Tatanan demokrasi desa yang berjalan secara alamiah atau yang bisa disebut sebagai kearifan lokal berkembang secara beragam di setiap wilayah di tanah air,yang pada gilirannya mendukung tesis tentang aspek “genuine” dari demokrasi yang dianggap sebagai kekhasan di Indonesia. Beberapa unsur dari substansi denokrasi desa yang dihidupkan dapat dilihat dari lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (…
Buku ini memaparkan persoalan-persoalan yang menghadang pemapanan komisi penyiaran Indonesia sebagai lembaga regulator penyiaran yang seharusnya mengawal proses demokratisasi penyiaran. Dibahas pula persoalan-persoalan yang menghambat pengembangan lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran komunitas, serta kesulitan yang dihadapi media lokal untuk menjalankan fungsi penyedia informasi yang …
Buku ini menceritakan tentang DPR RI menuju parlemen modern secara konseptual , sosok parlemen modern yang transparasi, mudah diakses informasi berkaitan dengan kegiatan semua alat kelengkapan DPR (AKD). Teknologi informasi untuk membuka akses bagi masyarakat memperoleh informasi melalui website dan media social, dan representasi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memperjuangkan aspirasi ra…
Peran DPR dalam menjalankan kontrol demokratis atas pembaruan sektor keamanan (Poltak Partogi Nainggolan), Lembaga Penyelenggara pemilihan umum di Indonesia: berbagai permasalahannya (Indra Pahlevi), Menimbang calon perseorangan dalam pemilu presiden (Prayudi), Model kaderisasi PDIP dalam menghadapi pemilu legislatif 2009 (Aryojati Ardipandanto), Penguatan paradigma desentralisasi dalam pengatu…
Dalam kaitan dengan kondisi dan kinerja daerah otonomi baru (DOB) hasil pemekaran, para peneliti Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan kajian di dua provinsi baru, yaitu Sulawesi Barat dan Maluku Utara, yang kemudian diterbitkan dalam buku ini. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pengambil kebijakan terkait dengan pemb…
Keinginan pemekaran daerah tidak terlepas dari peran konsensus elit yang mendorong gagasan tersebut, hingga menjadi agenda politik di tingkat nasional terkait pengambilan kebijakan secara kelembagaan. Pada konteks transformasi gagasan kepada gerakan politik pemekaran daerah, para elit politik menggunakan jalur partisipasinya. Hal ini melalui lobi dan unjuk kekuatan massa pendukung yang sangat k…
Melalui amandemen UUD 1945 telah melahirkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bukan lagi sebagai lembaga negara tertinggi, tetapi sebagai lembaga negara yang berposisi setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Kedaulatan berada langsung ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Posisi demikian, menghasilkan transisi politik kedaulatan rakyat yang tidak lagi tampak…
Respon militer Indonesia (TNI) 's untuk reformasi saat ini masih menjadi pertanyaan besar. Paradigma baru TNI menjadi institusi tentara profesional telah sejauh ini telah menerima dengan kecurigaan karena selama beberapa dekade TNI telah menjadi instrumen politik rezim orde baru. Kondisi masyarakat sipil itu sendiri belum banyak berubah, stiil lemah, dan kurang memperhatikan kebutuhan masyaraka…
Keberadaan pers Indonesia sejak awal Orde Baru ditandai dengan peran dominan (regulasi) peran pemerintah. Hubungan subordinasi tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan pemerintah untuk menegakkan stabilitas politik. Pencabutan lisensi pers, menjadi instrumen strategis bagi pemerintah untuk mengontrol pers dalam mengembangkan fungsinya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu, meningkatnya…
Mengupas pemilihan Gubernur Kalimantan Barat pada tahun 2007 dengan mengacu pada analisis tentang bagaimana peranan partai dalam menonminasikan pasangan calon dan berbagai hal yang mempunyai peranan dalam menentukan sikap partai terhadap pasangan calon yang diusungnya.
menganalisis bagaimana sesungguhnya posisi netralitas politik TNI dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004. Hal ini merupakan point penting dalam kerangka reformasi TNI di tengah persaingan politik yang terjadi, apalagi diantara kandidat yang tampil diantara bebeapa pasangan yang saling berkompetisi berasal atau berlatar belakang Purnawirawan TNI.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan politik dengan sikap politik masyarakat terhadap pemilihan bupati di Kabupaten Indramayu, dengan menggunakan metode survei dengan analisis deskriptif korelasional, dan kuesioner sebagai alat pengumpul data.
Buku ini memberikan gambaran tentang menegakkan hukum tanpa melanggar hukum dipandang dalam berbagai aspek. Tulisan dalam buku ini berisi analisa terhadap beberapa aspek materiil dan formil dari UU Pemberantasan tindak pidana korupsi.