Instrumen pembangunan ekonomi dalam program legislasi bidang ekonomi

Buku ini menganalisis undang-undang yang terkait dengan pembangunan ekonomi agar tercapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun demikian diperlukan beberapa kondisi dasar yaitu: pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan sektor ekonomi yang kokoh, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah

Dalam buku ini dibahas tujuh topik yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan desentralisasi fiskal. Bagian pertama menjelaskan implementasi konsep desentralisasi fiskal dalm rangka hubungan keuangan pusat dan daerah. Bagian kefua mengetengahkan mengenai kegiatan ekonomi daerah,bagian ketiga menjelaskan bagaimana kesiapan daerah menghadapi desentralisasi fiskal. Bagian keempat membahas mengen…

Pendekatan ekonomi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi

Secara garis besar ruang lingkup penulisan dalam buku ini terdiri dari tujuh topik bahasan. Pertama, pendahuluan yang merupakan latar belakang penulisan sebagai adanya kesenjangan antara harapan dan realitas sosial dalam memandang aktivitas korporasi dan penegakan hukum. Kedua, identifikasi teoretis yang menjelaskan kajian akademis terhadap kejahatan korporasi, serta perhatian masyarakat terhad…

Panduan Praktis Haji & Umrah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8236-50-8

Deskripsi Fisik

256 p. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.3 DES p

NKRI Dari Masa Ke Masa

Dari buku ini Anda dapat mengetahui lebih lengkap mengenai lika-liku menentukan batas wilayah NKRI dari masa ke masa. Selain membahas batas-batas Negara, buku ini juga mengupas aspek-aspek perbatasan wilayah Administrasi. Sebagai dampak reformasi dan otonomi daerah, sampai saat ini telah dibentuk 210 daerah otonomi baru, sehingga Indonesia terdiri dari 34 provinsi, dan 501 kota/kabupaten. Perma…

Fadel Muhammad Sang Entrepreneur

buku ini menceritakan tentang Fadel Muhammad yang menjadi simbol kesuksesan entrepreneur yang lahir di ternate. sejak kecil sudah memiliki jiwa wirausaha, lulus ITB tahun 1973, Fadel langsung mengembangkan kemampuannya menjadi montir disebuah bengkel di kawasan Bogor, dari situ usahanya terus berkembang hingga nasional dan mancanegara.

Percikan pemikiran: kepemimpinan dan pendidikan

Kemajuan ekonomi tidak terlepas dari masalah kepemimpinan dan pendidikan. Buku ini mengulas pandangan lain tentang pendidikan, esensi pendidikan mulai dari dasar sampai tinggi. Pendidikan merupakan cikal bakal kemajuan sebuah negara, negara tidak akan pernah maju bila pendidikannya lemah. Jika dihubungkan dengan MDGs ( Millenium Development Goals) dan K-economy (Knowledge- based Economy), maka …

Bersama Menjaga Hutan: Upaya Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi …

Buku ini merupakan adaptasi dari naskah yang telah diterbitkan dalam International Forestry Review No. 24 Tahun 2010 dengan judul "Stewardship agreement to Reduce Emissions from Deforestation and degradation (REDD): case study from Lubuk Beringin's Hutan Desa, Jambi Province, Sumatra, Indonesia". Lubuk Beringin, sebuah desa di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, menjadi desa pertama di Indonesia y…

Modal Sosial dalam Pembangunan Sarana/Prasarana Fisik untuk Mengurangi Kemisk…

Tesis ini membahas mengenai pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan modal sosial dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Dari hasil penelitian ini terungkap juga bahwa sarana dan prasarana fisik yang dibangun dapat memberikan manfaat ekonomis khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraa…

Ketidakstabilan Electoral dan Kehancuran Politik Aliran

Buku ini merupakan laporan akhir studi penulis di FISIPOL UGM Yogyakarta, namun dengan sedikit perubahan dan penyesuaian. Dalam kajian ini, penulis mengkomparasikan antara stabilitas sistem kepartaian di tingkat nasional dan lokal (Kota dan Kabupaten Malang). Secara khusus, penulis mengkaji electoral volatility baik dari sisi individual partai (total volatility) maupun blok partai (block volati…

Tenaga Kerja Indonesia: antara kesempatan kerja,kualitas dan perlindungan

Buku ini mendeskripsikan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh TKI. Penanganan atas permasalahan kompleks itu perlu dilakukan secara terintegrasi, terpadu, dan multisektoral di antara semua stake holders yang terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI.

Analisis Sistem Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

Buku ini memberikan penjelasan bahwa proses pernecanaan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.Adapun permasalahan yang muncul adalah tidak sinkronnya proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Begitu juga terjadi politisasi birokrasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan dokumen se…

Petani Tembakau di Indonesia: Sebuah Paradoks Kehidupan

Petani tembakau di Indonesia mengalami paradoks ganda. Pertama, sebagai warga dari negara agraris, kebanyakan dari mereka tetap miskin. Kedua, meski sangat kontributif terhadap tata niaga tembakau, petani paling dirugikan dalam tata niaga tembakau. Situasi semakin sulit karena mereka juga dijadikan bumper oleh industri tembakau dalam melawan gerakan pengendalian tembakau. Petani tembakau terjeb…

Prioritas Pembangunan Indonesia 2015-2019: Keberlanjutan Pertumbuhan dan Perc…

Buku ini mengusung tiga sub-tema, yaitu: (a) sektor pendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan; (b) pemerataan pembangunan: pengembangan sektor informal dan revitalisasi pasar tradisional; dan (c) pembangunan daerah tertinggal dan pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, membutuhkan dukungan infrastruktur, hilirisasi industri mineral, serta ketersediaan dan akses te…

Jurnal ekonomi dan kebijakan publik

Jurnal ini berisi 8 artikel yang , dalam edisi kali membahas persoalan kebijakan outsourcing dalam bidang ketenagakerjaan,privatisasi BUMN,kebijakan perikanan, perubahan UU no 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman,kebijakan makro ekonomi terhadap sektor pertanian,UMKM, dan manajemen lembaga zakat.

Desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah

Dalam era desentralisasi fiskal, dengan keterbatasan keuangan daerah, maka peranan investasi, baik asing maupun dalam negeri memegang peranan penting, disamping perbankan di daerah amat penting. Tetapi kenyataan jumlah bank belum mendukung bagi akselerasi pembangunan. Bank-bank di daerah harus diarahkan untuk pengembangan proyek maupun perusahaan nasabahnya, bukan hanya berfungsi sebagai pember…

Kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil dan menengah

Perkembangan usaha kecil memunjukkan peningkatan. Dari penelitian di dua daerah yaitu Provinsi Bali dan Sulawesi Utara memperlihatkan bahwa kedua daerah menghadapi masalah yang sama yaitu dukungan pemerintah tidak diikuti dengan peraturan, serta senantiasa menghadapi kesenjangan dalam sumberdaya dan modal. Selain itu, pengembangan koperasi hanya bersifat kuantitatif, tidak diikuti dengan kualitas.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Fertilitas di Indonesia (Analisis …

Tesis ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa terdapat perbedaan karakteristik masyarakat dan individu dalam menentukan banyaknya anak yang dilahirkan atau juga memperlihatkan preferensi fertilitas wanita yang menikah sekali dan tidak disterilisasi. Preferensi fertilitas ditinjau dari perbandingan antara jumlah anak aktual dengan jumlah anak yang diinginkan, hasrat menambah anak dan jumlah anak…

Kebijakan outsourcing di Indonesia: perkembangan dan permasalahan

Selama dua dekade terakhir, fenomena tenaga outsourcing dan kegiatannya telah muncul sebagai tren penting dalam berbagai organisasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kerangka hukum yang menjadi dasar outsourcing adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meskipun di dalamnya tidak ada definisi tentang outsorcing. Peraturan pelaksanaan outsourcing adalah Keputusan Menteri Tenaga Ke…

Kebijakan Pengelolaan Kehutanan Dan Penanganan Illegal Logging

Diperlukan harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan hutan