Pedoman Pengelolaan Dan Penggunaan Gedung Serbaguna Rumah Jabatan Anggota DPR…

Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Gedung Serbaguna Ruah Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (seanjutnya disebut RJA DPR RI) Kalibata bertujuan: mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penggunaan Gedung Serbaguna RJA DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; mewujudkan pengelolaan dan penggunaan Gedung Serbaguna RJA DPR RI Kalibata yang …

Sri-Bintang Pamungkas: Oposisi dan Reformasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-669-420-4

Deskripsi Fisik

288 hlm; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

920.721 PUT s

Upacara Tradisional Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

392.1 IND

Manajemen pelayanan Rumah sakit Berbasis Sistem informasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-97818-7-6

Deskripsi Fisik

x, 96 hal. :ilus. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

362.110 SAB m

Tepian Tanah Air (92 Pulau Terluar Indonesia)

Mengenal Tanah Air! Sudah selayaknya pemilik rumah mengenal tempat tinggalnya sampai batas pagar dengan tetangga sebelah. Pustaka ini menyajikan foto memesona dengan narasi yang memikat perihal keindahan alam dan kehidupan anak bangsa pada pulau-pulau terluar di Indonesia Bagian Barat sepanjang sisi selatan Jawa, sisi barat Sumatera, Selat Malaka, Kepulauan Riau, Kepulauan Amabas sampai Kepulau…

Pengambilan Keputusan Stratejikz: untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non …

4 eks

Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dewan Perwakilan Rakya…

Penyusunan Pedoman Umum Pengelolaan TIK DPR RI secara umum bertujuan memberikan dukungan sarana dan prasarana dibidang TIK, sistem infomasi dan manajemen informasi yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi DPR RI secara efektif dan efisien. Pendokumentasian dan pemanfaatan kembali hasil-hasil persidangan dilandaskan pada asumsi bahwa informasi yang diperlukan sudah didomentasikan secara …

Buku Rancangan Tata Kerja Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat R…

Badan urusan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat BURT sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto pasal 83 Peratyrab DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap

Analisa dan perbandingan Undang-Undang antimonopoli

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-20-1173-0

Deskripsi Fisik

vi,144 p. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Buku kinerja BURT DPR RI periode 2004-2009

Berkaitan dengan kesekretariatan, apa yang dilakukan oleh BURT Periode 2004-2009 berangkat dari permasalahan nyata yang dihadapi yaitu masalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan. Karena itu BURT Periode 2004-2009 menekankan pada upaya-upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pada program-program dan kegiatan-kegiatan dalam anggaran Kesetjenan. Sedangkan kelembagaan menyangkut perilak…

Politik Hukum Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

251 hlm. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hukum acara pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 184 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-