Transisi Demokrasi: Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-95850-1-5

Deskripsi Fisik

vi, 284 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

324 TRA

Tragedi Megawati

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979 - 8681 - 29 - 0

Deskripsi Fisik

276 Hlm. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

324.259.8 Tra

Milenium ke-3 Tantangan dan Visi

Judul asli : 3RD Millennium the Challenge and The Vision

Direktori Paham, Aliran, dan Tradisi Keagamaan di Indonesia

Buku Direktori ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Puslitbang Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada tahun 2009-2015, menyusun dalam bentuk ringkasan hasil penelitian pemikiran, paham, aliran, gerakan, dan organisasi keagamaan, serta tradisi keagamaan yang dilakukan, baik oleh para peneliti Puslitbang Bimbingan Agama dan Layanan Keagamaan maupun para dosen dari berbagai pe…

Siaran Pers : Suatu Kiat Penulis

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-511-921-4

Deskripsi Fisik

160 hlm.; ilus, 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

070.435 MAP s

Islam, Jawara & Demokrasi : Geliat Politik Banten Pasca-Orde Baru

Buku ini memuat hasil penelitian yang kaya secara empirik yang disertai usaha yang serius untuk membangun pemahaman teoritis tentang dinamika politik lokal. Melalui studi kasus Banten, penulisnya telah memberikan sumbangan yang berharga pada kepustakaan mengenai masyarakat dan politik Indonesia dewasa ini. Buku ini menjelaskan betapa demokratisasi senantiasa penuh kejutan akibat keterkaitan ant…

Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

142 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.077 HAM p

Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup

Edisi

Buku 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv, 674 hlm. : il. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (percobaan, penyertaan, dan gabungan de…

Praktik penerapan hukum pidana yaitu masalah percobaan, penyertaan, dan gabungan delik menjadi pembahasan dari buku ini. Dengan kehadiran buku ini diharapkan masalah hukum yang sering diperdebatkan di sidang pengadilan akan menjadi lebih jernih dan jelas.

Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara

Perbandingan hukum adalah suatu kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain ataupun membandingkan lembaga hukum dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari dari sistem hukum yang lain. Dengan perbandingan hukum itu akan ditemukan unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur lembaga atau sistem itu. Perbandingan hukum pidana, yaitu dengan membandingkan sistem dan k…

Dasar-dasar Hukum Perumahan

Buku ini membahas tentang pembangunan perumahan dengan fasilitas kredit;pembangunan perumahan menurut sistem rumah susun;pembangunan asrama mahasiswa;sekilas tentang sewa menyewa rumah;dan badan kebijaksanaan perumahan nasional dan perusahaan umum pembangunan perumahan nasional.

Sagu Papua untuk dunia

Kebijakan pangan nasional hingga kini masih identik dengan beras. Padahal sejak 1952, Presiden Soekarno sudah mengingatkan bahwa menitikberatkan kebijakan pangan hanya pada padi sawah akan sulit memenuhi kebutuhan perut penduduk negeri ini. Kerentanan pangan Indonesia boleh dikatakan karena kurangnya pengetahuan dibandingkan kurangnya pangan. Maka, merujuk pada pandangan Soekarno, sudah saatnya…

Wajah Baru Parlemen Indonesia 1959-1966

Terdiri dari 7 bab yang membahas tentang Dari DPR Hasil Pemilu 1955 ke DPR-GR; Dari Wakil Rakyat Menjadi Pembantu Presiden; Konstelasi Politik Masa Demokrasi Terpimpin; DPR-GR dan Kebijakan Pada Masa Demokrasi Terpimpin; DPR-GR Minus PKI:Penyegaran Menyambut Era Baru.

Upaya Menyatukan Kembali Republik Indonesia (1950-1960)

Terdiri dari 7 bab yang membahas tentang DPR RIS dalam upaya membangun negara federal; Hubungan DPR dengan Kabinet Natsir (1950-1951) dan Kabinet Sukiman (1951-1952); Parlemen Dalam Peralihan Dewan Perwakilan Rakyat 1952-1954; Parlemen Baru-Harapan Baru Parlemen Indonesia 1955-1957; dan Parlemen dan Upaya Menggapai Konstitusi Baru 1957-1960

Sistem informasi permohonan izin (SIMONIZ) kunjungan kerja anggota DPR RI

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna secara terintegrasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, pada Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi merasa perlu dilakukan peningkatan…

Dinamika Kesejahteraan dan Pekerjaan Sosial

Melalui buku ini, penulis mencoba memaparkan dinamika kesejahteraan dan pekerjaan sosial yang berkembang saat ini melalui perjalanan yang Panjang untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan menyajikannya dalam sudut pandang hukum yang dilengkapi dengan tinjauan historis, pembaca diharapkan memahami dinamika kesejahteraan dan pekerjaan sosial saat ini.

Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia

Sektor ekonomi kreatif mutlak harus mendapat perhatian. Hal ini karena sektor ini memiliki peranan penting terhadap perekonomian nasional. Namun upaya mengembangkan sektor ekonomi kreatif kini dan mendatang masih menghadapi permasalahan.

101 Branding Ideas : Strategi Jitu Memenangkan Hati Konsumen

Branding merupakan aset penting bagi sebuah perusahaan. Begitu pentingnya, hingga muncul satu pernyataan mengenai branding, yaitu ‘branding is a BIG business’, bisnis besar yang tak ternilai harganya. Brand bisa mengambil perusahaan yang Anda miliki sekaligus customer Anda, tinggal kita pilih saja, brand yang “mengambil” perusahaan Anda atau brand Anda yang “mengambil” konsumen dari…

Riset Komunikasi Dakwah: Orientasi dan Temuan

Buku ini membahas kajian awal bagaimana penelitian telah terkembang ke ‘riset’, yang mengungkapkan makna-makna dan fungsi baru. Adanya jalinan multidisiplin ilmu, interdisiplin ilmu, dan transdisiplin ilmu melahirkan tema-tema baru seperti Pola Komunikasi Dakwah untuk Menangkal Radikalisme, Riset tentang Strategi Retorika Dakwah pada Kelompok Pengajian Perspektif Biologi Komunikasi, dan Ris…

Perbandingan Hukum Pidana di 18 Negara

KUHP suatu negara menggambarkan karakter, budaya bahkan peradaban suatu bangsa. Hermann seperti yang dikatakan Mannheim, “Penal Code is the most faithful mirror of civilization of a nation”. Artinya KUHP adalah cermin yang paling terpercaya mengenai peradaban suatu bangsa. Jadi, KUHP adalah inti hukum pidana suatu bangsa. Meskipun pada umumnya KUHP di semua negara terlihat universal dan net…