Implementasi prinsip kepentingan umum: Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan

Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah kerap berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip kepentingan umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Buku ini mengkaji secara detail penerapan prinsip kepentingan umum, mulai dari zaman pendudukan Belanda, Jepang, berlakunya UUP…

Aspek hukum kepabeanan

Buku ini menyajikan aspek hukum kepabeanan meliputi masalah ekspor dan inpor serta upaya penataan kembali di pelabuhan; penerimaan dari pajak, bea masuk, dan bea cukai dan tinjauan peraturan perundang-undangan tidak pidana kepabeanaan dan beberapa putusan pengadilan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

Building Donor Loyalty

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-7879-6834-X

Deskripsi Fisik

xv, 208 hal. ; ill. : 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

658.15 SAR b

Kembara Bahari: Esei Kehormatan 80 Tahun

Sosok Lapian adalah conth sejarahwan dan ilmuwan yang mendekati idealnya. Pengetahuan luas, seluas penjajahannya di tujuh samudra. Khusunya tentang sejarah maritim yang merupakan keahlian sekaligus hobinya. Namun demikian, bidang-bidang sejarah yang lain dan kebudayaan pada umumnya tidak luput dari perhatiannya. Merayakan usia ke-80 sahabat dan muridnya menulis persembahan ragam esai untuk nya.

Orang Laut Bajak Laut Raja Laut

Sejarah mengenai maritim bajak laut, seperti tercermin dalam literatur tentang perairan nusantara abad ke XIX-merupakan masalah yang sangat penting. Pada tahun 1960-an kegiatan bajak laut sangat mengganggu keamanan berlayar. Pada waktu itu terdapat insiden pungli di laut dan penghadangan oleh gerombolan bersenjatan, namuan menjelang abad ke XX tindakan mereka semakin brutal dengan menggunakan p…

A History Of Modern Indonesia

Indonesia is the fourth largest country in the world, with a population its goverment estimates at 220 million. It consists of 19,000 island strung across the equator, some of these no more than sand spits, others like java and sumatra, large and densely populated. Two of the worlds largest islands, Borneo and New Guinea are partly within Indonesia: kalimantan is the indoensian name its part of…

Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepail…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 284 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.08 SUT h

Hukum Perburuhan

Edisi

I

ISBN/ISSN

978-979-007-058-6

Deskripsi Fisik

xii, 392 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 SUT h

Implikasi hukum atas sumber pembiayaan daerah dalam kerangka otonomi daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-056-X

Deskripsi Fisik

ix, 444hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.1 SUT i

Aspek hukum obligasi & sukuk

Obligasi adalah surat yang berisi janji dimana salah satu pihaknya bisa berupa perusahaan maupun pemerintah. Janji di dalam obligasi merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu yaitu pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Adapun obligasi syariah (sukuk), yakni suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang ob…

Kekuatan hukum berlakunya sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah

Lahirnya sertifikat hak atas tanah dalam kenyataannya belum dapat dikatakan dapat memberi jaminan kepastian hukum akan hak atas tanah yang dimiliki, karena ternyata hingga saat ini banyak sengketa sertifikat yang digugat di pengadilan bahkan sertifikat yang pernah diperkarakan di Pengadilan Umum (dalam perkara perdata) juga diperkarakan lagi di Pengadilan TUN. Buku ini berisi urgensi pembahasan…

Hukum pertambangan

Dalam konteks hukum pertambangan, penetapan sumber daya mineral sebagai kekayaan negara berarti penolakan praktik pemilikan mineral secara prabakti. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi sosial bahan galian lebih besar dibandingkan dengan fungsi perorangannya.

Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Edisi

II

ISBN/ISSN

978-979-007-026-4

Deskripsi Fisik

xii, 354 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340 SUT a

Hukum pajak

Pajak adalah pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak dengan membayar iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang. Ciri khas pajak dibanding dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak tidak menerima jasa timbal balik yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah

Sertifikat hak atas tanah

Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktik pemegang sertifikat tanpa jangka waktu tertentu dapat kehilangan haknya disebabkan gugatan pihak lain yang berakibat pembatalan sertifikat disebabkan caca…

Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum

Dalam buku ini dijelaskan mengenai sejarah, praktik dan perbandingan dengan beberapa Negara, serta berbagai instrument dan sisi-sisi hukum dari perbankan syariah.

Hukum gadai syariah

Buku ini mencoba menjawab pertanyaan tentang seberapa dalam pegadaian syariah yang telah diluncurkan pemerintah untuk membantu masyarakat, khususnya yang beragama Islam untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan kegiatan gadai. Penulis menguraikan keberadaan gadai syariah, peran gadai sariah, sejarah, dasar hukum, tujuan, tugas pokok. Bagaimana pelaksanaan gadai syariah itu dijalankan oleh le…

Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Buku ini berisi tentang tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen. Buku ini menerangkan tentang pembinaan hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehi

A carrot a Day Dosis harian penghargaan untuk karyawan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-694-671-8

Deskripsi Fisik

xiv, 246 hal. : 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

158.4 GOS c

Hukum Kepailitan

Terjadinya undang-undang kepailitan karena di dalam praktiknya mengalami kesulitan, terutama berkenaan dengan tugas memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Juga undang-undang no. 4 tahun 1998 menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap makna dan maksud ketentuan pasal1 ayat 1 tentang syarat-syarat agar debitur dapat dinyatakan pailit …