Xanana Gusmao : Timor Leste Merdeka Indonesia Bebas

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxxii,344 p. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

361.61 XAN

Perburuhan dari masa kemasa

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-638-027-7

Deskripsi Fisik

xxiii, 161 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

331 PER

Gerakan buruh Indonesia dan kebijaksanaannya

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

--

Deskripsi Fisik

196 Hal. ; 20.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

331.09598 SUD g

Megawati usaha taklukkan badai

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-95831-0-1

Deskripsi Fisik

123 p. : il. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

923.2 HAR m

Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia

Judul asli: fifty major economists

30 Tahun Pengabdian Agus Sudono pada Gerakan Buruh

membahas tentang pengabdian seorang Agus Sudono terhadap gerakan buruh

Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik

Buku ini menjelaskan bukan hanya konsep "good governance" tetapi juga menjelaskan ciri-ciri pelayanan publik yang mencerminkan praktik governance yang baik. Bahkan buku ini dengan jelas mendiskusikan good and bad practices dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.

Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh-Qadha

Menguraikan secara gamblang sistem beracara di pengadilan agama, sekaligus mengetengahkan dinamika penerapan hukum di peradilan agama,tarik-menarik antara hukum positif dan kesadaran hukum umat islam, menyorot berbagai kesenjangan dan usaha harmonisasi antara semangat dan nilai-nilai dalam bernegara dengan semangat nilai-nilai beragama. Bab 1 membahas dasar hukum dan pemeriksaaan perkara perdat…

Aspek hukum pelayanan kesehatan, eutanasia, dan aborsi: suatu refleksi, teore…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-218-965-2

Deskripsi Fisik

xiii, 235 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.041 SOF a

Bukti Audit dan Kertas Audit Laporan Keuangan: Acuan bagi Praktisi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-20-5047-7

Deskripsi Fisik

xii + 384 hal.: ilus.; 22 cm

Judul Seri

Seri Pendidikan Profesional

No. Panggil

352.43 SAN b

Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah

Dalam buku ini meliputi pengertian dan ruang lingkup hukum agraria dan hukun tanah, hukum dan politik agraria kolonial, penyusun hukum agraria nasional hingga disahkan UUPA, ruang lingkup dan hierarki hak penguasaan atas tanah, dan hak-hak atas tanah berdasarkan UUPA dan peraturan pelaksanaannya.

Krisis Legitimasi

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-9440-71-8

Deskripsi Fisik

ix, 378 Hal. 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.011 HAB k - 330 HAB k

Konsep-konsep Etika Religius dalam Qur'an

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8120-50-7

Deskripsi Fisik

xiv, 324 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

297.5 IZU k

Aspek hukum pembiayaan proyek infrastruktur dengan model bot

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-3988-28-3

Deskripsi Fisik

xxiv, 167 hlm. ;19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 ASP

Investor relations

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-96724-0-6

Deskripsi Fisik

xvi, 278 hal. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.029 KRE i

Statistik

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3465-45-X

Deskripsi Fisik

x, 294 hal. : il. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

519.5 IRI s

Learning 5.1: duluan tiba di masa depan

Buku ini ditujukan bagi mereka yang membutuhkan insight berbeda tentang bagaimana membawa organisasi menjadi unggul melalui pemberdayaan manusia: para C-Level (terutama Chief Executive Officer, Chief Human Capital Officer, dan Chief Financial Officer), praktisi pemberdayaan modal manusia (human capital empowerment practitioner), praktisi bisnis, wirausaha, dan para individu yang peduli pada pen…

Pengembangan dan pengelolaan panas bumi di Indonesia: kondisi terkini, tantan…

Buku ini mengenai pengelolaan panas bumi di Indonesia yang belum dikembangkan secara optimal. kebutuhan investasi yang tinggi, tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan, minimnya ketersediaan modal, dan harga jual listrik yang belum memenuhi harga investor adalah sejumlah kendala yang melatarbelakangi mengapa pengembangan dan pengelolaan panas bumi di Indonesia belum optimal

Bikameral bukan federal

Konsep parlemen bikameral dalam sejarah politik ktatanegaraan di Indonesia kerap berataut atau dikaitkan dengan negara federal. Sebuah simplikasi dan penyesatan tak terampunkan karena dalam realitas historisnya sebuah negara yang menerapkan parlemen bikameral secara utuh tak serta merta harus berbentuk federal.

Perilaku dalam organisasi

4 eks