Negara. Dih…

Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Keparlemenan di Indonesia : Perdebatan P…

Tesis ini membahas tentang perdebatan proses pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI dalam Sidang Tahunan MPR 2001. Sebagai lembaga baru, DPD merupakan penjelmaan dari adanya wakil daerah di tingkat pusat guna menampung aspirasi rakyat sekaligus pluralitas daerah yang ada di Indonesia. Keberadaan DPD dituangkan dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UU…

Politik aliran di Indonesia

Munculnya Aliran Politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan partai politik di negeri ini. Relevansi konsep Politik Aliran, yang terutama didasarkan pada pembagian Geertz tentang masyarakat Jawa, yakni santri, abangan dan priyayi, bisa ternyata dilihat dari awal kemerdekaan hingga era orde lama. Dinamikanya terutama tercermin dalam konstelasi politik Indonesia sebelum dan sesu…

Proses reformasi konstitusi transisi (pengalaman Indonesia dan perbandinganny…

Makalah ini akan menganalisa reformasi konstitusi di Indonesia sejak tahun 1999-2002 setelah masa otoriter Soeharto. Ia berangkat dari asumsi-asumsi di atas bahwa: (a) reformasi konstitusi adalah proses yang sangat rumit; (b) sulit diprediksi hasilnya, terutama apabila dilakukan di masa peralihan dari pemerintah otoriter; serta (c) kesulitan itu telah dilalui oleh banyak negara di dunia. Makala…

Pemberlakuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2009 dan Implikasinya terhad…

Sistem pemilu legislatif menurut Undang-Undang Pemilu Legislatif yang baru. Praktek Demokrasi di Indonesia melalui pelaksanaan pemilihan umum slama ini selalau diikuti oleh banyak partai (multiparty system), sehingga dirasakan tidak efektif.

Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peranan Orang Tua sebagai Bagian dari…

Tiga pihak yang terlibat yang terlibat dalam pendidikan anak usia dini. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan juga penyedia layanan pendidikan anak usia dini sebagai pihak pertama. Kemudian masyarakat sebagai penyedia layanan pendidikan merupakan pihak kedua. Orang tua anak sebsgsi pihsk ketiga harus melakukan pilihan terhadap pelayanan yang diatur oleh pemerintah dan disediakan oleh pemerin…

On the take : criminalizing illicit enrichment to fight corruption

Developing countries lose an estimated US$20-40 billion each year through bribery, misappropriation of funds, and other corrupt practices. Often, the most visible manifestation of corruption is the enrichment of a corrupt public official. Despite such visibility, prosecuting corruption can be very problematic, particularly when it requires proving the offer or acceptance of bribe. Even when th…

Free Sex No! Nikah Yes!

Melalui buku ini, penulis menguraikan akibat seks bebas (free sex), tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, bagaimana melangsungkan pernikahan dan apa yang harus dilakukan ketika kehidupan pernikahan tidak bisa lagi dipertahankan. Buku ini tidak saja layak dibaca remaja, orangtua, pendidik, pemerhati pendidikan remaja, tetapi siapa saja yang ingin mengetahui seputar seks bebas dan seks bertanggun…

Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

9795181106

Deskripsi Fisik

viii, 255

Judul Seri

-

No. Panggil

352 SUN p

Tinjauan yuridis pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan bagian wilayah NKRI yang sejak awal sudah didiami secara turun temurun oleh suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, suku Aneuk Jamele, suku Kluet, suku Tamiang dan suku-suku di berbagai kepulauan serta suku lain yang dalam perkembangan selanjutnya dihuni juga oleh para pendatang. Kukhususan yang diberikan kepada Provinsi NAD tampak dari adanya pemberian kesempat…

Pembangunan sosial teori dan implikasi kebijakan

Buku ini disusun dengan mengambil perspektif pembangunan social sebagai titik tolak pembahasannnya. Terdiri dari tiga bagian, yaitu pertama membahas pengertian atau terminology pembangunan. Bagian kedua berisi implikasi dan realitas pembangunan social yang dilaksanakan di Indonesia pada kurun waktu orde baru. Bagian ketiga memaparkan strategi pembangunan apa dan bagaimana yang diperlukan Indone…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Persidangan IV Rapat Paripurna Te…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

58 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

216 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Jurnal legislasi Indonesia = Indonesian Journal of legislation: Otoritas jasa…

Jurnal legislasi Indonesia vol. 9 No. 3 - Oktober 2012 berisi artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang otoritas jasa keuangan; Antara lain: Pembentukan dan kewenangan otoritas jasa keuangan oleh Wisnu Indaryanto; Konsepsi dan transformasi otritas jasa keuangan oleh Zulkarnain Sitompul; Independensi otoritas jasa keuangan dalam perspeksif Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa…

Prosedur tetap (Protab) pengamanan kompleks perkantoran DPR/MPR RI

Buku ini berisi Keputusan Pimpinan DPR RI No. 78A/Pimp/IV/2002-2003 tentang prosedur tetap pengamananan kompleks perkantoran MPR/DPR RI dan prosedur tetap pengamanan kompleks rumah jabatan Anggota DPR RI. Berisi informasi tentang konsep umum pengamanan (membahas tentang wilayah tanggung jawab dan pengengalian, kekuatan ideal, kekuatan nyata, perlengkapan), tugas dan tanggung jawab petugas piket…

Jurnal Politica Vol. 2 No. 2, November 2011

Jurnal Politica memuat kajian dari para peneliti DPR RI; antara lain Reformasi partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia (Lili Romli); Ancaman keamanan non-konvensional di pulau terluar di Indonesia: Kasus Kepulauan Morotai (Poltak Partogi Nainggolan); Posisi wakil menteri dan implikasinya terhadap birokrasi di Indonesia (Riris Katharina); Konflik Ambon: Kajian terhadap beberapa akar pe…

Pedoman penyusunan naskah dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat …

Buku ini berisi tentang penetapan pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas DPR-RI, perlu disusun pedoman penyusunan naskah dinas Sekjen DPR-RI yang ditetapkan dengan keputusan Setjen DPR-RI

On the take criminalizing illicit enrichment to fight corruption

The illicit enrichment offense has spurred significant debates involving due processes of law. This study aims to analyze how the criminalization of illicit enrichment works and to shed light on its contributions to the fight againts corruption and the recovery od stolen assets. This study does delve deeply into the theoretical debates arround illicit enrichment, but instead analyzes practice,c…

Aspirasi Rakyat dan Respon DPR

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

139 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-