Buku Perundang-undangan terbitan Sinar Grafika ini berisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 (UU RI No. 27 Tahun 2009) dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
Pendaftaran Tanah di Indonesia (1998) merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Koperasi Pegawai Badan Pertanahan Nasional "Bumi Bhakti" yang membahas sistem dan prosedur pendaftaran tanah di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum agraria yang berlaku. Buku ini menguraikan dasar hukum, asas, tujuan, serta tahapan pendaftaran tanah, termasuk pengukuran, pemetaan, pembukuan hak, dan penerbitan s…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 April 2007 dalam lembaran Negara nomor 67, tambahan lembaran Negara nomor 4724 merupakan undang-undang yang mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sector. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan dasar penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 10 Nopember 1995 dalam Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk memberi landasan hukum yang kuat untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Ketentuan di bid…
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing merupakan regulasi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai pembaruan te…
Peningkatan Upah Minimum Pada Sektor–Sub Sektor dan Regional di 27 Provinsi di Indonesia 1994 yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia merupakan laporan resmi yang memuat data dan analisis mengenai perkembangan serta penyesuaian upah minimum di berbagai sektor, subsektor, dan wilayah pada tahun 1994.
BPK mengelompokkan temuan pemeriksaan menjadi lima kelompok yaitu: proses merger dan pengawasan BC oleh BI; pemberian FPJP; penatapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh LPS;penggunaan dana FPJP dan PMS; praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan BC yang merugikan BC.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 34, tambahan lembaran Negara nomor 4379 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan umum. Perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 53, tambahan lembaran Negara nomor 4389 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini dibentuk sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengk…