“Merayakan Demokrasi Tanpa Polarisasi” adalah kumpulan pemikiran dan gagasan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat bertransformasi dari seorang perwira TNI menjadi politisi. Meskipun dunia militer dan politik memiliki corak dan karakter tantangan yang berbeda, tetapi semangat, prinsip, dan tujuan hidup AHY tetap sama, ia istikamah mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara. AHY berpandang…
Contract drafting atau perancangan kontrak adalah kegiatan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun elemen-elemen perjanjian ke dalam sebuah akta perjanjian (kontrak). Dengan kata lain, contract drafting menitik tekankan "perubahan" dari bahasa lisan menjadi bahasa tulisan. Dalam pelaksanaan kontrak, aspek hukum perlu mendapatkan perhatian utama. Selain untuk kepastian dan perlindungan huku…
Hubungan antara birokrasi public dan politik merupakan isu menarik yang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas. Dalam dataran teori, hubungan ini termanifestasikan dalam relasi “cinta” dan “benci” antara disiplin ilmu politik dan administrasi public. Bagaimana implikasi terjadinya pergeseran system politik dari system presidensial kea rah system parlementer terhadap dinamika kehidupan b…
Kedaulatan negara dalam hubungan antar negara sering muncul dalam berbagai praktek pengadilan di luar negeri, yaitu dalam permasalahan apakah suatu negara berdaulat masih mendapatkan imunitas kedaulatannya di forum pengadilan asing. Hal ini terjadi apabila negara tersebut dijadikan pihak sebagai tergugat yang dituntut atas suatu tindakan yang merugikan pihak penggugat.
Buku ini menjelaskan metode pengembangan SOP khusus lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Buku ini mengupas mengenai pengertian, manfaat, tujuan, sasaran SOP, langkah penyusunan SOP, sistem pengendalian, format, dan contoh penyusunan SOP. Buku ini khususnya ditujukan untuk pejabat yang bekerja dilingkungan pemerintah yang terkait dengan sistem pengendalian, pelapo…
Menurut penulis buku ini Islam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Buku ini juga menganalisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang menurut penulis memberikan dukungan kepada penerapan hukum kekayaan intelektual yang dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Tahun 2002 mestinya menjadi momentum bagi presiden Megawati untuk memperbaiki kinerja aparat hukum. Nyatanya, ia tidak memanfaatkan momentum itu. Catatan berbagai lembaga pementau mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, kejaksaan dan kepolisian terus menerus berkurang.
Memilih dan mengenal kondisi fisik lahan, memperhitungkan perilaku pengguna bangunan, menentukan orientasi bangunan, membuat denah, mengatur penghawaan dan pencahayaan alami, dan memilih bentuk dan bahan bangunan.