Menurut penulis buku ini Islam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Buku ini juga menganalisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang menurut penulis memberikan dukungan kepada penerapan hukum kekayaan intelektual yang dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Buku ini merupakan disertasi penulis yang membekali pembaca tentang Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI). Buku ini merupaka disertasi penulis berikut semua pengetahuan dan pengalaman penulis tentang HAKI serta membantu pengajaran di FH UGM.Buku ini dimaksudkan untuk melengkapi bekal dengan memberikan pengertian dasar terlebih dahulu tentang aspek-aspek yang secara esensial menlingkupi , filosof…
Tahun 2002 mestinya menjadi momentum bagi presiden Megawati untuk memperbaiki kinerja aparat hukum. Nyatanya, ia tidak memanfaatkan momentum itu. Catatan berbagai lembaga pementau mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, kejaksaan dan kepolisian terus menerus berkurang.
membahas tentang pengabdian seorang Agus Sudono terhadap gerakan buruh
Buku ini menjelaskan bukan hanya konsep "good governance" tetapi juga menjelaskan ciri-ciri pelayanan publik yang mencerminkan praktik governance yang baik. Bahkan buku ini dengan jelas mendiskusikan good and bad practices dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.
Dialog telah mati. Ini bukan suatu keadaan hipotesis. Juga bukan ilusi penulis. Begitu mudah dihari-hari ini, disaksikan di jagat digital fenomena yang menyesakkan dada.
Banyak orang menyerang soekarno sebagai seorang nasionalis dari pada tokoh Muslim. padahal, di timur tengah beliau diakui sebagai seorang pemimpin muslim. Pendidikan Islam menjadi salah satu perhatian soekarno. Baginya, pendidikan Islam merupakan arena untuk mengasah akal, mempertajam akal, dan mengembangkan intelektualitas. dalam sejumlah tulisannya, Soekarno banyak menyebut dan mengidentifika…
Buku ini mengenai pengelolaan panas bumi di Indonesia yang belum dikembangkan secara optimal. kebutuhan investasi yang tinggi, tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan, minimnya ketersediaan modal, dan harga jual listrik yang belum memenuhi harga investor adalah sejumlah kendala yang melatarbelakangi mengapa pengembangan dan pengelolaan panas bumi di Indonesia belum optimal
Konsep parlemen bikameral dalam sejarah politik ktatanegaraan di Indonesia kerap berataut atau dikaitkan dengan negara federal. Sebuah simplikasi dan penyesatan tak terampunkan karena dalam realitas historisnya sebuah negara yang menerapkan parlemen bikameral secara utuh tak serta merta harus berbentuk federal.
4 eks