Untuk mengantisipasi globalisasi informasi khususnya di bidang hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyusun Tesaurus Bidang Hukum. Penerbitan tesaurus ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan literatur tesaurus di bidang hukum. Di samping itu hasil penerbitan ini akan disebarluaskan kepada semua Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang tersebar di instansi pemerintah, pr…
Buku ini berisi hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Buku Kajian Akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.
Buku ini berisi hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. Buku Kajian Akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.
Sandipala merupakan Karya yang memau essay-essay kritik terhadap pemerintahan dan atau kebijakan yang juga berisi semangat progresif tentang pembangunan nasional yang diterbitkan sebulan sekali oleh Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BAKIN). Karya edisi 12 ini memuat topik diantaranya Demokrasi Pancasila dan Sistem Oposisi, Tata Ekonomi Internasional Baru, Hak Asasi Manusia dan Kasetara…
Buku ini berisi Peratururan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
buku ini mendeskripsikan keberadaan badan legislasi secara apa adanya dengan menampilka ulasan mengenai kinerja dan evaluasi badan legislasi selama satu periode. kinerja badan legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas badan legislasi dalam menyusunan prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR serta kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU
Di tahun 2018, Panja TPB telah melaksanakan sejumlah program kerja yang bertujuan untuk mempromosikan TPB dan memantau upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mencapai TPB. Panja TPB juga aktif berpartisipasi dalam berbagai forum antarparlemen untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para anggotanya dalam mendorong pencapaian TPB di konstituennya masing-masing. Keb…
Peta proses bisnis Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini merupakan peta yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi dalma menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan buku ini bertujuan untuk mewujudkan org…
Program Legislasi Nasional tahun 2020-2024 diperlukan sebagai potret politik perundang-undangan atau substansi poliitk hukum nasional untuk mencapai tujuan negara dalam kurun waktu tahun 2020-2024, baik dengan membentuk hukum baru maupun mengganti atau mengubah hukum lama dan menyederhanakan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang melalui pendekatan omnibus law. Di dalam Prolegnas i…
Buku ini berisikan informasi Pertemuan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI (BKSAP) dengan kedutaan besar negara sahabat; Penerimaan delegasi negara sahabat; dan Kunjungan Kerja ke Luar Negeri.
Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Setjen dan BK BRI RI mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1520/SEKJEN/2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerj…
Laporan kinerja ini merupakan laporan terakhir dari anggota dewan di BAKN DPR RI kepada masyarakat pada umumnya dan kepada rekan anggota DPR RI lainnya, sebagai salah satu pertanggungjawaban anggota BAKN DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara yang akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan dan peraturan-undangan yang berlaku.
Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 06 April 2017, merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan …
Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi: Sis…
Sejalan dengan amanat DPR RI memegang kekuasaan membentuk undang-undang, maka Badan Legislasi DPR RI menginginkan bahwa untuk menata hukum nasional ke depan, hukum yang dibuat betul-betul merupakan derivasi dari Pancasila dan UUD 1945, punya visi jauh ke depan, dibuat secara terencana, sistematis, dan bertahap, yang dibuat secara integratif dengan berpijak pada Prolegnas. Sejalan dengan masalah…
Kunjungan lapangan kunlap Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN (PANJA MEA) Badan Kerja Sama Antar Parlemen BKSAP DPR RI pada tanggal 26-28 Juli 2016 di Pekanbaru, Riau, Didasarkan pada Hasil Rapat Panja MEA Pada Tanggal 24 MEI 2016 dan Surat Tugas a.n. Pimpinan DPR RI Nomor 79/DST-PD.DN/BKSAP-KSR/2016 tanggal 19
7The First Meeting Of The Speakers Of Eurasian Countries’ ParliamentThe First Meeting of the Speakers of Eurasian Countries’ Parliament(MSEAP) merupakan inisiatif Ketua Parlemen Korea Selatan yang disambut baik Ketua Parlemen Rusia. Diharapkan pertemuan ini menjadi ajang dialog antar ketua – ketua parlemen mengenai peningkatan kerjasama dan integrasi yang sal…
Inter Parliamentary Assembly (AIPA) merupakan salah satu organisasi antar parlemen yang di inisiasi oleh Indonesia. Dalam prosesnya, Indonesia berperan sangat aktif dalam setiap agenda AIPA. Termasuk pada kesempatan Sidang Umum AIPA Ke-37 di Nay Pyi Taw, Myanmar, tanggal 29 September – 3 Oktober 2016. Melalui AIPA, DPR RI melakukan peran second track diplomacy di kawasan Asia Tenggara dan men…
Partisipasi Delegasi DPR RI dalam Sidang Umum ke-38 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada tanggal 14 - 20 September 2017 di Manila, Filipina, didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 81/PIMP/1/2017-2018 tanggal 11 September 2017 Laporan Delegasi DPR RI ke Sidang Umum ke-38AIPA14 - 20 September 2017, Manila, Filipinal5Yth. sdr. abdul kadir karding, s.Pi, M…
Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah: mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi pe…