Judul asli : The turning point : science, society and the rising culture
diterjemahkan dari : The Turning Point : Science, Society and The Rising Culture
Buku ini mengungkap latar belakang penyusunan UU Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Tak hanya menguraikan pemahaman dari beragam sudut pandang, buku ini juga menceritakan pengalaman sejumlah negara dalam mengatasi kemiskinan, seperti China dan Australia. Prestasi dan pengalaman Indonesia tak ketinggalan dibanding negara lain.
Buku ini memberikan wacana baru dan prospektif mengenai masa depan eksistensi hukum Islam di Indonesia yang pada gilirannya akan sangat mempengaruhi eksistensi masyarakat Islam Indonesia pada umumnya. Dipaparkan dengan arif dan kritis berlandaskan sejarah
Buku ini semata dimaksudkan untuk menunda kealpaan : alpa mengingat bahwa pernah ada kurun waktu di negeri kita ini, kekerasan menyeruak dan menghapus harapan serta memupus keinginan. Pernah ada tempo tatkala sejumlah orang mengklaim kekerasan atas nama Tuhan dan mengubur rasa kasih sayang. Moga buku ini menjadi ikhtiar untuk menunda kealpaan itu.
Pemikiran dalam buku ini niscaya mengguncang akidah umumnya kita umat Islam yang telah menganut pendangan atau faham beragama yang sudah mapan di warisi dari orang kita secara turun temurun yang belum sejalan dengan hadis yang dipahami secara ilmiah.
Buku ini cukup komprehensif dan pantas untuk dijadikan sebagai buku pegangan bagi mahasiswa peserta mata kuliah Sistem Politik Australia. Dapat juga dijadikan sebagai studi kasus untuk mata kuliah Perbandingan Politik. Lebih berharga lagi karena buku ini memperlihatkan bahwa penulisnya bukan hanya mampu sekadar berkata-kata bahwa ia seorang ahli Australia, tetapi ia mampu membuktikannya dalam b…
Buku ini menjelaskan beragam fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019.
Setelah melalui perdebatan dan diskusi yang panjang, akhirnya pada tahun 2023, pemerintah berhasil mengesahkan perubahan besar pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah berusia ratusan tahun sejak era kolonial. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Beberapa perubahan yang signifikan dalam KUHP bar…
Kebijakan pangan nasional hingga kini masih identik dengan beras. Padahal sejak 1952, Presiden Soekarno sudah mengingatkan bahwa menitikberatkan kebijakan pangan hanya pada padi sawah akan sulit memenuhi kebutuhan perut penduduk negeri ini. Kerentanan pangan Indonesia boleh dikatakan karena kurangnya pengetahuan dibandingkan kurangnya pangan. Maka, merujuk pada pandangan Soekarno, sudah saatnya…
Terdiri dari 7 bab yang membahas tentang DPR RIS dalam upaya membangun negara federal; Hubungan DPR dengan Kabinet Natsir (1950-1951) dan Kabinet Sukiman (1951-1952); Parlemen Dalam Peralihan Dewan Perwakilan Rakyat 1952-1954; Parlemen Baru-Harapan Baru Parlemen Indonesia 1955-1957; dan Parlemen dan Upaya Menggapai Konstitusi Baru 1957-1960