Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 1 - 49
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 1 - 91
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 1 - 55
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 1 - 54
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 1 - 125
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 1 - 98 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 99 - 160
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. No. 1 - 160
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 2 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 36 Tahun 1977. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 No. 3094 - 3113 (TR).
Hukum lingkungan internasional adalah keseluruhan kaedah, azas, lembaga dan proses yang mewujudkan kaedah tersebut dalam kenyataan.
Buku Informasi Pejabat Tinggi Negara Republik Indonesia memuat +/- 10.000 data nama dan alamat kantor/rumah Pejabat seluruh Indonesia.
Secara garis besar paparan ide mengenai pemikiran ke arah pengembangan hukum pidana dalam buku ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian kajian. Diantaranya berkaitan dengan substansi hukum pidana. Dimulai dengan mengidentifikasi bergesernya paradigma dalam ilmu hukum pidana. Sejalan dengan munculnya berbagai periwtiwa pada tataran global hingga isu terorisme.
Buku ini mengulas kiprah Tjokorde Gde Rake Soekawati sebagai tokoh nasional asal Bali yang memiliki perspektif multikultural dan kontribusi luas bagi bangsa. Selain perannya di bidang politik sebagai Presiden Negara Indonesia Timur (NIT), Tjokorde Gde Rake Soekawati juga berperan penting dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya Bali. Kontribusinya turut meletakkan fondasi awal bagi berkem…
Kajian ini berbasais pada hasil pemerisakaan BPK RI atas pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran ang dilakukan melalui penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 rahun pada kementerian pendidikan dan kebudayaan dan 48 pemerintah daerah, meliputi: 9 pemerintah provinsi, 31 pemerintah kabupaten dan 8 pemerintah kota. penjaminan mutu pendidik…
Buku ini membahas permasalahan pemerintahan kontemporer, kontroversial dan strategi di era reformasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Selain menkaji permasalahan publik dan tata pemerintahan (governance problem) yang menjadi perhatian masyarakat luas, para pembuat kebijakan dan akademisi, buku ini juga menawarkan solusi dan rekomendasi kebijakan (policy recommendation) untuk memperkuat negara d…
Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi: Sis…