Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan bagian wilayah NKRI yang sejak awal sudah didiami secara turun temurun oleh suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, suku Aneuk Jamele, suku Kluet, suku Tamiang dan suku-suku di berbagai kepulauan serta suku lain yang dalam perkembangan selanjutnya dihuni juga oleh para pendatang. Kukhususan yang diberikan kepada Provinsi NAD tampak dari adanya pemberian kesempat…
Buku ini disusun dengan mengambil perspektif pembangunan social sebagai titik tolak pembahasannnya. Terdiri dari tiga bagian, yaitu pertama membahas pengertian atau terminology pembangunan. Bagian kedua berisi implikasi dan realitas pembangunan social yang dilaksanakan di Indonesia pada kurun waktu orde baru. Bagian ketiga memaparkan strategi pembangunan apa dan bagaimana yang diperlukan Indone…
Jurnal legislasi Indonesia vol. 9 No. 3 - Oktober 2012 berisi artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang otoritas jasa keuangan; Antara lain: Pembentukan dan kewenangan otoritas jasa keuangan oleh Wisnu Indaryanto; Konsepsi dan transformasi otritas jasa keuangan oleh Zulkarnain Sitompul; Independensi otoritas jasa keuangan dalam perspeksif Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa…
Buku ini berisi Keputusan Pimpinan DPR RI No. 78A/Pimp/IV/2002-2003 tentang prosedur tetap pengamananan kompleks perkantoran MPR/DPR RI dan prosedur tetap pengamanan kompleks rumah jabatan Anggota DPR RI. Berisi informasi tentang konsep umum pengamanan (membahas tentang wilayah tanggung jawab dan pengengalian, kekuatan ideal, kekuatan nyata, perlengkapan), tugas dan tanggung jawab petugas piket…
Jurnal Politica memuat kajian dari para peneliti DPR RI; antara lain Reformasi partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia (Lili Romli); Ancaman keamanan non-konvensional di pulau terluar di Indonesia: Kasus Kepulauan Morotai (Poltak Partogi Nainggolan); Posisi wakil menteri dan implikasinya terhadap birokrasi di Indonesia (Riris Katharina); Konflik Ambon: Kajian terhadap beberapa akar pe…
Buku ini berisi tentang penetapan pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas DPR-RI, perlu disusun pedoman penyusunan naskah dinas Sekjen DPR-RI yang ditetapkan dengan keputusan Setjen DPR-RI
The illicit enrichment offense has spurred significant debates involving due processes of law. This study aims to analyze how the criminalization of illicit enrichment works and to shed light on its contributions to the fight againts corruption and the recovery od stolen assets. This study does delve deeply into the theoretical debates arround illicit enrichment, but instead analyzes practice,c…