Masyarakat di seluruh penjuru dunia saat kini terus menyuarakan tuntutan akan suatu kepemerintahan yang baik berupa penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.
Buku ini menjelaskan berbagai upaya KPK untuk melibatkan partisipasi publik di dalam upaya pemberantasan korupsi, fabrikasi gagasan dengan pendekatan multistakeholders serta strategi kampanye anti korupsi yang tidak sekedar mendistribusikan berita korupsi tetapi champaigning soal ide, gagasan, advokasi dan mengapa rakyat harus terlibat di dalam upaya pemberantasan korupsi.
Fidusia merupakan hubungan hokum yang didasarkan pada kepercayaan antara debitor dan kreditor. Ia menjadi bentuk jaminan yang unik, karena yang dijadikan dasar adalah kepercayaan, bukan pemindahan hak milik seperti pada jaminan dalam bentuk gadai. Meskipun sudah ada sejak jaman Romawi, namun fidusia baru ditetapkan secara hokum dalam UU No. 42 tahun 1999.
Sejak menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada bulan Juni 2012, banyak hal telah dilakukan oleh Hendarman Supandji. Melakukan reformasi internal BPN dengan berbagai langkah penertiban dan pembinaan SDM, administrasi, dan mekanisme kerja dalam badan nasional itu. Sebagai mantan Jaksa Agung, Hendarman mengaku tak memiliki kesulitan dalam kiprahnya di lembaga yang baru dia pimpā¦
Buku ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban sejumlah LSM yang tergabuing dalam koalisi pemantau peradilan yang telah mengawali proses seleksi calon Hakim agung mulai dari Komisi Yudisial hingga di Komisi III DPR RI. Ada dua tujuan utama dalam buku ini. Pertama, melakukan penilaian sekaligus memberikan informasi kepada public mengenai proses, hasil seleksi dan profil Hakim Agung hasil seleā¦
Pengelolaan persandian di pemerntahan daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologiā¦
2 eks
Buku ini membahas tentang undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Masalah-masalah yang terkait langsung atau yidak langsung juga dibahas pada buku ini.
Peraturan perundang-undangan dalam penerapannya memerlukan yurisprudensi tersebut banyak yang tidak diketahui oleh praktisi, dosen maupun mahasiswa, karena kumpulan yurisprudensi secara berkala hanya beredar di kalangan hakim, terutama yurisprudensi yang lama.