Bisnis dan Perdagangan Internasional

Buku ini membahas pengantar perdagangan internasional, keuntungan perdagangan, kebijakan perdagangan negara pengimpor, kebijakan negara pengekspor, hambatan teknis dalam perdagangan, negosiasi perdagangan multilateral GATT dan WTO, persetujuan perdagangan khusus, makroekonomi dan pengaruhnya pada perdagangan internasional, perdagangan dan lingkungan, pertanian Eropa, investasi langsung dari lua…

Bisnis Dan Perdagangan Internasional

Buku ini membahas pengantar perdagangan internasional, keuntungan perdagangan, kebijakan perdagangan negara pengimpor, kebijakan negara pengekspor, hambatan teknis dalam perdagangan, negosiasi perdagangan multilateral GATT dan WTO, persetujuan perdagangan khusus, makroekonomi dan pengaruhnya pada perdagangan internasional, perdagangan dan lingkungan, pertanian Eropa, investasi langsung dari lua…

Membangun Insan Pelindo: Strategi Manajemen SDM Pascamerger PT Pelabuhan Indo…

Buku ini menggambarkan langkah-langkah Pelindo dalam menghadapi proses merger, dengan menempatkan sumber daya manusia sebagai fokus utama dalam perubahan. Seperti halnya merger di berbagai belahan dunia, Pelindo menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perbedaan budaya hingga kendala operasional. Selama tiga tahun pascamerger, Pelindo telah mencatat sejumlah capaian dalam pengelolaan SDM, sepe…

Kajian Akademik Hubungan Antarlembaga Negara: Perkembangan Penyelesaian Sengk…

Buku ini merupakan penelitian yang berupaya menjawab permasalahan: apa saja kriteria subjek lembaga negara, dan objek kewenangan yang disengketakan, yang dapat menjadi kewenangan penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) oleh Mahkamah Konstitusi; bagaimana implementasi kewenangan penyelesaian SKLN oleh Mahkamah Konstitusi sebagai medium penyelesaian konstitusional untuk perkara yan…

Kompilasi Konstitusi Sedunia Buku 1

Melakukan kompilasi konstitusi sedunia terkesan sederhana dan mudah. Padahal faktanya, kompilasi konstitusi berbagai negara jelas bukan hal gampang dan sederhana. Terpenting, aspek tanggungjawab moral atas substansi yang ditampilkan. Sebab, jangan sampai konstitusi yang dimuat dalam buku kompilasi konstitusi merupakan materi muatan yang sudah kadaluarsa karena telah dilakukan amandemen. Jangan …

Undang-Undang MPR DPR dan DPRD 2009: UU RI No. 27 Th. 2009

Buku Perundang-undangan terbitan Sinar Grafika ini berisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 (UU RI No. 27 Tahun 2009) dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 April 2007 dalam lembaran Negara nomor 67, tambahan lembaran Negara nomor 4724 merupakan undang-undang yang mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sector. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan dasar penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 10 Nopember 1995 dalam Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk memberi landasan hukum yang kuat untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Ketentuan di bid…

Peningkatan Upah Minimum Pada Sektor - Sub Sektor dan Regional di 27 Propinsi…

Peningkatan Upah Minimum Pada Sektor–Sub Sektor dan Regional di 27 Provinsi di Indonesia 1994 yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia merupakan laporan resmi yang memuat data dan analisis mengenai perkembangan serta penyesuaian upah minimum di berbagai sektor, subsektor, dan wilayah pada tahun 1994.

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas Kasus PT Bank Century Tbk pada Ban…

BPK mengelompokkan temuan pemeriksaan menjadi lima kelompok yaitu: proses merger dan pengawasan BC oleh BI; pemberian FPJP; penatapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh LPS;penggunaan dana FPJP dan PMS; praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan BC yang merugikan BC.

Himpunan Pidato Pembukaan Dan Penutupan Masa Persidangan DPR RI = 1971-1972-1973

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

32 cm, 106 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 328.35 IND

Multiparty Negotiation : An Introduction to Theory and Practice (Volume 1)

Edisi

Volume 1

ISBN/ISSN

978-1-4129-4812-8

Deskripsi Fisik

xxxix, 326 p. : ill. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 324.2 MUL

Multiparty Negotiation : Theory and Practice of Public Dispute Resolution (Vo…

Edisi

Volume 2

ISBN/ISSN

978-1-4129-4812-8

Deskripsi Fisik

xii, 514 p. : ill. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 324.2 MUL

Multiparty Negotiation : Complex Litigation and Legal Transactions (Volume 3)

Edisi

Volume 3

ISBN/ISSN

978-1-4129-4812-8

Deskripsi Fisik

x, 362 p. : ill. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 324.2 MUL

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

324.2 UND

Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

78 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R. 324 UND

Multiparty Negotiation : Organizational and International Negotiation (Volume 4)

Edisi

Volume 4

ISBN/ISSN

978-1-4129-4812-8

Deskripsi Fisik

xviii,

Judul Seri

-

No. Panggil

R 324.2 MUL

Pedoman Peraturan Pemilukada tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 490 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 324 PED

Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Buku ini menyajikan empat tulisan tentang pemilu serentak, pertama, mengkaji pengaruh pemilu serentak terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial; kedua, kesiapan kelembagaan pengawas pemilu, ketiga, relasi kerja KPU daerah dengan pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan pemilu serentak; dan keempat mengkaji kesiapan masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak.

Isu dan kebijakan strategis APBN : Badan Anggaran DPR RI periode keanggotaan …

Buku Isi dan Kebijakan Strategis APBN menyajikan rangkaian pemikiran, analisis, dan kebijakan strategis Badan Anggaran DPR RI dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama periode 2019–2024. Buku ini merekam dinamika perekonomian nasional yang menghadapi berbagai tantangan luar biasa, mulai dari pandemi Covid-19, kebijakan fiskal darurat, hingga pemulihan ekonomi pasc…