/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 10" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":author" => "'+Arief Budiman'" ]
Tarik ulur antara kecairan demokrasi versus kekauan hukum, atau menjaga jalan-yengah antara membuka seluas-luasnya ruang demokrasi sembari menegakkan sekuat-kuatnya supremasi hukum,itulah yang menjadi tantangan Indonesia. Tulisan-tulisan dalam buku ini memperlihatkan kegalauan melihat carut marut penegakan hukum dan perebutan kekuasaan, kali lain melihat pemimpin atau pemegang kuasa kedaulatan …
Tidak dapat dibantah, Indonesia merupakan sebuah negeri dengan penduduk miskin yang masih banyak. Keadaan ini diakibatkan sistem ekonomi yang tidak memungkinkan distribusi kue pembangunan secara merata. Pusat-pusat ekonomi dikuasai oleh sekelompok elite tertentu, sedangkan mayoritas rakyat menjadi penggembira saja. Lebih parah lagi, kekuatan-kekuatan kapitalis asing dengan leluasa membenamkan t…
Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari. Ragam tersebut diperjelas secara spesifik terutama tentang kebijakan hukum pidana di bumi Nusantara ini, dengan penekanan kepada kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, khususnya berbagai kebijakan pidana dalam konsep KUHP baru.
Demokrasi desa yang sudah mengakar tersebut, sayangnya padaera Orde Baru melalui UU No. 5 tahun 1979, diberangus. Bukanhanya itu saja, struktur pemerintahan desa pun diseragamkan. Ketikaera reformasi, regulasi tentang desa diatur melalui UU No. 22 Tahun1999, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2014.Dalam kedua UU tersebut, ada perubahan tentang desa …
2 eks
2 eks
Pengelolaan persandian di pemerntahan daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi…
Menekankan pada uraian mengenai Rencana Stratejik (RENSTRA), sebagai bagian dari manajemen stratejik, dengan alasan bahwa sebagian besar organisasi / institusi pemerintah pada saat ini sedang memerlukan bahan panduan tentang pembuatan RENSTRA masing-masing organisasi.
Ditetapkannya Perbandingan Hukum Pidana sebagai suatu bidang studi yang berdiri sendiri, sudah barang tentu perlu ditunjang dengan bahan bacaan/kepustakaan yang cukup. Bahan bacaan Perbandingan Hukum Pidana yang ada kebanyakan berbahasa asing yang tidak mudah diperoleh. Sementara itu, bahan bacaan dalam bahasa indonesia yang sudah dipublikasikan juga relatif masih sangat kurang. Oleh karena itu…