Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Gedung Serbaguna Rumah Jabatan Anggota DPR…

Untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan dan penggunaan gedung sebaguna RJA Kalibata maka dipandang perlu untuk menyusun buku pedoman yang ditetapkan dengan keputusan BURT

Kamus APBN

tujuan penyusunan buku ini sebagai refrensi para pembaca dalam memahami dokumen - dokumen anggaran. disamping memberikan definisi, buku ini juga memuat penjelasan secara lebih detail yang bertujuan untuk menambah pemahaman para pembaca terhadap istilah-istilah APBN

Badan Legislasi DPR RI: Kinerja Dan Evaluasi Periode 2014-2019

Buku ini mendeskripsikan keberadaan Badan Legislasi secara apa adanya dengan menampilkan ulasan mengenai kinerja dan evaluasi Badan Legislasi selama satu periode. Kinerja Badan Legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR, kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU, serta sosialisasi Undan…

Dinamika dan tantangan kinerja lembaga perwakilan

Pemahaman tentang kinerja dan entitas kelembagaan perwakilan, baik itu DPR maupun DPRD belum sepenuhnya sama dan sejalan. Terlalu banyak dikemukakan untuk menjelaskan seperti apa sesungguhnya ukuran keberhasilan kinerja lembaga perwakilan. Sebagai penjaga wibawa dan citra kelembagaan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD) tentu saja berkepentingan dengan wajah balik lembaga perwakilan. Sebagai …

Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

52 hlm.: il.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351.1 SEK

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 225/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012.

Modul perancangan undang-undang

Fungsi legislasi DPR yang kuat adalah salah satu bagian penting dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang kredibel dan berwibawa. Modul pedoman perancangan undang-undang ini terdiri dari tiga bagian yaitu: penelitian substansi rancangan undang-undang, penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan undang-undang.

Upacara Tradisional Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

392.1 IND

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : 2004

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 IND p - 348.598 IND p

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

324.2 UND

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Tanggap Darurat Januari s.d. Agustus 2005

Edisi

-

ISBN/ISSN

979 - 25 - 2790 - 7

Deskripsi Fisik

xix, 173 p. ; ill. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

959.81 LAP

Cetak biru

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii,258p. ; 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

604.25 MAH c

Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara: Laporan Tahunan Mahkamah …

Buku laporan ini merupakan laporan tahunan kesembilan yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi selama lembaga ini berdiri. Di dalam Pasal 13 UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi memang terdapat ketentuan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus, serta laporan mengenai penge…

Maklumat Dan Standar Pelayanan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan …

Buku Maklumat dan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) senantiasa berupaya dan berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi DPR RI …

Prolegnas sebagai politik pembangunan hukum nasional: proceeding workshop dan…

Sejalan dengan amanat DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, maka Baleg DPR menginginkan bahwa untuk menata hukum nasional ke depan, hukum yang dibuat betul-betul merupakan derivasi dari Pancasila dan UUD 1945, punya visi jauh ke depan, dibuat secara terencana, sistematis, dan bertahap, yang dibuat secara integratif dengan berpijak pada Prolegnas.

Mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

87 hlm. ; ilus.: 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328.23 MEK

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas Kasus PT Bank Century Tbk pada Ban…

BPK mengelompokkan temuan pemeriksaan menjadi lima kelompok yaitu: proses merger dan pengawasan BC oleh BI; pemberian FPJP; penatapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh LPS;penggunaan dana FPJP dan PMS; praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan BC yang merugikan BC.

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Susunan, Kekuasaan dan Acar…

UU Nomor 14 Tahun 1985, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kotamadya Daera…

UU Nomor 4 Tahun 1993

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kotamadya Daera…

UU Nomor 6 Tahun 1993