Suatu ilmu tanpa teori yang kuat, bagaikan bangunan tanpa fondasi yang kukuh. Demikian juga ilmu hukum, sebagai suatu sistem keilmuan sangat membutuhkan penguasaan wawasan berbagai "Teori Hukum", maupun "Konsep Hukum". Tema buku yang direnacanakan terbit dalam 11 volume adalah : Teori hukum dan teori keadilan, sebuah topik yang bukan hanya sangat menarik, melainkan juga sangat dibutuhkan dalam …
Buku ini mengupas hukum dari ‘kacamata’ Sosiologi Hukum. Tinjauan hukum non-normatif terhadap pranata pengadilan termasuk tinjauan tentang struktur sosialnya, perilaku para pelaku hukum, dan unsur non-hukum lain yang memengaruhi atau dipengaruhi dari bekerjanya pengadilan. Semuanya dibahas secara komprehensif dalam buku ini.
Buku ini berisi himpunan kutipan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hukum acara yang lahir melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Buku ini disusun berdasarkan tema kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan syarat kerugian konstitusional. Selain Hukum acara Mahkamah Konstitusi terdapat dalam UU MK dan PMK,…
2 eks.
Buku Direktori ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Puslitbang Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada tahun 2009-2015, menyusun dalam bentuk ringkasan hasil penelitian pemikiran, paham, aliran, gerakan, dan organisasi keagamaan, serta tradisi keagamaan yang dilakukan, baik oleh para peneliti Puslitbang Bimbingan Agama dan Layanan Keagamaan maupun para dosen dari berbagai pe…
cet.1, bibliografi hal. 235
Buku Satu terdiri dari 6 bab yang membahas tentang Dewan Kota, Volksraad,Chuo Sangi-In, dan Komite Nasional Indonesia Pusat
Upaya untuk mempercepat proses administrasi Pengangkatan Antar Waktu (PAW) kepada stakeholders yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 terutama Pasal 13 Ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum dan Tata Tertib Pasal 14 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian. Dengan adanya proy…
Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin adalah Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia yang mendampingi Presiden Ir. Joko Widodo selama periode 2019-2024. Beliau dikenal sebagai ulama, politisi, akademisi, praktisi dalam bidang ekonomi Islam, serta salah satu tokoh yang turut berperan dalam menginisiasi sistem ekonomi syariah di Indonesia. Buku ini merupakan salah satu persembahan untuk memperingat…
Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…