Istilah HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR). HAKI sudah diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization). Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan lembaga hukum kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Buku Huku…
Hukum Perikatan (verbintenissenrecht) diatur di dalam Buku III B.W. yang memuat masalah-masalah yang berhubungan dengan perikatan. Di dalamnya diatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan yang lain. Khususnya apabila menimbulkan hak dan kewajiban yang terjadi karena pemenuhan perikatan maupun akibat tidak dipenuhi perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau…
Digitalisasi membawa dampak tak terduga. Kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, kecanduan gadget, gelombang disrupsi digital, epidemi hoaks, polarisasi dalam masyarakat, penipuan online, dan kejahatan digital lainnya kini menjelma jadi masalah sosial baru yang pelik serta sulit diberantas. Buku ini membantu masyarakat awam untuk memahami segi-segi pemanfaatan teknologi informasi, mengenali …
Manajemen pemerintahan merupakan faktor utama dalam suatu administrasi publik. Manajemen pemerintahan dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan, baik dengan sarana dan prasarana yang ada, organisasi sumber dana, maupun sumber daya yang tersedia. Dengan kata lain, manajemen pemerintahan adalah sebuah upaya di dalam suatu organisasi. Upaya inilah yang diwujud…
"TNI Hebat, Negara Kuat" merupakan potret kontemplasi dan pergulatan intelektual Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), lulusan terbaik Akademi Militer tahun 2000, dan peraih penghargaan bintang Adi Makayasa. Tidak banyak dijumpai, perwira TNI yang produktif dalam menuangkan pemikiran dan gagasannya dalam bentuk tulisan, apalagi merangkumnya dalam sebuah buku. Selama 16 tahun berkarier di milite…
“Merayakan Demokrasi Tanpa Polarisasi” adalah kumpulan pemikiran dan gagasan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat bertransformasi dari seorang perwira TNI menjadi politisi. Meskipun dunia militer dan politik memiliki corak dan karakter tantangan yang berbeda, tetapi semangat, prinsip, dan tujuan hidup AHY tetap sama, ia istikamah mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara. AHY berpandang…
Contract drafting atau perancangan kontrak adalah kegiatan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun elemen-elemen perjanjian ke dalam sebuah akta perjanjian (kontrak). Dengan kata lain, contract drafting menitik tekankan "perubahan" dari bahasa lisan menjadi bahasa tulisan. Dalam pelaksanaan kontrak, aspek hukum perlu mendapatkan perhatian utama. Selain untuk kepastian dan perlindungan huku…
Hubungan antara birokrasi public dan politik merupakan isu menarik yang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas. Dalam dataran teori, hubungan ini termanifestasikan dalam relasi “cinta” dan “benci” antara disiplin ilmu politik dan administrasi public. Bagaimana implikasi terjadinya pergeseran system politik dari system presidensial kea rah system parlementer terhadap dinamika kehidupan b…
Buku ini menjelaskan metode pengembangan SOP khusus lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Buku ini mengupas mengenai pengertian, manfaat, tujuan, sasaran SOP, langkah penyusunan SOP, sistem pengendalian, format, dan contoh penyusunan SOP. Buku ini khususnya ditujukan untuk pejabat yang bekerja dilingkungan pemerintah yang terkait dengan sistem pengendalian, pelapo…
Buku ini memfokuskan diri pada kajian komunikasi politik dalam proses pilkada langsung di Indonesia dengan mengupas berbagai aspek dan permasalahan yang terjadi, disertai solusinya. Di dalamnya juga dibahas bagaimana perubahan komunikasi politik yang terjadi di antara pelakunya sehubungan dengan perubahan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Ditulis dengan mengombinasikan antara teori, …
Menurut penulis buku ini Islam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Buku ini juga menganalisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang menurut penulis memberikan dukungan kepada penerapan hukum kekayaan intelektual yang dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Tahun 2002 mestinya menjadi momentum bagi presiden Megawati untuk memperbaiki kinerja aparat hukum. Nyatanya, ia tidak memanfaatkan momentum itu. Catatan berbagai lembaga pementau mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, kejaksaan dan kepolisian terus menerus berkurang.