Buku ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban sejumlah LSM yang tergabuing dalam koalisi pemantau peradilan yang telah mengawali proses seleksi calon Hakim agung mulai dari Komisi Yudisial hingga di Komisi III DPR RI. Ada dua tujuan utama dalam buku ini. Pertama, melakukan penilaian sekaligus memberikan informasi kepada public mengenai proses, hasil seleksi dan profil Hakim Agung hasil sele…
Pengelolaan persandian di pemerntahan daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi…
2 eks
Buku ini membahas tentang undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Masalah-masalah yang terkait langsung atau yidak langsung juga dibahas pada buku ini.
Peraturan perundang-undangan dalam penerapannya memerlukan yurisprudensi tersebut banyak yang tidak diketahui oleh praktisi, dosen maupun mahasiswa, karena kumpulan yurisprudensi secara berkala hanya beredar di kalangan hakim, terutama yurisprudensi yang lama.
Bibliografi hal. 293
Buku ini memberikan penjelasan bahwa usulan pendanaan atas aspirasi masyarakat di daerah pemilihan telah menjadi suatu keniscayaan. Usulan tersebut telah mengemuka di DPR RI dalam satu dekade ini, dimulai dari gagasan tentang Dana Aspirasi dan terakhir dengan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)