Program Legislasi Nasional tahun 2020-2024 diperlukan sebagai potret politik perundang-undangan atau substansi poliitk hukum nasional untuk mencapai tujuan negara dalam kurun waktu tahun 2020-2024, baik dengan membentuk hukum baru maupun mengganti atau mengubah hukum lama dan menyederhanakan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang melalui pendekatan omnibus law. Di dalam Prolegnas i…
Penyerapan aspirasi dikoordinasikan oleh Badan Pengkajian MPR dengan bentuk kegiatan konsultasi maupun pertemuan dengan masyarakat yang secara khusus dilakukan untuk menyerap aspirasi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan-bahan masukan dan gagasan yang penting bagi penataan sistem ketatanegaraan serta sebagai bahan kajian yang akan dipergunakan oleh Badan Pengkajia…
Pendaftaran Tanah di Indonesia (1998) merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Koperasi Pegawai Badan Pertanahan Nasional "Bumi Bhakti" yang membahas sistem dan prosedur pendaftaran tanah di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum agraria yang berlaku. Buku ini menguraikan dasar hukum, asas, tujuan, serta tahapan pendaftaran tanah, termasuk pengukuran, pemetaan, pembukuan hak, dan penerbitan s…
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing merupakan regulasi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai pembaruan te…
BPK mengelompokkan temuan pemeriksaan menjadi lima kelompok yaitu: proses merger dan pengawasan BC oleh BI; pemberian FPJP; penatapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh LPS;penggunaan dana FPJP dan PMS; praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan BC yang merugikan BC.