/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 130" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":author" => "'+Almira Ahmad'" ]
Buku ini akan menguraikan secara singkat, tentang kaidahkaidah hukum dari tiga system yang akan mempengaruhi pikiran, dan paham seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Juga diuraikan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum yang selalu membimbing cara berpikir hakim kea rah mana putusan suatu perkara itu dijatuhkan.
Judul asli : The turning point : science, society and the rising culture
diterjemahkan dari : The Turning Point : Science, Society and The Rising Culture
Buku ini mengungkap latar belakang penyusunan UU Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Tak hanya menguraikan pemahaman dari beragam sudut pandang, buku ini juga menceritakan pengalaman sejumlah negara dalam mengatasi kemiskinan, seperti China dan Australia. Prestasi dan pengalaman Indonesia tak ketinggalan dibanding negara lain.
Buku ini memberikan wacana baru dan prospektif mengenai masa depan eksistensi hukum Islam di Indonesia yang pada gilirannya akan sangat mempengaruhi eksistensi masyarakat Islam Indonesia pada umumnya. Dipaparkan dengan arif dan kritis berlandaskan sejarah
Buku ini menjelaskan beragam fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019.
Kebijakan pangan nasional hingga kini masih identik dengan beras. Padahal sejak 1952, Presiden Soekarno sudah mengingatkan bahwa menitikberatkan kebijakan pangan hanya pada padi sawah akan sulit memenuhi kebutuhan perut penduduk negeri ini. Kerentanan pangan Indonesia boleh dikatakan karena kurangnya pengetahuan dibandingkan kurangnya pangan. Maka, merujuk pada pandangan Soekarno, sudah saatnya…
Terdiri dari 7 bab yang membahas tentang DPR RIS dalam upaya membangun negara federal; Hubungan DPR dengan Kabinet Natsir (1950-1951) dan Kabinet Sukiman (1951-1952); Parlemen Dalam Peralihan Dewan Perwakilan Rakyat 1952-1954; Parlemen Baru-Harapan Baru Parlemen Indonesia 1955-1957; dan Parlemen dan Upaya Menggapai Konstitusi Baru 1957-1960
Isu utama yang menjadi prioritas penulis adalah belum optimalnya sistem aplikasi ticketing helpdesk pustekinfo karena dengan belum adanya sistem aplikasi helpdesk di lingkungan Pustekinfo Setjen DPR RI saat ini dapat berdampak pada overloadnya pekerjaan tim IT helpdesk yang harus menangani banyaknya permintaan setiap harinya.
Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai the final interpreter of constitution and the guardian of the constitution, telah memberikan kontribusi yang besar dalam proses demokratisasi dan penegakan supremasi konstitusi di Indonesia. Penegakan supremasi konstitusi tidak hanya berhenti pada dibatalkannya suatu norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Melainkan bagaimana putus…
Buku ini menguraikan berbagai perbuatan manusia yang menimbulkan hukum, misalnya perkawinan. Pranata tersebut merupakan bagian dari hukum perjanjian atau akad. Dari perkawinan ini, timbul hukum baru, yaitu adanya hak dan kewajiban suami istri, adanya ikatan darah yang menimbulkan hak waris-mewarisi, hak perwalian, harta bersama, dan lainnya. Ada pula uraian tentang hubungan antarmanusia yang be…
Metode perbandingan hukum memiliki beberapa tujuan, yaitu menemukan jawaban yang tepat atas problem yang konkret ketika ada perbedaan sistem hukum di berbagai belahan dunia yang sebenarnya memiliki tujuan yang paling hakiki, yaitu memberikan ketertiban dan kedamaian kepada masyarakat di suatu negara, bahkan setiap negara. Perbandingan hukum bukanlah hukum atau ilmu hukum, seperti halnya hukum p…