Buku Satu terdiri dari 6 bab yang membahas tentang Dewan Kota, Volksraad,Chuo Sangi-In, dan Komite Nasional Indonesia Pusat
Bagaimana seharusnya kita menempatkan Bung Karno dan Pak Harto di hadapan sejarah? Bisakah kita melihat Bung Karno hanya dari jasanya di tahun 1945? Atau, hanya dari dosanya di tahun 1965? Bisakah kita menilai Pak Harto hanya dari kontroversi terkait operasi pemberantasan komunisme semata? Bagi Dipo Alam, mantan ketua umum Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (1975-1976), bagaimana kita menila…
Buku ini merupakan edisi revisi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sehingga ada penambahan peraturan yaitu yang disahkan tahun 2002 - 2004. Namun dilengkapi dengan peraturan kepegawaian yang pertama yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sampai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 disertai dengan Peraturan Pemerintah yang terkait.
Buku kamus moderen Bahasa Indonesia sebagai pedoman dan referensi penggunaan kata-kata yang telah dibakukan dari bahasa Belanda, bahasa Melayu, Bahasa Inggris menjadi Bahasa Indonesia. Dalam buku ini juga disusun perbendaharaan kata yang merupakan pemilahan serapan kata yang lazim digunakan dan dimengerti oleh masyarakat Indonesia, baik yang sifatnya umum, maupun yang sifatnya khusus
Buku ini menyajikan berbagai konsep dan teori analisa kebijakan baik dalam konteks ilmu kebijakan yang dapat mengungkapkan berbagai teori yang berkaitan dengan kebijakan dan analisa maupun analisa kebijakan itu sendiri sebagai metametodologi diuraikan secara sistematis diikuti dengan sampel aplikasi teknik analisa yang digunakan oleh para peneliti. Setidaknya ada dua sampel yang disajikan sebag…
Buku jilid 1 dari volksraad hingga KNIP, 1918-1959 ini mengisahkan mengenai pengalaman bangsa Indonesia dalam berparlemen mulai dari masa pemerintah kolonial hindia Belanda, masa pendudukan Jepang hingga zaman Republik Indonesia Serikat 1950, ketika bentuk negara kembali ke NKRI. Benar bahwa dua quasi parlemen terdahulu sulit dikatakan sebagai parlemen dalam arti sesungguhnya, akan tetapi lemba…
Buku ini diterbitkan sebagai bentuk pertanggungjawaban DPR RI kepada publik atas mandatnya dalam menjalankan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Disamping itu, penerbitan buku ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca pada umumnya mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan penanganan bencana
Buku ini menghimpun peraturan pelaksanaan Undang-Undang Kehutanan periode 2009-2010.
Buku ini berisi himpunan peraturan perundang-undangan tentang Kehutanan. Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan berbagai substansi dari Undang-Undang Kehutanan yang baru ini agar diketahui dan dipahami oleh segenap anggota masyarakat (khususnya masyarakat sekitar hutan), agar tidak terjebak pada sanksi karena ketidaktahuannya.
Dalam laporan ini TIm menilai pelaksanaan tanggap darurat yang dilaksanakan segera setelah terjadinya bencana tidak berjalan baik. Pertama masalah koordinasi antar pelaksana di lapangan, termasuk koordinasi dengan relawan asing, kedua persoalan reahabilitasi dan rekonstruksi. Persoalan itu terangkum mulai dari pendataan pengungsi yang tidak akurat, distribusi bantuan tidak merata, dan tidak ada…
Bencana tsunami Aceh telah memberikan pengalaman berharga bagi pemerintah dan penyelenggara negara dalam menangani korban bencana, menata kembali fasilitas publik secepat dan sebaik mungkin. Buku ini menguraikan hasil pengawasan Anggota DPR terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara sungguh-sunggu sebagai wujud tanggung jawab pemerintah membangun kembali Provinsi NAD dan Nias, sesuai …