Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 April 2007 dalam lembaran Negara nomor 67, tambahan lembaran Negara nomor 4724 merupakan undang-undang yang mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sector. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan dasar penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 10 Nopember 1995 dalam Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk memberi landasan hukum yang kuat untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Ketentuan di bid…

Peningkatan Upah Minimum Pada Sektor - Sub Sektor dan Regional di 27 Propinsi…

Peningkatan Upah Minimum Pada Sektor–Sub Sektor dan Regional di 27 Provinsi di Indonesia 1994 yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia merupakan laporan resmi yang memuat data dan analisis mengenai perkembangan serta penyesuaian upah minimum di berbagai sektor, subsektor, dan wilayah pada tahun 1994.

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas Kasus PT Bank Century Tbk pada Ban…

BPK mengelompokkan temuan pemeriksaan menjadi lima kelompok yaitu: proses merger dan pengawasan BC oleh BI; pemberian FPJP; penatapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh LPS;penggunaan dana FPJP dan PMS; praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan BC yang merugikan BC.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

324.2 UND

Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 34, tambahan lembaran Negara nomor 4379 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan umum. Perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8733-94-6

Deskripsi Fisik

195 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.02 PEM

Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Pera…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 53, tambahan lembaran Negara nomor 4389 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini dibentuk sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengk…

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 1921 - 2118

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxi, 552 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1960 1921-2118

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 1921 - 2121

Penjelasan dari Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 1 - 177

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 2122 - 2371

Penjelasan dari Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 1 - 90, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 91, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 92 - 170, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 171 - 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 239 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 240 - 314

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 2122 - 2371

Penjelasan dari Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 1 - 91, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 92 - 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 239 - 241 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 242 - 314

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No. 3130 - 3154

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No. 1 - 60

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 No. 3114 - 3128

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 No. 1 - 54

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No. 3047 - 3064

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No. 1 - 43

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 No. 3094 - 3113

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 No. 1 - 60

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 3019 - 3046

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1 - 67

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No. 3065 - 3093

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No. 1 - 59

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 No. 2992 - 3018

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xix, 90 hal ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1973 2994-3018

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 No. 2980 - 2993

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 No. 1 - 57