Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan Indonesia

Defence and security atau pertahanan dan keamanan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Karena kemampuan pertahanan suatu negara berdampak langsung terhadap kemampuannya dalam menciptakan dan memelihara keamanan, serta juga untuk memenangkan peperangan, jika mendapat serangan agresor dari negara lain. Konsep pertahanan juga bukan berarti hanya identik dengan tujuan pasif, jika mendapat seranga…

Sistem pemilu di Indonesia : antara proporsional dan mayoritarian

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021247327

Deskripsi Fisik

x, 156 hlm. : ilus. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

324.659 8 PAH s

Pemilihan Gubernur secara Demokratis = gagasan dipilihnya kembali Gubernur ol…

buku ini merupakan laporan penelitian individu mengenai pemilihan gubernur secara demokratis = gagasan dipilihnya kembali Gubernur oleh DPRD : studi di Provinsi Bengkulu

Pemetaan Korupsi Di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif = Strategi P…

Maraknya kasus korupsi ini tent saja menimbulkan kerugian negara tidak hanya dari sisi keuangan saja, akan tetapi sampai menimbulkan kerugian baik dari sisi kesehatan, kesejahteraan masyarakat, sampai dengan pendidikan. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini dilakukan tidak hanya secara perseorangan, akan tetapi sudah bersifat terstruktur dan masif.

Perdebatan Sistem Pemilu di Indonesia: Studi terhadap Perumusan Sistem Propor…

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan mendasarkan kajiannya kepada pendekatan institusional strukturalis yang menekankan bagaimana proses perdebatan dalam Pansus DPR tentang RUU Pemilu tahun 2008. Perdebatan yang terjadi dalam Pansus tersebut dilakukan oleh para aktor (anggota Pansus) yang merupakan wakil dari partai politik hasil Pemilu 2004 yang merupakan kepanj…

Permasalahan Dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perbatasan

Permasalahan hukum di wilayah perbatasan dari perspektif hukum internasional daam pengelolaannya selama ini belum efetif. Hal ini disebabkan antara lain belum terintegrasinya pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan batas wilayah negara di bawah koordinasi dan supervisi BNPP. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan otoritas pengambilan keputusan terkit penyelesaian masalah batas wilay…

Potensi dan masalah pulau perbatasan: kabupaten pulau morotai dan kabupaten p…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789799052704

Deskripsi Fisik

xi,179 hlm.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.8 POT

Evaluasi terhadap pemekaran daerah dan potensi penggabungan daerah: kasus Kab…

Buku ini mengulas secara empiris mengenai kebijakan pemekaran daerah di Indonesia. Penelitian ini mengajukan pertanyaan pokok mengenai bagaimana evaluasi atas pemekaran daerah serta melihat potensi penggabungan daerah. Studi kasus daerah otonom baru yakni Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang dimekarkan pada tahun 2008 dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi yang dimekark…

Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Buku ini menyajikan empat tulisan tentang pemilu serentak, pertama, mengkaji pengaruh pemilu serentak terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial; kedua, kesiapan kelembagaan pengawas pemilu, ketiga, relasi kerja KPU daerah dengan pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan pemilu serentak; dan keempat mengkaji kesiapan masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak.

DPR RI menuju parlemen modern

Buku ini menceritakan tentang DPR RI menuju parlemen modern secara konseptual , sosok parlemen modern yang transparasi, mudah diakses informasi berkaitan dengan kegiatan semua alat kelengkapan DPR (AKD). Teknologi informasi untuk membuka akses bagi masyarakat memperoleh informasi melalui website dan media social, dan representasi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memperjuangkan aspirasi ra…

Tantangan menghadapi globalisasi: Belajar dari beberapa negara

Situasi perekonomian global saat ini tengah menghadapi masalah akibat krisis di Eropa. Namun kondisi tersebut belum separah kondisi akhir tahun 1990-an akibat krisis Asia terutama Indonesia. Situasi tersebut merupakan dampak dari proses globalisasi dan liberalisme yang melanda dunia dalam kurun waktu satu abad ini. Pertanyaannya, bagaimana posisi negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan me…

Potensi dan masalah pulau perbatasan : Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten …

• Pengelolaan pemerintahan di wilayah perbatasan / Indra Pahlevi, S.IP., M.Si. • Potensi pembangunan pelabuhan internasional di wilayah Indonesia bagian timur / Lisbet, SIP., M.Si. • Potensi dan permasalahan sumber daya ikan di daerah perbatansan, studi kasus di Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Pulau Raja Ampat / Lukman Adam, S.Pi., M.Si. • Masalah kesehatan di Kabupaten Moro…

Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Bagi Pelayanan Publik dan Keamana…

Buku ini mencoba menjabarkan dan mengkaji secara mendalam tentang pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Dimulai dari pengembangan electronic government di daerah, pola pengembangan teknologi informasi di daerah, jaminan kerahasiaan informasi pada pengembangan TIK di daerah, hingga pengembangan TIK dalam kerangka peningkatan keamanan nasional di daerah

Sistem Pemilu di Indonesia antara Proporsional dan Mayoritarian

Dalam buku ini, terdapat dua usulan penggunaan sistem pemilu. Pertama dengan menilik kondisi sosio-politik Indonesia yang sangat heterogen, maka penggunaan sistem proporsional tetap menjadi pillihan utama yang sudah dimodifikasi menjadi sistem proporsional terbuka berdasarkan urutan suara terbanyak yang seolah mirip dengan sistem plurality-majority. Kedua, jika tujuannya untuk meningkatkan der…

Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Buku ini berisi penelitian yang mengkaji pengaruh pemilu serentak terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial;penelitian kedua dan ketiga menjajaki kesiapan penyelenggara pemilu serentak; dan penelitian keempat mengkaji kesiapan masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak. Hasil penelitian ini penting bagi pembuat undang-undang sebab dalam menyambut penyelenggaraan pemilu 2019, mau tida…

Jurnal Politica

Peran DPR dalam menjalankan kontrol demokratis atas pembaruan sektor keamanan (Poltak Partogi Nainggolan), Lembaga Penyelenggara pemilihan umum di Indonesia: berbagai permasalahannya (Indra Pahlevi), Menimbang calon perseorangan dalam pemilu presiden (Prayudi), Model kaderisasi PDIP dalam menghadapi pemilu legislatif 2009 (Aryojati Ardipandanto), Penguatan paradigma desentralisasi dalam pengatu…

Dinamika Politik Pemekaran Daerah

Dalam kaitan dengan kondisi dan kinerja daerah otonomi baru (DOB) hasil pemekaran, para peneliti Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan kajian di dua provinsi baru, yaitu Sulawesi Barat dan Maluku Utara, yang kemudian diterbitkan dalam buku ini. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pengambil kebijakan terkait dengan pemb…

DPR RI Periode 2009-2014: Catatan Akhir Masa Bakti

Secara khusus buku ini hendak melihat dan sekaligus memotret bagaimana peran dan kiprah DPR RI sebagai salah satu pilar demokrasi yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat dan memiliki kekuasaan sebagai pembentuk undang-undang dan memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Para penulis yang ikut berkontribusi dalam buku ini melihat bagaimana …

Posisi Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia saat ini, posisi wakil kepala daerah seolah terlihat "sejajar" dengan posisi kepala daerah karena keduanya dipilih secara langsung dalam pemilukada. Namun demikian dalam prakteknya ketika sudah menduduki jabatan di pemerintahan daerah, keduanya sering "pecah kongsi" dan muncul situasi disharmoni yang berakibat pada efektivitas penyelenggara…

Pemberlakuan Parliamentary Threshold pada Peilu 2009 dan Implikasinya terhada…

Tulisan ini menguraikan sistem pemilu legislatif menurut Undang-Undang Pemilu Legislatif yang baru. Praktek demokrasi di Indonesia melalui pelaksanaan pemilihan umum selama ini selalu diikuti oleh banyak partai (multiparty system), sehingga dirasakan tidak efektif. Meskipun adanya pembatasan melalui Electorial Threshold 3 % dalam UU No. 12/2003, tetapi implikasinya justru membatasi usia partai …