Aspek hukum kepabeanan

Buku ini menyajikan aspek hukum kepabeanan meliputi masalah ekspor dan inpor serta upaya penataan kembali di pelabuhan; penerimaan dari pajak, bea masuk, dan bea cukai dan tinjauan peraturan perundang-undangan tidak pidana kepabeanaan dan beberapa putusan pengadilan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

979-541-077-6

Deskripsi Fisik

xiii, 160 Hal, : 21 Cm

Judul Seri

-

No. Panggil

920 TAH p

Eksistensi kejaksaan dalam konstitusi di berbagai negara

Buku ini merupakan referensi berharga di tengah hangatnya wacana mengenai perlu diaturnya kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam UUD 1945. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mendukung cita-cita Bersama Korps Adhyaksa sebagai aparatur penegak hukum yang memiliki “constitutional importance” seperti halnya lembaga penegak hukum lainnya yang keberadaannya telah diatur dalam kon…

Agenda Kritis Pembangunan Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-22-0488-1

Deskripsi Fisik

xxi, 157 hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hukum Perburuhan

Edisi

I

ISBN/ISSN

978-979-007-058-6

Deskripsi Fisik

xii, 392 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 SUT h

Hukum lelang

Buku ini membahas mekanisme pelaksanaan lelang yang diatur dalam peraturan perundang-undang lelang yang berlaku. Serta membagi dalam 5 bab yitu bab 1 mengenai sejarah lelang, sejarah kelembagaan lelang dan sumber hukum lelang. Bab 2 mengenai pengertian dan perlingkupan lelang terkait dengan istilah dan pengertian lelang serta perbedaan dengan tender, asas-asas lelang, keunggulan dan fungsi lela…

Constitutional question: kewenangan yang terlupakan dan gagasan untuk melemba…

Sudah ada sekitar 80 negara yang telah memiliki Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court). Dari negara yang telah mendirikan Mahkamah Konstitusi itu, hampir semuanya sudah melengkapi dengan kewenangan constitutional question atau yang disebut juga dengan istilah pengujian norma konkret. Sayangnya, Mahkamah Konstitusi RI justru belum memiliki kewenangan tersebut

Hukum persaingan usaha di Indonesia

Dengan adanya pengaturan hukum persaingan usaha berdasarkan undang-undng nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli ini, pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat, tanpa merugikan masyarakat atau konsumen, sehingga pada gilirannya pengusaan pasar bersangkutan terjadi secara kompetitif dan sehat

Kantor hukum: pendirian dan manajemennya (teori dan praktik)

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-650-1

Deskripsi Fisik

viii, 214 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.068 HER k

Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian yuridis Normatif

Buku ini mengkaji pemberantasan tindak pidana korupsi dalam versi KPK, bukan pemberantasan korupsi oleh kepolisian atau kejaksaan. Hal ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang tugas dan fungsi serta independensi KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Ada anggapan bahwa KPK melakukan sistem tebang pilih, padahal KPK hanya bersikap selektif yaitu menangani kasu…

Sengketa antarorgan perseroan: perspektif teori, praktik, dan penyelesaian se…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-919-9

Deskripsi Fisik

xii, 282 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.598 SYA s

Hukum Jaminan Keperdataan

Istilah hukum jaminan (security of law, zekerheidsstelling, zekerheidsrechten) meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun perorangan. Intinya hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditor) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu). Dengan kata…

Hukum keluarga Indonesia

Secara umum modernisasi hukum keluarga di Indonsia mampu mengelola tingkah laku masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek moernisasi hukum keluarga yang telah mampu menekan angka poligami dan pereraian di Indonesia. Selanjutnya modernisasi hukum kelurga juga berhasil memola tingkah laku masyarakat dalam aspek perkawinan beda agama, relasi sumi istri, dan masalah kewarisan …

Hukum orang asing di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-468-2

Deskripsi Fisik

xii, 219. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.083 SUP h

Hukum Kepegawaian di Indonesia

Buku ini mengkaji Hukum Kepegawaian di Indonesia dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkini. Keistimewaan buku ini adalah penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahami serta dapat mengkonstruksikan objek hukum kepegawaian dimulai dari Format Lembaga Kepegawaian di Indonesia; Pengertian, jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak Pegawai Aparatur Sipil Negara; Etika PNS; Netralitas PNS…

Aspek hukum bisnis transportasi jalan online

Bisnis transportasi di jalan online seperti Uber Taxi, Go-Jek, Go-Box, Grab Car,dan sebagainya adalah adanya sintesis antara metode transportasi konvensional dengan metode transaksi yang bersif elektronik. Bisnis transportasi jalan online dapat dikatakan merupakan karakteristik yang unik, karena menggabungkan unsur pengangkutan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaanya…

Hukum acara perselisihan hasil pilkada serentak di Mahkamah Konstitusi

Buku ini pada pokoknya hendak menguraikan proses beracara berdasarkan pedoman yang dimuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 4 Tahun 2015, disertai proses proses sebelum pilkada serentak, baik pada saat di Mahkamah Agung maupun setelah dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi. Pada Bab 2 didahului dengan uraian tentang dinamika pengisian jabatan tertinggi di pemerintah daerah. Berikutnya…

Hukum pertambangan mineral & batubara

Buku ini merupakan buku yang mengkaji dan menganalisis secara sistematis tentang pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Pembahasan KUHAP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana & yurisprudensi

pembahasan dalam buku ini meninjau satu persatu ketentuan yang diatur dalam KUHAP dengan harapan dapat dijadikan pedoman dalam mempelajari, mengajarkan, dan menerapkan KUHAP secara benar baik sebagai seorang mahasiswa hukum, penyidik/penyelidik, penasihat hukum, hakim, maupun seorang jaksa dan bgi siapa saja yang berminat mengetahuinya lebih mendalam.