Situasi perekonomian global saat ini tengah menghadapi masalah akibat krisis di Eropa. Namun kondisi tersebut belum separah kondisi akhir tahun 1990-an akibat krisis Asia terutama Indonesia. Situasi tersebut merupakan dampak dari proses globalisasi dan liberalisme yang melanda dunia dalam kurun waktu satu abad ini. Pertanyaannya, bagaimana posisi negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan me…
• Pengelolaan pemerintahan di wilayah perbatasan / Indra Pahlevi, S.IP., M.Si. • Potensi pembangunan pelabuhan internasional di wilayah Indonesia bagian timur / Lisbet, SIP., M.Si. • Potensi dan permasalahan sumber daya ikan di daerah perbatansan, studi kasus di Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Pulau Raja Ampat / Lukman Adam, S.Pi., M.Si. • Masalah kesehatan di Kabupaten Moro…
Buku ini mencoba menjabarkan dan mengkaji secara mendalam tentang pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Dimulai dari pengembangan electronic government di daerah, pola pengembangan teknologi informasi di daerah, jaminan kerahasiaan informasi pada pengembangan TIK di daerah, hingga pengembangan TIK dalam kerangka peningkatan keamanan nasional di daerah
Dalam buku ini, terdapat dua usulan penggunaan sistem pemilu. Pertama dengan menilik kondisi sosio-politik Indonesia yang sangat heterogen, maka penggunaan sistem proporsional tetap menjadi pillihan utama yang sudah dimodifikasi menjadi sistem proporsional terbuka berdasarkan urutan suara terbanyak yang seolah mirip dengan sistem plurality-majority. Kedua, jika tujuannya untuk meningkatkan der…
Buku ini berisi penelitian yang mengkaji pengaruh pemilu serentak terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial;penelitian kedua dan ketiga menjajaki kesiapan penyelenggara pemilu serentak; dan penelitian keempat mengkaji kesiapan masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak. Hasil penelitian ini penting bagi pembuat undang-undang sebab dalam menyambut penyelenggaraan pemilu 2019, mau tida…
Peran DPR dalam menjalankan kontrol demokratis atas pembaruan sektor keamanan (Poltak Partogi Nainggolan), Lembaga Penyelenggara pemilihan umum di Indonesia: berbagai permasalahannya (Indra Pahlevi), Menimbang calon perseorangan dalam pemilu presiden (Prayudi), Model kaderisasi PDIP dalam menghadapi pemilu legislatif 2009 (Aryojati Ardipandanto), Penguatan paradigma desentralisasi dalam pengatu…
Dalam kaitan dengan kondisi dan kinerja daerah otonomi baru (DOB) hasil pemekaran, para peneliti Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan kajian di dua provinsi baru, yaitu Sulawesi Barat dan Maluku Utara, yang kemudian diterbitkan dalam buku ini. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pengambil kebijakan terkait dengan pemb…
Secara khusus buku ini hendak melihat dan sekaligus memotret bagaimana peran dan kiprah DPR RI sebagai salah satu pilar demokrasi yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat dan memiliki kekuasaan sebagai pembentuk undang-undang dan memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Para penulis yang ikut berkontribusi dalam buku ini melihat bagaimana …
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia saat ini, posisi wakil kepala daerah seolah terlihat "sejajar" dengan posisi kepala daerah karena keduanya dipilih secara langsung dalam pemilukada. Namun demikian dalam prakteknya ketika sudah menduduki jabatan di pemerintahan daerah, keduanya sering "pecah kongsi" dan muncul situasi disharmoni yang berakibat pada efektivitas penyelenggara…
Tulisan ini menguraikan sistem pemilu legislatif menurut Undang-Undang Pemilu Legislatif yang baru. Praktek demokrasi di Indonesia melalui pelaksanaan pemilihan umum selama ini selalu diikuti oleh banyak partai (multiparty system), sehingga dirasakan tidak efektif. Meskipun adanya pembatasan melalui Electorial Threshold 3 % dalam UU No. 12/2003, tetapi implikasinya justru membatasi usia partai …
Pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia mempengaruhi pembentukan kabinet atau Menteri Negara. Ini telah lebih jauh berkontribusi ke posisi kuat Presiden dalam pengangkatan, pemakaian, dan mengganti menteri kabinetnya. Setelah amandemen UUD 1945 situasi ini berubah karena peran baru dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pembentukan, perubahan, dan pemberhentian Menteri Negara. Dih…
Tesis ini membahas tentang perdebatan proses pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI dalam Sidang Tahunan MPR 2001. Sebagai lembaga baru, DPD merupakan penjelmaan dari adanya wakil daerah di tingkat pusat guna menampung aspirasi rakyat sekaligus pluralitas daerah yang ada di Indonesia. Keberadaan DPD dituangkan dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UU…
Munculnya Aliran Politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan partai politik di negeri ini. Relevansi konsep Politik Aliran, yang terutama didasarkan pada pembagian Geertz tentang masyarakat Jawa, yakni santri, abangan dan priyayi, bisa ternyata dilihat dari awal kemerdekaan hingga era orde lama. Dinamikanya terutama tercermin dalam konstelasi politik Indonesia sebelum dan sesu…
Sistem pemilu legislatif menurut Undang-Undang Pemilu Legislatif yang baru. Praktek Demokrasi di Indonesia melalui pelaksanaan pemilihan umum slama ini selalau diikuti oleh banyak partai (multiparty system), sehingga dirasakan tidak efektif.
Proses pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kurun waktu 5(lima) tahun sejak 2005-2010 memberikan gambaran nyata kepada kita bahwa masih terdapat persoalan bagi bangsa ini dalam menerapkan demokrasi langsung ketika hendak memilih calon pemimpinnya di tingkat lokal. Ketika dihadapkan kepada banyaknya persoalan khususnya terkait dengan kestabilan politik lokal dimana sering t…