Proses penyusunan Buku Putih Reforma Agraria ini diawali serangkaian diskusi terfokus dalam rangka Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA) yang dihadiri sejumlah ahli, yaitu para akademisi, pejabat publik, hingga para aktivis gerakan sosial, yang selama ini bergerak dalam isu pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Setelah sembilan kali FGD sepanjang Agustus-Septemb…
Sebagai negara yang baru saja terlepas dari berlenggu penjajahan, Indonesia pada masa awal kemerdekaan mengalami banyak pergolakan politik yang terjadi karena ketidaksepahaman para aktor politik dalam menyatukan gagasan dan ideologi yang masih dibumbui dengan ikatan primordial dari masing-masing kelompok. Di Makassar sendiri muncul berbagai pergolakan seperti terbentukan Negara Indonesua Timur,…
Hakikatnya buku ini merupakan dokumentasi pemikiran dan gambar 70 tahun lebih Anwar Arifin sebagai kolumnis, pemikir dan aktivis. yang ditulis oleh Anwar Arifin selaku kolumnis Harian Tribun Timur setiap hari Kamis sejak tahun 2014 sampai 2017.
Buku Pancasila: Ideologi Tengah Tanpa Oposisi membahas Pancasila sebagai ideologi politik yang bersifat inklusif dan moderat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penulis menguraikan posisi Pancasila sebagai jalan tengah yang mampu merangkul keberagaman ideologi, budaya, dan kepentingan politik tanpa menimbulkan pertentangan ideologis yang tajam. Buku ini memberikan refleksi kon…
Saat ini, semua pimpinan di berbagai lini bisnis tengah membuka mata lebar untuk menyimak perubahan yang terjadi di sekitar. Perubahan tersebut memberikan implikasi bagi para pemimpin yang selama ini punya pendekatan control, consistency, and closure. Kini, pendekatan lebih bersifat memberdayakan (empowering), bukan mengontrol, lebih luwes dan gerak cepat (agile and speed), mampu mengelola para…
Intervensi terhadap independensi kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, maupun intervensi terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, adalah suatu hal yang bersifat fatal bagi penegakan hukum. Hal tersebut bukan hanya merugikan lembaga kekuasaan kehakiman semata, melainkan lebih merugikan bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan. Jika keadilan tidak dapat ditegakkan dan …
Buku ini mencoba menguraikan secara terperinci tentang problematika yang muncul di Asia Pasifik. Wilayah yang rawan akan konflik serta masalah ekonomi, sosial maupun ketegangan politik. Dilihat dari isi, buku ini sangat tepat bagi kalangan mahasiswa dan umum yang ingin mempelajari isu-isu terkai permasalahan yang dihadapi di Asia Pasifik. Beberapa kasus akan dijelaskan secara mendalam mulai da…
Buku ini terdiri dari 10 bab yang membahas tentang: Bab 1. Seks dan Gender dalam Hubungan Internasional; Bab 2. Teori Feminis Hubungan Internasional; Bab 3. Sejarah Pergerakan Feminisme Global I (Gelombang Feminisme 1 dan 2); Bab 4. Sejarah Pergerakan Feminisme Global II (Gelombang Feminisme 3 dan 4); Bab 5. Metodologi Feminis dalam HI; Bab 6. Gender dalam Keamanan: Fakta, Mitos, dan Stereoti…
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) memerlukan informasi yang memadai atas pengelolaan aset dan sumber daya keuangan yang mampu menunjang transparansi serta akuntabilitas pengelolaannya dari pemerintah. Buku ini berisi penjelasan seputar akuntansi pemerintahan, peranan dari akuntansi pemerintahan, serta karakteristik akuntansi pemerintah. Fungsi akuntansi pemerintaha…
Reformasi Mei 1998 tidak hanya mengakhiri otoritarianisme rezim Orde Baru. Lebih daripada itu, peristiwa tersebut menandai lahirnya realitas politik yang lebih demokratis di Indonesia. Proses demokratisasi ini kemudian memicu dilakukannya berbagai macam studi yang berfokus pada, misalnya, pemilihan umum dalam kaitannya dengan kelas sosial. Tidak hanya berhasil mengklasifikasikan empat kelas …
Purwadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto menyebutkan ada (Sembilan macam arti hukum, yaitu hukum sebagai ilmu pengetahuan; hukum sebagai disiplin; hukum sebagai kaidah; hukum sebagai tata hukum; hukum sebagai petugas; hukum sebagai keputusan penguasa; hukum sebagai proses pemerintahan; hukum sebagai tindak atau perilaku; dan hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Kepolisian sebagai badan pemerinta…
Membaca kumpulan puisi Tiga Menguak Takdir, membawa kita menyelami pemikiran dan perasaan Chairil Anwar, Rivai Apin, dan Asrul Sani. Walaupun ketiganya datang dari latar belakang yang berbeda, pemikiran dan perasaan mereka menyatu demi mencapai suatu cita-cita. Seperti yang dikatakan Asrul Sani dalam pendahuluan buku ini, “Perdekatan ini tak berarti menuruti salah satu garis atau garis dari s…
Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah kerap berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip kepentingan umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Buku ini mengkaji secara detail penerapan prinsip kepentingan umum, mulai dari zaman pendudukan Belanda, Jepang, berlakunya UUP…
Konferensi Meja Bundar yang berujung pada penyerhan kedaulatan Indonesia oleh belanda pada penghujung 1949, merupakan peristiwa penting yang menandai berakhirnya secara definitif zaman penjajahan Belanda atas Indonesia. Wartawan senior Rosihan Anwar merup
Komunikasi sebagai suatu bidang studi bersifat sangat eklektif (menggabungkan berbagai bidang). Eklektisme komunikasi tersebut tampak pada konsep-konsep komunikasi yang berkembang selama ini, yang dirangkum oleh B. Aubrey Fisher ke dalam paradigma atau perspektif komunikasi manusia yang terdiri dari perspektif mekanistis, psikologis, interaksional, dan pragmatis.
Komunikasi politik Indonesia memiliki karekteristik tersendiri, yang berbeda dengan komunikasi politik di lain-lain negara. Sebagai bagian dari ilmu sosial, dengan sendirinya komunikasi politik Indonesia bersifat tidak bebas nilai karena terikat oleh faktor sejarah dan budaya. Dalam hal ini berlaku pepatah, lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangnya. Banyak aspek dalam komunikasi pol…
Transparent and prudent local financial management has come to be recognized as critical to the integrity of the local public sector and for gaining and retaining the trust of local residents. Such integrity and trust are sometimes lacking in some local governments in developing countries, especially in the Africa region.