Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah

Kegiatan perencanaan dan penganggaran daerah merupakan salah satu tahapan dari siklus APBD (penyusunan APBD). Dalam praktiknya, tidak sedikit permasalahan yang terjadi ketika perencanaan dan penganggaran daerah dilakukan, baik menyangkut proses maupun substansinya. Proses perencanaan dan penganggaran saat ini memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta proses bottom-up dan to…

The mountain is you : semua tentang sabotase diri mengapa dan kapan kita mela…

Buku The Mountain Is You karya Brianna Wiest membahas tentang sabotase diri, yaitu perilaku ketika seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan hal-hal yang menghambatnya untuk mencapai tujuan. Brianna Wiest menjelaskan bahwa sabotase diri adalah masalah yang umum dialami oleh banyak orang, dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketakutan, ketidakpercayaan diri, dan trauma masa…

Gubernur : kedudukan, peran dan kewenangannya

Upaya Pemerintahan Pusat untuk mereposisi peran dan kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat akhirnya terjawab dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010. Terbitnya Peraturan in laksana sebuah hadiah diawal tahun yang diharapkan akan membawa kemajuan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berbingkai negara kesatuan. Namun demikian, peraturan ini bukan merupakan akhir dar…

Ekonomi Moneter Islam: Suatu Pengantar

Buku ini mengkaji ekonomi moneter Islam yang cukup lengkap sehingga dapat menjadi sumber referensi bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang tersebut. Dengan hadirnya buku ini, diharapkan pembaca dapat memahami secara lebih mendalam mengenai konsep dan isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi moneter Islam, serta sejauh mana praktik kebijakan moneter Islam telah diterapkan dan prospek …

Perencanaan pembangunan daerah berbasis SDGs

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah indonesia sebagai antisipasi dan mempercepat pencapaian target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Sinergitas upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan perencanaan pembangunan da…

Praktik ekonomi dan keuangan syariah oleh kerajaan Islam di Indonesia

Buku langka ini tidak hanya memberikan konteks sejarah, tetapi juga detail tentang kerajaan-kerajaan Islam dalam sistem ekonomi dan perbankan Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Bedah buku ini berfokus pada tujuh topik utama: pertama, keuangan publik, yang meliputi zakat, pajak, ghanimah, warisan, fa'i (upeti), dan denda; kedua, keuangan sosial, yang meliputi pembahasan wakaf, infaq, sedekah…

Santriducation 4.0

Pendidikan harus diarahkan agar peserta didik memiliki kemampuan memecahkan masalah (problem solving), beradaptasi (adaptability) dengan perubahan, bekerja secara kolaboratif (collaboration), penguatan jiwa kepemimpinan (leadership), dan memiliki kreativitas serta inovasi (creativity and innovation) dalam proses belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan yang memahami revolusi industri 4.0…

Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia

Buku ini memberikan gambaran mengenal sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip – prinsip Syariah baik secara teori maupun praktik pengembangannya di Indonesia

Gubernur kedudukan, peran dan kewenangannya

Upaya pemerintahan pusat untuk mereposisi peran dan kewenangan Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat akhirnya terjawab dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010. Terbitnya peraturan ini laksana sebuah hadiah diawal tahun yang diharapkan akan membawa kemajuan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang terbingkai dengan kesatuan. Namun demikian, peraturan ini bukan merupakan akhir da…

Memantapkan Peran Masyarakat Dalam Penguatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 121 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.4 MEM

Negara, Demokrasi dan Civil Society

Buku ini mengingatkan mengenai entitas negara hampir selalu mewarnai kajian politik, bahkan kajian tentang negara setua ilmu politik itu sendiri. Selain itu dalam kajian politik terdapat keterkaitan yang sangat erat antara entitas negara dan civil society, terutama dalam mewujudkan kehidupan politik yang demokratis. Hal tersebut sangat menarik sebagai pemahaman dasar mempelajari ilmu politik, k…

Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional

Berkaitan dengan perbatasan antarnegara, hukum internasional memberikan kontribusi yang cukup penting, terutama dalam pelaksanaan perundingan dan penandatanganan persetujuan atau perjanjian perbatasan antarnegara. Hukum internasional secara jelas dan tegas memberikan batasan tentang pemanfaatan sementara wilayah perbatasan antarnegara, tanpa harus mempengaruhi klaim oleh para pihak lain. Hal in…

Batas wilayah negara Indonesia: dimensi, permasalahan, dan strategi penangana…

Pembahasan dalam buku ini meliputi teori negara dan kedaulatan negara, teori batas wilayah negara dan wilayah perbatasan negara,batas wilayah negara Indonesia dalam perspektif yuridis normatif,permasalahan dan karakteristis perbatasan negara Indonesia,perbatasan antar negara;tantangan,peluang atau kendala dan strategi penanganan wilayah perbatasan antarnegara.

Aspek hukum wilayah negara Indonesia

Pengkajian dalam buku ini diawali dengan pemahaman terhadap konsepsi negara,wilayah negara,yurisdiksi dan kedaulatan negara dalam perspektif hukum internasional, perjanjian internasional sebagai sumber dalam perjanjian perbatasan negara,maupun hukum nasional yang merupakan representasi hak suatu negara dalam melindungi integritas kedaulatan negara. Selanjutnya akan diuraikan pula pengertian per…